KPU Tak Mau Ubah Format Debat Hanya Demi Salah Satu Paslon

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 11 Januari 2024
KPU Tak Mau Ubah Format Debat Hanya Demi Salah Satu Paslon

Ketiga Capres Anies Baswedan (kanan), Prabowo Subianto (kiri), dan Ganjar Pranowo beradu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Minggu (7/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Format debat Capres-Cawapres Pilpres 2024 kini tengah menjadi sorotan karena forum itu dianggap jadi ajang saling menyerang pribadi para calon. Namun, KPU menegaskan tak akan mengubah format hanya karena ketidaksenangan salah satu pasangan calon (paslon).

Alasannya, KPU menjelaskan format debat calon presiden telah disusun secara optimal dan memberikan kesempatan bagi setiap calon untuk menyampaikan gagasannya. KPU juga menekankan masukan dari semua pasangan sebelumnya juga sudah diakomodir.

Baca Juga:

Jokowi Nilai Debat Ketiga Capres 2024 Kurang Mengedukasi

"Format debat itu bagian dari format yang kami susun bersama-sama antara KPU dan tim pasangan calon. Jangan salah, format itu justru banyak juga mengakomodasi usulan dari tim pasangan calon," kata Anggota KPU August Mellaz, kepada awak media di Jakarta, Kamis (11/1).

Namun, August menambahkan KPU tetap terbuka untuk evaluasi dalam pelaksanaan debat pilpres, tetapi bukan mengubah format atas desakan pihak tertentu. "KPU selalu terbuka untuk evaluasi, dan kami sudah evaluasi debat ketiga dengan tim kampanye pasangan calon Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024," ungkap dia.

Rapat evaluasi itu membahas sejumlah masalah yang muncul selama debat ketiga, termasuk tata tertib pasangan calon, gangguan pada moderator, serta insiden video viral yang berisi umpatan pendukung. KPU juga memeriksa catatan dan dokumentasi untuk mengevaluasi setiap aspek.

Baca Juga:

KPU Berkelit Hanya Siapkan Forum Debat Tak Bisa Masuk ke Ranah Substansi

Sekedar informasi, KPU terakhir menggelar debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu (7/1) malam. Tiga calon presiden yang beradu gagasan adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tema debat seputar pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri.

Dalam debat ketiga itu, Prabowo Subianto terlibat beradu argumen dengan Anies Baswedan beberapa kali. Keduanya berdebat sengit hingga Ganjar Pranowo menyebut dirinya merasa jadi orang yang mendinginkan suasana. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Anggap Debat Capres Kurang Edukatif, PDIP Beri Saran ke KPU

#Debat Capres-cawapres #KPU #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
KPU akhirnya menjelaskan proses verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
MK akan membacakan putusan gugatan terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (6/10) pukul 20.00 WIB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Sampai di Meja MK, Putusan Dibacakan Malam Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Bagikan