DPR Desak Komdigi Blokir Roblox dan Game Lain yang Mengandung Kekerasan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
DPR Desak Komdigi Blokir Roblox dan Game Lain yang Mengandung Kekerasan

Game Grow a Garden trading & cooking event. Foto doc. growagarden

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Permainan digital, seperti Roblox, menjadi sorotan tajam karena banyak menampilkan konten kekerasan yang dinilai tidak layak untuk anak-anak. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) didesak untuk segera mengambil tindakan tegas dengan melarang permainan yang berdampak negatif pada tumbuh kembang anak.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal mengaku prihatin terhadap masifnya anak-anak yang bermain Roblox. Ia menyoroti lemahnya pengawasan Komdigi dalam menghentikan peredaran permainan dengan unsur kekerasan.

"Komdigi harus memperkuat pengawasan atas beredarnya game-game yang mengandung dampak negatif. Jangan biarkan masa depan anak-anak dirusak karena game tersebut,” ungkap Syamsu dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Baca juga:

Politikus DPR Desak Pemerintah Segera Blokir Roblox, Jerumuskan Masa Depan Anak ke Tindak Kekerasan

Pernyataan ini sejalan dengan larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Ia melarang murid-murid bermain Roblox karena permainan ini tidak hanya mengandung unsur kekerasan dan bahasa kasar, tetapi juga mendorong penggunaan uang dalam jumlah besar, yang tidak sesuai dengan kantong anak-anak.

Deng Ical menegaskan bahwa pengawasan Komdigi harus diperketat di semua platform digital. Ia meminta Komdigi tidak ragu untuk memblokir dan memberikan sanksi kepada pengembang atau distributor permainan yang terbukti melanggar, baik karena menampilkan kekerasan, pornografi, maupun konten lain yang tidak ramah anak.

“Saya minta Komdigi bertindak cepat dan tegas untuk memberantas beredarnya gim-gim negatif yang berbahaya buat anak. Jangan tunggu viral baru bereaksi," tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya literasi digital agar orang tua, sekolah, dan masyarakat bisa membimbing anak-anak memilih konten yang aman dan sesuai usia. Ia menambahkan bahwa keterlibatan orang tua sangat krusial agar anak tidak terjerumus pada permainan yang bisa merusak masa depan mereka.

Baca juga:

Mengenal Roblox, Game yang Bakal Diblokir Pemerintah karena Dianggap Membahayakan Anak-anak

Deng Ical juga menyoroti dampak media exposure yang kuat dari permainan digital. Ia khawatir hal ini dapat membentuk kerangka berpikir anak yang bebas, bahkan bertentangan dengan budaya Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa permainan digital tidak hanya berpotensi menyebarkan kekerasan atau ekstremisme, tetapi juga nilai-nilai individualistik yang berlawanan dengan budaya gotong royong. Namun, ia juga melihat ini sebagai peluang untuk mengajarkan tanggung jawab sosial sejak dini jika diarahkan dengan tepat.

Terakhir, ia mengingatkan tentang pentingnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti infiltrasi nilai asing dan konten berbahaya. Menurutnya, ini sejalan dengan konsep sistem pertahanan rakyat semesta (siskamrata).

“Maka, ketahanan digital juga harus dibangun dari sekarang,” pungkasnya.

#Roblox #Game #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Indonesia
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Proses pemeriksaan tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan Kementerian Perdagangan menyerahkan penindakan kepada aparat sesuai kewenangannya.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Indonesia
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Siapa pun yang memberikan uang kepada mahasiswa untuk menggerakkan atau mengarahkan aksi telah merusak independensi, integritas, dan idealisme mahasiswa.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Indonesia
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Latihan dasar militer seharusnya hanya diarahkan untuk membangkitkan kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Indonesia
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
MSCI terus menyoroti beberapa aspek krusial di pasar saham Tanah Air, mulai dari transparansi kepemilikan saham, kualitas arus informasi, hingga integritas infrastruktur pasar.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
Indonesia
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Evaluasi perlu dilakukan jika ditemukan aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelatihan.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Indonesia
Calon Manajer Koperasi Desa Meninggal saat Pelatihan, DPR Dorong Evaluasi Proses Rekrutmen
Sebelum mengikuti retret, setiap calon manajer diwajibkan menjalani tes kesehatan yang dilakukan secara independen dan profesional.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Calon Manajer Koperasi Desa Meninggal saat Pelatihan, DPR Dorong Evaluasi Proses Rekrutmen
Bagikan