Dirjen Dukcapil Kemendagri Tanggapi Dugaan Kebocoran Data Registrasi SIM Card
Ilustrasi- Kartu SIM (Subscriber Identity Module). ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo/Spt. (ANTARA FOTO/PRASETYO UTOMO)
MerahPutih.com - Dunia maya kembali dikejutkan dengan kabar dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM prabayar. Kebocoran data ini diduga terjadi sejak 2017 lalu.
Data tersebut kini diperjualbelikan di forum breached.to lewat seorang pengguna bernama Bjorka. Menurutnya, data berukuran 87 GB tersebut berisi 1,3 miliar pendaftar.
Menanggapi hal itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, berdasarkan pencermatan struktur datanya, data yang dimiliki oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri berbeda dengan yang terdapat pada https://breached.to.
Baca Juga:
Kemenkominfo Telusuri Dugaan Bocor 1,3 Miliar Data Pendaftaran Kartu SIM
"Dari pengamatan pada sistem milik Ditjen Dukcapil, tidak ditemukan adanya log akses, traffic, dan akses anomali yang mencurigakan," kata Zudan dalam keterangannya, Jumat (2/9.
Anak buah Mendagri Tito Karnavian ini pun menegaskan bahwa data tersebut bukan berasal dari Ditjen Dukcapil Kemendagri.
"Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menelusuri lebih lanjut terkait dengan berita adanya dugaan kebocoran data registrasi pengguna SIM prabayar," kata Zudan. (Pon)
Baca Juga:
Wilayah Jawa-Bali PPKM Level 1, Kemendagri Dorong Percepatan Booster
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Profil Akhmad Wiyagus, Pensiunan Polri yang Baru Dilantik Jadi Wamendagri
Mendagri Tito Bagi-Bagi Tugas 3 Wamen Jadi Koordinator Wilayah Berdasarkan Zona Waktu
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Minta Maaf Langsung ke Kepala SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Arlan Ngaku Tindakannya di Luar Kontrol
Wali Kota Prabumulih Dapat Sanksi Keras dari Kemendagri, Disebut Main Copot Kepala SMPN 1 tanpa Prosedur Tepat
Mutasi Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Tidak Sesuai Aturan, Wali Kota Dapat Teguran Tertulis
Mendagri Tito Minta Pemda Hidupkan Lagi Siskamling untuk Jaga Keamanan Wilayah
Dirjen Kemendagri Tak Mau Larang Rakyat Kibarkan Bendera One Piece
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap