DPR akan Perkuat Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 09 Desember 2024
DPR akan Perkuat Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana

Banjir bandang di Sukabumi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan DPR akan memperkuat alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana.

Hal ini disampaikan Cucun menyikapi bencana longsor dan banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Cucun menegaskan bahwa mitigasi bencana hidrometeorologi harus menjadi prioritas pemerintah di tengah musim penghujan.

“Indonesia adalah negara dengan risiko bencana tinggi. Karena itu, anggaran untuk lembaga seperti BNPB dan BMKG harus diperkuat,” kata Cucun dikutip Minggu (8/12).

Baca juga:

Anak-Anak Korban Banjir Sukabumi Dapat Trauma Healing Cegah Gangguan Mental

Menurutnya, penguatan anggaran akan memastikan respons cepat terhadap situasi darurat, termasuk pendistribusian logistik, penyediaan alat berat, dan pemulihan infrastruktur.

Dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar bersama BNPB, BMKG, dan pejabat daerah, Cucun juga membahas kendala pasokan BBM di Sukabumi yang memengaruhi distribusi bantuan.

Selain itu, politikus PKB ini meminta pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang diduga menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan banjir bandang di kawasan tersebut.

“Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal adalah alarm bagi kita semua. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi dan menertibkan aktivitas yang merusak ekosistem,” tegasnya.

Baca juga:

Kemenkes Kirim Bantuan Obat-obatan dan Perlengkapan Medis ke Sukabumi

Cucun juga menyoroti perlunya reformasi tata kelola lingkungan untuk memastikan keberlanjutan generasi mendatang. Ia meminta setiap daerah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang komprehensif.

Lebih lanjut ia mengingatkan, pembangunan kawasan permukiman atau industri harus mengacu pada aspek geospasial untuk menghindari lokasi rawan bencana. "Analisis risiko harus menjadi dasar setiap pembangunan,” tutupnya. (Pon)

#Bencana Alam #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Banjir Bandang Padang: 120 Rumah Terdampak, Kementerian PU Percepat Pemulihan
Kementerian PU merampungkan tanggul darurat 200 meter di Padang setelah banjir bandang merendam 120 rumah. Simak rencana normalisasi sungai dan pembangunan check dam.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Oktober 2026
Banjir Bandang Padang: 120 Rumah Terdampak, Kementerian PU Percepat Pemulihan
Dunia
Lagi, Banjir Bandang Terjang Nepal, Rumah-Rumah dan Jembatan Tersapu
Air bah yang dahsyat menerjang lembah dan menyapu seluruh kompleks bangunan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Oktober 2026
Lagi, Banjir Bandang Terjang Nepal, Rumah-Rumah dan Jembatan Tersapu
Indonesia
Banjir Rendam 9 Kecamatan di Aceh Tamiang
Saat ini, petugas gabungan dari BPBD, Dinas Damkarmat serta Satgas SAR masih berada di lapangan untuk melakukan observasi, pendataan kerugian materiil, serta membantu proses evakuasi warga terdampak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Banjir Rendam 9 Kecamatan di Aceh Tamiang
Indonesia
87 Rumah Sakit dan 4.922 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Kembali Beroperasi
Rumah sakit hingga sekolah terdampak bencana Sumatra kini sudah kembali beroperasi. Hal itu diungkapkan Ketua PRR Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
87 Rumah Sakit dan 4.922 Sekolah Terdampak Bencana Sumatra Kembali Beroperasi
Dunia
Nepal Hentikan Pencarian Ribuan Korban Banjir, Fokus pada Rehabiitasi
Sejauh ini, tim penyelamat telah menemukan setidaknya 1.455 jenazah, tetapi 5.285 orang lainnya masih dinyatakan hilang, termasuk ratusan warga negara asing.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Nepal Hentikan Pencarian Ribuan Korban Banjir, Fokus pada Rehabiitasi
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
2 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Pekalongan Jawa Tengah
Tim petugas gabungan termasuk dari BPBD Pekalongan saat ini sedang melakukan kaji cepat terhadap dampak dari longsor ini.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
 2 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Pekalongan Jawa Tengah
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Bagikan