DPR akan Perkuat Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 09 Desember 2024
DPR akan Perkuat Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana

Banjir bandang di Sukabumi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan DPR akan memperkuat alokasi anggaran untuk penanggulangan bencana.

Hal ini disampaikan Cucun menyikapi bencana longsor dan banjir bandang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Cucun menegaskan bahwa mitigasi bencana hidrometeorologi harus menjadi prioritas pemerintah di tengah musim penghujan.

“Indonesia adalah negara dengan risiko bencana tinggi. Karena itu, anggaran untuk lembaga seperti BNPB dan BMKG harus diperkuat,” kata Cucun dikutip Minggu (8/12).

Baca juga:

Anak-Anak Korban Banjir Sukabumi Dapat Trauma Healing Cegah Gangguan Mental

Menurutnya, penguatan anggaran akan memastikan respons cepat terhadap situasi darurat, termasuk pendistribusian logistik, penyediaan alat berat, dan pemulihan infrastruktur.

Dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar bersama BNPB, BMKG, dan pejabat daerah, Cucun juga membahas kendala pasokan BBM di Sukabumi yang memengaruhi distribusi bantuan.

Selain itu, politikus PKB ini meminta pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas tambang emas ilegal yang diduga menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan banjir bandang di kawasan tersebut.

“Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal adalah alarm bagi kita semua. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi dan menertibkan aktivitas yang merusak ekosistem,” tegasnya.

Baca juga:

Kemenkes Kirim Bantuan Obat-obatan dan Perlengkapan Medis ke Sukabumi

Cucun juga menyoroti perlunya reformasi tata kelola lingkungan untuk memastikan keberlanjutan generasi mendatang. Ia meminta setiap daerah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang komprehensif.

Lebih lanjut ia mengingatkan, pembangunan kawasan permukiman atau industri harus mengacu pada aspek geospasial untuk menghindari lokasi rawan bencana. "Analisis risiko harus menjadi dasar setiap pembangunan,” tutupnya. (Pon)

#Bencana Alam #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Presiden RI, Prabowo Subianto, mencabut izin 28 perusahaan penyebab banjir di Sumatra. Berikut adalah daftar lengkapnya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan Penyebab Banjir di Sumatra, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Bagikan