Melihat Komposisi Pimpinan DPR, Dukung Habis-habisan atau Kritis terhadap Pemerintah?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 03 Oktober 2019
Melihat Komposisi Pimpinan DPR, Dukung Habis-habisan atau Kritis terhadap Pemerintah?

Pimpinan DPR RI Periode 2019 - 2024. (Foto: Twitter @DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, komposisi pimpinan DPR yang ada saat ini mestinya membawa harapan baru. Apalagi, ketua DPR dipimpin oleh kader dari partai pemenang pemilu.

Selain itu, empat dari lima pimpinan DPR merupakan kader dari partai koalisi pemerintah.

Baca Juga:

Setnov Ungkap Puan Maharani Sudah Lama Dipersiapkan Jadi Ketua DPR

Wempy berujar, komposisi sangat ideal yang terjadi saat ini mestinya bisa dimanfaatkan untuk saling sinergi antara legislatif dan eksekutif.

"Dengan demikian, berbagi program kerakyatan yang direncanakan oleh pemerintah bisa mendapatkan dukungan secara politik dari lembaga legislatif atau setidaknya tidak menghambat kinerja eksekutif," jelas Wempy kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (2/10).

Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)
Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)

Meski begitu, Wempy yakin, kelima pimpinan DPR akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah.

"Soal apakah mereka kritis atau tidak, kalau kita melihat rekam jejak mereka, tentu mereka akan tetap kritis atas berbagai kebijakan pemerintah," sebut Wempy.

Ia mencontohkan beberapa kader PDIP sering mengkritisi pemerintahan Joko Widodo terutama dalam hal mengentaskam kemiskinan dan penegakan hukum.

"Kita tahu bahwa PDIP merupakan salah satu partai yang pernah tinggal diam untuk melakukan kritik bahkan terhadap kadernya sendiri yang sedang berkuasa," terang Wempy.

Baca Juga:

Megawati Tak Salami Surya Paloh, Ini Nasihat Anggota DPR Termuda

Secara khusus, Direktur Indo Polling Network ini menyoroti posisi wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang satu-satunya berasal dari koalisi luar pemetintah, Gedindra.

Wempy melihat, Sufmi yang diprediksi bakal paling kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Mengingat sikap Gerindra selama ini yang sering berseberangan.

"Dia tetap kritis dalam menyuarakan kepentingan partainya," jelas Wempy.

Menurut Wempy, hal ini penting mengingat tak baik jika semua pimpinan memiliki pandangan yang mendukung pemerintah.

"Apalagi kepemimpinan DPR kan kolektif kolegial. Artinya setiap pimpinan DPR mempunyai peluang untuk mendukung satu sama lain dalam meyukseskan berbagai agenda yang sudah ditetapkan bersama," jelas ayah dua orang anak ini.

Puan Maharani saat memberikan keterangan di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Senayan, (Selasa (1/10) siang. (Foto: MP/Kanu)
Puan Maharani saat memberikan keterangan di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Senayan, (Selasa (1/10) siang. (Foto: MP/Kanu)

Sebelumnya, Puan Maharani resmi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2019-2024. Anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga cucu sang proklamator Ir. Sukarno ini merupakan Ketua DPR perempuan pertama dalam sejarah Indonesia.

Penetapan sekaligus pelantikan Puan Maharani sebagai orang nomor satu di parlemen dilakukan pada Selasa (1/1) dalam rapat paripurna ke-2 DPR RI di Jakarta.

Puan yang merupakan politikus PDIP, pemenang Pileg 2019 ditetapkan bersama empat orang lain yang akan mengisi posisi Wakil Ketua DPR. Mereka adalah: Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Azis Syamsuddin (Golkar), Rahmat Gobel (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB).

Usai dilantik, Puan berjanji akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dia juga menegaskan DPR di bawah kepemimpinannya tidak akan anti-kritik, dan akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat. (Knu)

Baca Juga:

Jabat Ketua DPR, Total Kekayaan Puan Tembus Sepertiga Triliun Rupiah

#DPR #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1) menetapkan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan posisi Arief.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Rentang waktu tiga tahun sejak pengesahan regulasi merupakan durasi yang lebih dari cukup untuk proses sosialisasi dan pemahaman substansi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Bagikan