DPR Desak Komdigi Blokir Roblox dan Game Lain yang Mengandung Kekerasan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
DPR Desak Komdigi Blokir Roblox dan Game Lain yang Mengandung Kekerasan

Game Grow a Garden trading & cooking event. Foto doc. growagarden

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Permainan digital, seperti Roblox, menjadi sorotan tajam karena banyak menampilkan konten kekerasan yang dinilai tidak layak untuk anak-anak. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) didesak untuk segera mengambil tindakan tegas dengan melarang permainan yang berdampak negatif pada tumbuh kembang anak.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal mengaku prihatin terhadap masifnya anak-anak yang bermain Roblox. Ia menyoroti lemahnya pengawasan Komdigi dalam menghentikan peredaran permainan dengan unsur kekerasan.

"Komdigi harus memperkuat pengawasan atas beredarnya game-game yang mengandung dampak negatif. Jangan biarkan masa depan anak-anak dirusak karena game tersebut,” ungkap Syamsu dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Baca juga:

Politikus DPR Desak Pemerintah Segera Blokir Roblox, Jerumuskan Masa Depan Anak ke Tindak Kekerasan

Pernyataan ini sejalan dengan larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Ia melarang murid-murid bermain Roblox karena permainan ini tidak hanya mengandung unsur kekerasan dan bahasa kasar, tetapi juga mendorong penggunaan uang dalam jumlah besar, yang tidak sesuai dengan kantong anak-anak.

Deng Ical menegaskan bahwa pengawasan Komdigi harus diperketat di semua platform digital. Ia meminta Komdigi tidak ragu untuk memblokir dan memberikan sanksi kepada pengembang atau distributor permainan yang terbukti melanggar, baik karena menampilkan kekerasan, pornografi, maupun konten lain yang tidak ramah anak.

“Saya minta Komdigi bertindak cepat dan tegas untuk memberantas beredarnya gim-gim negatif yang berbahaya buat anak. Jangan tunggu viral baru bereaksi," tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya literasi digital agar orang tua, sekolah, dan masyarakat bisa membimbing anak-anak memilih konten yang aman dan sesuai usia. Ia menambahkan bahwa keterlibatan orang tua sangat krusial agar anak tidak terjerumus pada permainan yang bisa merusak masa depan mereka.

Baca juga:

Mengenal Roblox, Game yang Bakal Diblokir Pemerintah karena Dianggap Membahayakan Anak-anak

Deng Ical juga menyoroti dampak media exposure yang kuat dari permainan digital. Ia khawatir hal ini dapat membentuk kerangka berpikir anak yang bebas, bahkan bertentangan dengan budaya Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa permainan digital tidak hanya berpotensi menyebarkan kekerasan atau ekstremisme, tetapi juga nilai-nilai individualistik yang berlawanan dengan budaya gotong royong. Namun, ia juga melihat ini sebagai peluang untuk mengajarkan tanggung jawab sosial sejak dini jika diarahkan dengan tepat.

Terakhir, ia mengingatkan tentang pentingnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti infiltrasi nilai asing dan konten berbahaya. Menurutnya, ini sejalan dengan konsep sistem pertahanan rakyat semesta (siskamrata).

“Maka, ketahanan digital juga harus dibangun dari sekarang,” pungkasnya.

#Roblox #Game #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Harus ada langkah konkret, mulai dari pengembangan kurikulum adaptif, pelatihan guru, penyediaan materi ajar, hingga kampanye kesadaran publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Indonesia
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Nilai TKA matematika dan bahasa Inggris rendah, DPR pun meminta evaluasi total. Sebab, capaian nilai keduanya berada di level yang mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Program transmigrasi tidak boleh lagi dipandang sebatas perpindahan penduduk dari wilayah padat ke daerah yang masih jarang penduduk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Bagikan