Disentil Megawati, KPU Tegaskan Tegak Lurus Pada Aturan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Januari 2024
Disentil Megawati, KPU Tegaskan Tegak Lurus Pada Aturan

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati SoekarnoputrHUT ke-51 PDI Perjuangandi Jakarta, Rabu (10/1/2024). (ANTARA/HO-Humas PDI Perjuangan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Saat pidato peringatan 51 tahun PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyentil lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk bekerja secara benar dan pemilu berjalan sesuai dengan asas luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Komisi Pemilihan Umum menegaskan, penyelenggaraan Pemilu 2024 akan bekerja sudah sesuai dengan aturan dalam undang-undang (UU) yang berlaku.

Baca Juga:

KPU Rancang Aturan Pilpres Dua Putaran

"Kami sebagai penyelenggara pemilu, tentunya diamanahkan untuk melaksanakan undang-undang pemilu dan aturan-aturan terkait lainnya," kata Koordinator Divisi Teknis KPU Idham Holik kepada awak media di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (11/1).

Idham menegaskan, penyelenggaraan Pemilu 2024 sudah tegak lurus sesuai aturan. Misalnya, Pasal 22E dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjelaskan prinsip-prinsip pemilu harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

"Demokrasi yang baik adanya partisipasi yang besar dari masyarakat, apalagi KPU sejak awal menegaskan mari kita wujudkan secara bersama-sama pemilu yang partisipatif," tegas Idham.

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sejumlah arahan khusus kepada para kader saat peringatan Hari Ulang Tahun Ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1). (Knu)

Baca Juga:

KPU Tak Mau Ubah Format Debat Hanya Demi Salah Satu Paslon

#Pemilu #Pilpres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan syarat pendidikan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka. Lalu, apa alasannya?
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
MK tak Terima Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Apa Alasannya?
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Bagikan