Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami Dicopot

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 27 Februari 2020
Dirjen PAS Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami Dicopot

Direktur Jenderal Permasyarakatan Sri Puguh Utami ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Permasyarakatan, Jakarta, Kamis (27/2/2020) (ANTARA/Fathur Rochman)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami dimutasi dari jabatannya. Mutasi ini disebut untuk memperbaiki kinerja Ditjen PAS.

"Diagendakan nanti pukul 16.00 WIB beliau dilantik menjadi Kepala Badan Litbang Kumham," kata Kepala Bagian Humas Ditjen PAS, Rika Aprianti di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (27/2).

Baca Juga

Kasus Jual Beli Sel Mewah Sukamiskin, KPK Garap Anak Buah Menteri Yasonna

Rika mengatakan, surat keputusan tersebut diterima secara mendadak oleh Sri Puguh pada Rabu (26/2) kemarin.

Rika menyebut acara laporan tahunan yang digelar di lantai 6 Gedung Ditjen PAS hari ini bukan sebagai acara perpisahan Sri Puguh.

"Ini memang sudah di agendakan sejak lama kebetulan pas banget," ujarnya.

Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Dirjen PAS akan untuk menggantikan Sri Puguh. Namun hingga kini belum diketahui siapa Plt tersebut.

"Nanti ada Plt. Pltnya siapa kita masih belum tahu nanti arahan dari Pak Menteri," kata Rika.

Baca Juga

29 Napi Terorisme Menyatakan Sumpah Setia NKRI

Rika melanjutkan dimutasinya Sri Puguh dari jabatan Dirjen PAS semata untuk memperbaiki kinerja Ditjen PAS.

"Berpikir positif pimpinan tertinggi kita itu untuk pemasyarakatan yang lebih baik," tutupnya. (Pon)

#Kemenkumham
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Ditjen AHU diperintahkan agar menjadi fasilitator untuk menyelesaikan konflik dualisme HNSI.
Dwi Astarini - Selasa, 29 April 2025
Ditjen AHU Pastikan tak akan Ikut Campur Konflik Dualisme HNSI
Indonesia
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Polisi memiliki tugas sebagai penyidik utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 Februari 2025
Pemerintah Berharap RUU KUHAP Tak Lebur Tugas Polisi, Jaksa Hingga Hakim
Indonesia
Irjen Nico Afinta Eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen Kemenkumham
Menkumham, Supratman Andi Agtas melantik Irjen Pol Nico Afinta sebagai Sekjen Kemenkumham yang baru.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 September 2024
 Irjen Nico Afinta Eks Kapolda Jatim Jadi Sekjen Kemenkumham
Olahraga
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah di Belanda, Erick Thohir: Bukan Sesuatu yang Spesial
Kemenkumham akan menugaskan Dirjen AHU untuk memimpin pengambilan sumpah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders di Belanda.
Frengky Aruan - Jumat, 20 September 2024
Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ambil Sumpah di Belanda, Erick Thohir: Bukan Sesuatu yang Spesial
Indonesia
Kemenkumham Didesak Tidak Sahkan Hasil Muktamar VI PKB
Bila Kemenkumham mengetahui terjadi konflik internal di PKB maka terdapat status quo.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Agustus 2024
Kemenkumham Didesak Tidak Sahkan Hasil Muktamar VI PKB
Indonesia
Imigrasi Lakukan Operasi Bali Becik Sasar WNA Diduga Lakukan Kejahatan Siber
Kemenkumham membekuk 103 warga negara asing (WNA) di Bali atas dugaan menyalahgunakan izin keimigrasian dan melakukan kejahatan siber.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 27 Juni 2024
Imigrasi Lakukan Operasi Bali Becik Sasar WNA Diduga Lakukan Kejahatan Siber
Indonesia
Kemenkumham Menghemat Rp 683 Juta Lewat Pemberian Remisi kepada 1.168 Napi Beragama Buddha
Kemenkumham memberikan remisi khusus Waisak kepada narapidana beragama Budha pada Kamis (23/5).
Frengky Aruan - Kamis, 23 Mei 2024
Kemenkumham Menghemat Rp 683 Juta Lewat Pemberian Remisi kepada 1.168 Napi Beragama Buddha
Indonesia
KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru Kasus Eddy Hiariej
KPK memaklumi adanya sorotan dari masyarakat mengenai kejelasan dari kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi di Kemenkumham
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 April 2024
KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru Kasus Eddy Hiariej
Indonesia
KPK Klaim Punya Cukup Bukti Terkait Penetapan Tersangka Wamenkumham
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah mengantongi alat bukti yang cukup dalam penetapan tersangka terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.
Mula Akmal - Rabu, 06 Desember 2023
KPK Klaim Punya Cukup Bukti Terkait Penetapan Tersangka Wamenkumham
Indonesia
Tanggapan Kemenkumham Terkait Penetapan Tersangka Wamen Eddy Hiariej
Eddy Hiariej mengaku belum mengetahui soal penetapan tersangka tersebut.
Zulfikar Sy - Jumat, 10 November 2023
Tanggapan Kemenkumham Terkait Penetapan Tersangka Wamen Eddy Hiariej
Bagikan