Melihat Komposisi Pimpinan DPR, Dukung Habis-habisan atau Kritis terhadap Pemerintah?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 03 Oktober 2019
Melihat Komposisi Pimpinan DPR, Dukung Habis-habisan atau Kritis terhadap Pemerintah?

Pimpinan DPR RI Periode 2019 - 2024. (Foto: Twitter @DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, komposisi pimpinan DPR yang ada saat ini mestinya membawa harapan baru. Apalagi, ketua DPR dipimpin oleh kader dari partai pemenang pemilu.

Selain itu, empat dari lima pimpinan DPR merupakan kader dari partai koalisi pemerintah.

Baca Juga:

Setnov Ungkap Puan Maharani Sudah Lama Dipersiapkan Jadi Ketua DPR

Wempy berujar, komposisi sangat ideal yang terjadi saat ini mestinya bisa dimanfaatkan untuk saling sinergi antara legislatif dan eksekutif.

"Dengan demikian, berbagi program kerakyatan yang direncanakan oleh pemerintah bisa mendapatkan dukungan secara politik dari lembaga legislatif atau setidaknya tidak menghambat kinerja eksekutif," jelas Wempy kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (2/10).

Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)
Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)

Meski begitu, Wempy yakin, kelima pimpinan DPR akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah.

"Soal apakah mereka kritis atau tidak, kalau kita melihat rekam jejak mereka, tentu mereka akan tetap kritis atas berbagai kebijakan pemerintah," sebut Wempy.

Ia mencontohkan beberapa kader PDIP sering mengkritisi pemerintahan Joko Widodo terutama dalam hal mengentaskam kemiskinan dan penegakan hukum.

"Kita tahu bahwa PDIP merupakan salah satu partai yang pernah tinggal diam untuk melakukan kritik bahkan terhadap kadernya sendiri yang sedang berkuasa," terang Wempy.

Baca Juga:

Megawati Tak Salami Surya Paloh, Ini Nasihat Anggota DPR Termuda

Secara khusus, Direktur Indo Polling Network ini menyoroti posisi wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang satu-satunya berasal dari koalisi luar pemetintah, Gedindra.

Wempy melihat, Sufmi yang diprediksi bakal paling kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Mengingat sikap Gerindra selama ini yang sering berseberangan.

"Dia tetap kritis dalam menyuarakan kepentingan partainya," jelas Wempy.

Menurut Wempy, hal ini penting mengingat tak baik jika semua pimpinan memiliki pandangan yang mendukung pemerintah.

"Apalagi kepemimpinan DPR kan kolektif kolegial. Artinya setiap pimpinan DPR mempunyai peluang untuk mendukung satu sama lain dalam meyukseskan berbagai agenda yang sudah ditetapkan bersama," jelas ayah dua orang anak ini.

Puan Maharani saat memberikan keterangan di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Senayan, (Selasa (1/10) siang. (Foto: MP/Kanu)
Puan Maharani saat memberikan keterangan di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Senayan, (Selasa (1/10) siang. (Foto: MP/Kanu)

Sebelumnya, Puan Maharani resmi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2019-2024. Anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga cucu sang proklamator Ir. Sukarno ini merupakan Ketua DPR perempuan pertama dalam sejarah Indonesia.

Penetapan sekaligus pelantikan Puan Maharani sebagai orang nomor satu di parlemen dilakukan pada Selasa (1/1) dalam rapat paripurna ke-2 DPR RI di Jakarta.

Puan yang merupakan politikus PDIP, pemenang Pileg 2019 ditetapkan bersama empat orang lain yang akan mengisi posisi Wakil Ketua DPR. Mereka adalah: Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Azis Syamsuddin (Golkar), Rahmat Gobel (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB).

Usai dilantik, Puan berjanji akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dia juga menegaskan DPR di bawah kepemimpinannya tidak akan anti-kritik, dan akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat. (Knu)

Baca Juga:

Jabat Ketua DPR, Total Kekayaan Puan Tembus Sepertiga Triliun Rupiah

#DPR #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Suasana Rapat Paripurna Ke-10 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Dewas RRI Periode 2026-2031
Berita Foto
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Penetapan ketua Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Oktober 2026
DPR Tunjuk Bahtra Banong Menjadi Ketua Panja Penyusunan RUU Pemilu
Indonesia
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Pimpinan DPR gempar usai beredarnya draf pemakzulan Wapres Gibran berpelat NasDem. Saan Mustopa janji cek keaslian surat!
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Oktober 2026
Viral Surat Pemakzulan Wapres Gibran, Bos-Bos Senayan Heboh Cari Klarifikasi!
Berita Foto
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Rapat penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 Hijriah/2027 Masehi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 07 Oktober 2026
Pemerintah dan DPR Tetapkan BPIH 2027 Sebesar Rp98,46 Juta
Indonesia
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
sejak September 2025, Komisi III DPR telah menyusun draf dan naskah akademik RUU tersebut dengan melibatkan partisipasi publik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Pembahasan DIM RUU Perampasan Aset Bakal Dimulai 10 November 2026, 15 Desember Sudah Disahkan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri
Rapat Paripurna Ke-8 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri
Bagikan