Disindiri Jokowi, Ahok Jelaskan Anggaran DKI

Ana AmaliaAna Amalia - Kamis, 04 Agustus 2016
Disindiri Jokowi, Ahok Jelaskan Anggaran DKI

(Foto: MerahPutih/Venansius Fortunatus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Presiden Joko Widodo sempat menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di hadapan kepala daerah tentang serapan anggaran yang minim. Namun, Ahok mengelak ketika ditanya perihal itu.

Ahok mengaku dirinya bersama dengan Presiden Jokowi membicarakan soal anggaran untuk daerah lain. Daerah lain yang sudah mendapatkan anggaran itu berupa Dana Alokasi Umum (DAU).

"Enggaklah, saya hanya membicarakan soal anggaran, itu kan untuk daerah lain. Daerah lain kan dapet Dana Alokasi Umum (DAU). Tapi uang yang dikirim dari pusat kesana hanya dimasukkan ke Bank, kalo kita kan enggak. kita kan nggak dikirimn duit dari pusat," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Ahok menjelaskan serapan anggaran yang masih tersimpan di bank sebesar Rp13,9 triliun dan itu perlu dibaca kembali.

"Ya jumlah anggarannya sebesar Rp13,9 triliun itu kan serapan anggarannya perlu dibaca lagi. Sekarang proyek-proyek kita kan baru mulai dikerja," tuturnya.

Ahok juga menjelaskan dirinya juga membicarakan soal cash flow dengan Presiden Jokowi.

"Kita cuma bicara cash flow, dan pak Jokowi udah bilangin sama bu ri, cash flow kita aja diatur. Kitakan ada uang bagi hasil pajak, ya itu memang duitnya DKI. Nah, duit hasil pajak DKI itu kalo daerah bisa serap bagus dia bagi hasil ke kita ditahan, kan DKI banyak bangun proyek seperti rusun, bayar kontraknya kan pasti di April-Mei, nah duit ininya dipinjem dulu daerah lain," jelasnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI, kata Jokowi, berada di urutan pertama yang memiliki anggaran besar yang masih tersimpan di Bank.

Urutan kedua, yakni Pemprov Jawa Barat sebesar Rp8,034 triliun, diikuti Pemprov Jawa Timur Rp3,9 triliun.

Kemudian, Pemprov Riau sebesar Rp2,86 triliun, lalu Papua Rp2,59 triliun. Jawa Tengah sebesar Rp2,46 triliun, diikuti Kalimantan Timur Rp1,57 triliun.

Pemprov Banten masih menyimpan anggaran sebesar Rp1,52 triliun, diikuti Bali Rp1,4 triliun dan Aceh sebesar Rp1,4 triliun.

"Ini yang 10 besar simpananya masih gede. Sekarang kita blak-blakan. Biar semuanya juga ngerti. Tapi tidak hanya provinsi saja. Kabupaten juga," kata Jokowi. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Hanura Rayu PDI Perjuangan Dukung Ahok-Djarot dalam Pilgub DKI 2017
  2. Pengamat LIPI Siti Zuhro: Menangnya Gubernur Ahok Tergantung PDIP
  3. Politisi Gerindra Syarif: Saya Tidak Kaget Gubernur Ahok Pilih Jalur Partai
  4. Pilgub 2017, PDIP Ingin Bangun Koalisi Dengan PKB
  5. Sekjen PDIP: Terkait Bakal Calon Gubernur, Tak Ada Nama Pak Ahok dan Bu Risma
#APBD #Presiden Jokowi #Gubernur Ahok
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Banggar DPR RI dan pemerintah telah menyepakati penambahan TKD senilai Rp 43 triliun menjadi senilai Rp 693 triliun dalam RAPBN 2026, meskipun masih turun????? dibandingkan TKD senilai Rp 919 triliun dalam APBN 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 September 2025
Rp 1.300 Triliun Belanja Pusat Yang Dibelanjakan di Daerah dan Ada Tambahan TKD Rp 43 Triliun
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Khoirudin optimistis bahwa APBD 2026 akan mampu meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bagi warganya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Indonesia
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Penambahan BTT sebesar Rp 2,89 triliun dalam APBD TA 2025 disebut tidak didasari adanya kebutuhan nyata dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Indonesia
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Rano mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,86 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Indonesia
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Butuh Biaya Gede, Duit Semua Dari APBD
Fase 1B menelan biaya sebesar Rp5,36 triliun, lalu Fase 2A dengan pembiayaan sebesar Rp 8,66 triliun, sementara Fase 2B dan 3B masing-masing Rp 3,65 triliun serta Rp 4,6 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 Juli 2025
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Butuh Biaya Gede, Duit Semua Dari APBD
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Ahok diperiksa atas kasus korupsi lahan di Cengkareng. Namun, ia mengaku tak tahu secara detail mengenai dugaan tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Indonesia
Layanan Baru Transjabodetabek Bebani APBD, Pramono Mau Ikuti Cara Ahok
Pramono tak mempermasalahkan anggaran daerah di Jakarta digunakan untuk memfasilitasi subsidi layanan transportasi warga daerah lain.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Juni 2025
Layanan Baru Transjabodetabek Bebani APBD, Pramono Mau Ikuti Cara Ahok
Berita Foto
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Djan Faridz usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Maret 2025
Anggota Watimpres Era Presiden Jokowi, Djan Faridz Jalani Pemeriksan KPK
Bagikan