Luhung Sapto
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa keberatan dengan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah melaksanakan rapat dengan Badan Musyawarah DPR semalam, DPR akhirnya mengirimkan nota keberatan kepada Presiden Joko Widodo.
Menanggapi nota keberatan yang disampaikan oleh DPR terkait pencekalan Setnov untuk bepergian ke luar negeri, Kepala Negara mengatakan belum bisa mengambil sikap dikarenakan belum membaca surat tersebut.
“Sampai hari ini belum sampai di meja saya. Tolong ditanyakan kepada Menteri Hukum dan HAM (suratnya). Jadi saya belum bisa komentar,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan di sela kunjungan kerjanya di Bandung, tepatnya di Graha Batununggal Indah, Kota Bandung, Rabu (12/4).
Seperti diketahui, Imigrasi mengeluarkan surat perintah cekal untuk enam bulan ke depan kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto atas permintaan KPK untuk pengembangan kasus korupsi e-KTP.
"Sudah sejak kemarin malam Dirjen Imigrasi menerima Surat Permintaan Pencegahan untuk tidak bepergian keluar negeri atas nama bapak Setya Novanto dan langsung dimasukkan ke dalam Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian untuk berlaku selama enam bulan," kata Direktur Jenderal Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie di Jakarta, Senin (10/4).
Tapi Ronny tidak menjelaskan apakah permintaan cegah itu juga memuat status Setnov sebagai tersangka atau masih jadi saksi dalam penyidikan kasus di KPK.
Untuk membaca berita terkait korupsi e-KTP baca juga: Setnov Dicekal Selama 6 Bulan
