DPR Apresiasi Prestasi Polri di Kancah Internasional

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 25 November 2018
DPR Apresiasi Prestasi Polri di Kancah Internasional

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberikan keterangan mengenai penindakan terduga teroris seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang diwakili Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghadiri Sidang Umum Interpol ke-87 tahun 2018 digelar di Dubai, Uni Emirat Arab.

Pada sidang lembaga kepolisian internasional tersebut, Polri mendapat sorotan karena keberhasilan menjalankan tugas kepolisian di era modern.

Dalam sebuah video, Sekjen Interpol, Jurgen Stock meminta masukan dan tanggapan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait bagaimana Inovasi kepolisian dimasa yang akan datang.

Mendapatkan pujian dari internasional, Tito Karnavian menuturkan bahwa masalah inovasi kepolisian RI dalam menghadapi tantangan global dengan membentuk Cyber Crime yang profesional.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Mako Brimob. Foto: MP/Gomes

Menurut dia, tantangan tugas kepolisian akan semakin banyak dipengaruhi oleh berbagai potensi gangguan keamanan sebagai akibat dari perkembangan teknologi, seperti kejahatan siber secara lintas negara atau transnasional.

"Peningkatan kapasitas personel agar mampu beradaptasi dengan perkembangan situasi terkini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan,” kata Tito

Tito juga mengatakan faktor lain yang tak kalah penting adalah kemampuan dalam membangun jaringan, berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dari berbagai negara di dunia.

“Juga pengembangan inovasi berbasis teknologi, seperti pengembangan teknologi digital forensik, teknologi IT dalam penegakan hukum dan teknologi IT dalam pelayanan publik,” ujarnya.

Prestasi Polri di kancah internasional tersebut diapresiasi anggota Komisi Hukum DPR, Teuku Taufiqulhadi.

Politisi Nasdem ini menilai wajar Kepolisian di bawah kepemimpinan Tito mendapat pujian dari negara lain. Sebab, Tito memiliki kebijakan yang baik dan langkah dalam upaya penanggulangan dan penindakan terhadap kejahatan lintas negara khusus terorisme.

"Latar belakang Pak Tito sebagai perwira yang ditugaskan secara intensif menanggulangi terorisme, sebelum jadi Kapolri telah menggeluti yang dalam secara akademis dalam masalah ini juga," kata Taufiqulhadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (25/11)

Teuku Taufiqulhadi

Ia mengatakan, selama Tito menjadi Kapolri, membuat langkah-langkah kepolisian lebih efektif menyelesaikan kasus trannasional ini.

"Negara-negara lain dapat melihat langkah polri dalam penanggulangan terorisme ini di negara Indonesia yang luas dan sangat beragam dalam pemahaman masalah keislaman," ucapnya.

Sejumlah negara-negara melihat Indonesia cukup berhasil dalam kebijakan terkait pemberantasan terorisme dan penanggulangan paham-paham radikal.

"Saya berpendapat, kemampuan kepolisian meredam isu terorisme dan kejahatan lain saat ini, tidak bisa dilihat sebagai hal wajar-wajar saja (taken for granted)," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Korps Bhayangkara mendapat apresiasi dibawah kepemimpinan Tito Karnavian.

"Tapi harus dilihat sebagai prestasi polri di bawah Tito. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut," tukasnya. (*)

#Tito Karnavian #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Bagikan