DPD Desak DPP Golkar untuk Adakan Munaslub

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 23 November 2017
DPD Desak DPP Golkar untuk Adakan Munaslub

Rapat pleno DPP Partai Golkar. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - DPP Partai Golkar merespons secara positif keinginan para pengurus DPD provinsi untuk melakukan penyelamatan partai melalui forum Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Usulan dari beberapa DPD tingkat provinsi saya kira jauh lebih progresif dan produktif untuk kepentingan partai," kata Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera I DPP Partai Golkar Andi Sinulingga, seperti yang dikutip dari Antara di Purwakarta, Kamis (23/11).

Atas hal tersebut, katanya, usulan yang disampaikan para pengurus DPD provinsi itu perlu dipertimbangkan oleh DPP Golkar. Agenda Munaslub dinilai sebagai langkah progresif dan produktif demi kepentingan partai secara organisasi.

Ia menyatakan, sebagai pengurus ia menghormati hasil pleno yang menetapkan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Hasil itu merupakan bentuk kompromi yang berhasil dilakukan Setya Novanto yang kini menjalani tahanan karena kasus hukumnya.

"Saya sebagai pengurus tentu menghormati itu. Tapi, dalam pleno saya tekankan bahwa pelaksana tugas itu harus mengagendakan jadwal Munaslub yang didahului dengan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional)," katanya.

Menurut Andi, Munaslub merupakan agenda mendesak yang harus segera dilakukan. Sebab, publik menanti konsistensi Partai Golkar dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Munaslub Partai Golkar sendiri telah disuarakan para pengurus dari DPD Partai Golkar tingkat Provinsi. Berdasarkan hierarki partai, mereka membawahi DPD Kabupaten/Kota di masing-masing wilayah. (*)

#Kisruh Golkar #Munaslub Partai Golkar #Setya Novanto
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Indonesia
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
MAKI juga mengirimkan surat keberatan atas remisi yang diberikan kepada Setnov ke Dirjen Pemasyarakatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
Indonesia
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Wakil Ketua Umum Golkar sebut Setnov masih bertatus kader partai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Indonesia
Setya Novanto Bebas dari Penjara karena Hukumannya Dipotong, KPK Tegaskan tak Ikut Campur
Bukan lagi menjadi kewenangan KPK, tetapi menjadi urusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dwi Astarini - Senin, 18 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas dari Penjara karena Hukumannya Dipotong, KPK Tegaskan tak Ikut Campur
Indonesia
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Novanto diwajibkan untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan terdekat
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan
Bagikan