DPR Desak Komdigi Blokir Roblox dan Game Lain yang Mengandung Kekerasan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 Agustus 2025
DPR Desak Komdigi Blokir Roblox dan Game Lain yang Mengandung Kekerasan

Game Grow a Garden trading & cooking event. Foto doc. growagarden

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Permainan digital, seperti Roblox, menjadi sorotan tajam karena banyak menampilkan konten kekerasan yang dinilai tidak layak untuk anak-anak. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) didesak untuk segera mengambil tindakan tegas dengan melarang permainan yang berdampak negatif pada tumbuh kembang anak.

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal mengaku prihatin terhadap masifnya anak-anak yang bermain Roblox. Ia menyoroti lemahnya pengawasan Komdigi dalam menghentikan peredaran permainan dengan unsur kekerasan.

"Komdigi harus memperkuat pengawasan atas beredarnya game-game yang mengandung dampak negatif. Jangan biarkan masa depan anak-anak dirusak karena game tersebut,” ungkap Syamsu dalam keterangannya, Kamis (7/8).

Baca juga:

Politikus DPR Desak Pemerintah Segera Blokir Roblox, Jerumuskan Masa Depan Anak ke Tindak Kekerasan

Pernyataan ini sejalan dengan larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Ia melarang murid-murid bermain Roblox karena permainan ini tidak hanya mengandung unsur kekerasan dan bahasa kasar, tetapi juga mendorong penggunaan uang dalam jumlah besar, yang tidak sesuai dengan kantong anak-anak.

Deng Ical menegaskan bahwa pengawasan Komdigi harus diperketat di semua platform digital. Ia meminta Komdigi tidak ragu untuk memblokir dan memberikan sanksi kepada pengembang atau distributor permainan yang terbukti melanggar, baik karena menampilkan kekerasan, pornografi, maupun konten lain yang tidak ramah anak.

“Saya minta Komdigi bertindak cepat dan tegas untuk memberantas beredarnya gim-gim negatif yang berbahaya buat anak. Jangan tunggu viral baru bereaksi," tegasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya literasi digital agar orang tua, sekolah, dan masyarakat bisa membimbing anak-anak memilih konten yang aman dan sesuai usia. Ia menambahkan bahwa keterlibatan orang tua sangat krusial agar anak tidak terjerumus pada permainan yang bisa merusak masa depan mereka.

Baca juga:

Mengenal Roblox, Game yang Bakal Diblokir Pemerintah karena Dianggap Membahayakan Anak-anak

Deng Ical juga menyoroti dampak media exposure yang kuat dari permainan digital. Ia khawatir hal ini dapat membentuk kerangka berpikir anak yang bebas, bahkan bertentangan dengan budaya Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa permainan digital tidak hanya berpotensi menyebarkan kekerasan atau ekstremisme, tetapi juga nilai-nilai individualistik yang berlawanan dengan budaya gotong royong. Namun, ia juga melihat ini sebagai peluang untuk mengajarkan tanggung jawab sosial sejak dini jika diarahkan dengan tepat.

Terakhir, ia mengingatkan tentang pentingnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman non-militer, seperti infiltrasi nilai asing dan konten berbahaya. Menurutnya, ini sejalan dengan konsep sistem pertahanan rakyat semesta (siskamrata).

“Maka, ketahanan digital juga harus dibangun dari sekarang,” pungkasnya.

#Roblox #Game #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Memperkuat posisi tersangka agar proses penyidikan berlangsung dengan adil, transparan, dan berprinsip pada kemanusiaan.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Advokat Usul RUU KUHAP Atur Hak Tersangka dan Sumpah Hakim sebelum Putusan Dibacakan
Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Indonesia
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Komisi III DPR mendesak polisi untuk mengusut tuntas kebakaran rumah hakim kasus korupsi PUPR Sumut.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi PUPR Sumut
Fun
Lagi-Lagi Ditunda, Grand Theft Auto 6 Baru bakal Rilis November 2026
Ini merupakan yang kedua kalinya.
Dwi Astarini - Jumat, 07 November 2025
 Lagi-Lagi Ditunda, Grand Theft Auto 6 Baru bakal Rilis November 2026
Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Bagikan