KPU Berkelit Hanya Siapkan Forum Debat Tak Bisa Masuk ke Ranah Substansi

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 10 Januari 2024
KPU Berkelit Hanya Siapkan Forum Debat Tak Bisa Masuk ke Ranah Substansi

Penampilan ketiga Capres saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari memberikan tanggapan terkait respons Presiden Jokowi yang menilai debat capres ketiga tidak edukatif karena banyak serangan bersifat personal.

Orang nomor satu di KPU itu menekankan pihak penyelenggara pemilu tidak memiliki wewenang untuk menilai terkait substansi debat Pilpres 2024.

“Saya tidak komentar ya. KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan. Kesepakatan dengan semua tim pasangan calon, termasuk dengan televisi,” ujar Hasyim kepada awak media dikutip di Jakarta, Rabu (10/1).

Baca Juga:

Jokowi Anggap Debat Capres Kurang Edukatif, PDIP Beri Saran ke KPU

Hasyim memastikan format debat Pilpres 2024 yang sudah disepakati tetap oleh pihak tim pasangan calon dan juga pihak penyiaran. Jadi, lanjut dia, model debat keempat dan kelima pun akan begitu tetap sama.

Di samping itu, Hasyim menjelaskan debat adalah salah satu metode kampanye. Oleh karena itu, lanjut dia, masyarakat memiliki kebebasan hak untuk menilai kualitas debat itu edukatif atau tidak, hingga jawaban serta pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan tema debat atau tidak.

“Tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian. KPU menyiapkan forum untuk debatnya. Jadi soal strateginya, substansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenang calon dan tim pasangan calon,” kilah Ketua KPU.

Diketahui, Presiden Jokowi turut mengomentari hasil debat capres ketiga yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan pada Minggu malam (7/1). Kepala Negara menilai debat tersebut tidak begitu banyak mendiskusikan hal yang substansi, namun lebih banyak serangan bersifat personal. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Nilai Debat Ketiga Capres 2024 Kurang Mengedukasi

#Pilpres 2024 #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan