KPU Berkelit Hanya Siapkan Forum Debat Tak Bisa Masuk ke Ranah Substansi
Penampilan ketiga Capres saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
MerahPutih.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari memberikan tanggapan terkait respons Presiden Jokowi yang menilai debat capres ketiga tidak edukatif karena banyak serangan bersifat personal.
Orang nomor satu di KPU itu menekankan pihak penyelenggara pemilu tidak memiliki wewenang untuk menilai terkait substansi debat Pilpres 2024.
“Saya tidak komentar ya. KPU ini kan menyelenggarakan debat sudah dengan berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan. Kesepakatan dengan semua tim pasangan calon, termasuk dengan televisi,” ujar Hasyim kepada awak media dikutip di Jakarta, Rabu (10/1).
Baca Juga:
Jokowi Anggap Debat Capres Kurang Edukatif, PDIP Beri Saran ke KPU
Hasyim memastikan format debat Pilpres 2024 yang sudah disepakati tetap oleh pihak tim pasangan calon dan juga pihak penyiaran. Jadi, lanjut dia, model debat keempat dan kelima pun akan begitu tetap sama.
Di samping itu, Hasyim menjelaskan debat adalah salah satu metode kampanye. Oleh karena itu, lanjut dia, masyarakat memiliki kebebasan hak untuk menilai kualitas debat itu edukatif atau tidak, hingga jawaban serta pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan tema debat atau tidak.
“Tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian. KPU menyiapkan forum untuk debatnya. Jadi soal strateginya, substansinya itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenang calon dan tim pasangan calon,” kilah Ketua KPU.
Diketahui, Presiden Jokowi turut mengomentari hasil debat capres ketiga yang dihelat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan pada Minggu malam (7/1). Kepala Negara menilai debat tersebut tidak begitu banyak mendiskusikan hal yang substansi, namun lebih banyak serangan bersifat personal. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung