DPR Apresiasi Langkah Konkret Presiden Jokowi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 04 September 2017
DPR Apresiasi Langkah Konkret Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan). (ANTARA FOTO)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang tegas dan penyesalan atas tindakan kekerasan dan krisis kemanusiaan terhadap muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar.

"Sikap Indonesia terhadap tragedi kemanusiaan itu bukan hanya kecaman, tetapi juga dengan aksi nyata," kata Abdul Kharis Almasyhari di Jakarta, Senin (4/9).

Menurut Abdul Kharis, pernyataan Presiden Joko Widodo menyikapi kekerasan terhadap etnis Rohingya, sudah lama ditunggu dan dirinya mendukung penuh, agar tidak muncul lagi kekerasan berikutnya.

Kharis mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa perlu aksi nyata menyikapi krisis kemanusiaan terhadap penduduk muslim Rohingya.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus membantu kriris kemanusiaan, bersinergi dengan masyarakat sipil Indonesia dan juga masyarakat internasional, bahwa semua yang bersalah harus diadili di Mahkamah Internasional," tegas Kharis.

Anggota Fraksi PKS DPR RI menambahkan, seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Indonesia dan Duta Besar Indonesia di Myanmar telah ditugaskan menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak untuk meminta Pemerintah Myanmar menghentikan tindakan kekerasan, sekaligus melindungi semua warga negaranya, termasuk warga muslim.

"Saya apresiasi langkah Menlu dan Dubes, tapi Pemerintah Indonesia harus lebih keras memberikan sanksi ekonomi, kalau perlu ASEAN mengembargo Myanmar agar tidak mengulangi kejahatan terhadap rakyatnya sendiri," kata Kharis.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah V ini menjelaskan, untuk penanganan kemanusiaan dan bantuan, menurut Joko Widodo, Pemerintah Indonesia telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan, pada Januari dan Februari 2017, sebanyak 10 kontainer.

Dalam catatan tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah membangun sekolah di Rakhine State dan segera akan membangun rumah sakit mulai Oktober mendatang.

"Bantuan untuk etnis Rohingya ini harus diberikan langsung, jangan diserahkan ke Pemerintah Myanmar, baik bantuan dari LSM maupun Pemerintah RI dan pastikan tidak ada lagi pengusiran, pembunuhan terhadap rakyat muslim," katanya. (*)

Sumber: ATARA

#DPR RI #Presiden Joko Widodo #Pengungsi Rohingya
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Indonesia
Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Pendapatannya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada pengemudi ini turun
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
 Potongan Aplikator 8 Persen, DPR Khawatir Pendapatan Ojol Ikut Turun
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Korps diplomatik di Benua Biru tidak boleh bersikap pasif atau sekadar menunggu laporan jatuhnya korban dari kalangan WNI.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Gelombang Panas Eropa Tewaskan 1.300 Orang, DPR Desak Kemenlu Buka Hotline Darurat WNI
Indonesia
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Undang-Undang tentang PFFI tersebut merupakan amanat ketentuan Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DPR Setujui Pembahasan RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di Luar Prolegnas
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
DPR belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai detail rencana pembelian sistem rudal tersebut. 

Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Transparan soal Pengadaan Rudal BrahMos
Indonesia
Link Live Streaming Sidang Perdana dr Tifa Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Kendati demikian, PN Jaktim menerapkan sterilisasi total saat memasuki fase pembuktian demi menjaga integritas kesaksian para saksi ahli maupun saksi fakta
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Juli 2026
Link Live Streaming Sidang Perdana dr Tifa Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Bagikan