Melihat Komposisi Pimpinan DPR, Dukung Habis-habisan atau Kritis terhadap Pemerintah?

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 03 Oktober 2019
Melihat Komposisi Pimpinan DPR, Dukung Habis-habisan atau Kritis terhadap Pemerintah?

Pimpinan DPR RI Periode 2019 - 2024. (Foto: Twitter @DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai, komposisi pimpinan DPR yang ada saat ini mestinya membawa harapan baru. Apalagi, ketua DPR dipimpin oleh kader dari partai pemenang pemilu.

Selain itu, empat dari lima pimpinan DPR merupakan kader dari partai koalisi pemerintah.

Baca Juga:

Setnov Ungkap Puan Maharani Sudah Lama Dipersiapkan Jadi Ketua DPR

Wempy berujar, komposisi sangat ideal yang terjadi saat ini mestinya bisa dimanfaatkan untuk saling sinergi antara legislatif dan eksekutif.

"Dengan demikian, berbagi program kerakyatan yang direncanakan oleh pemerintah bisa mendapatkan dukungan secara politik dari lembaga legislatif atau setidaknya tidak menghambat kinerja eksekutif," jelas Wempy kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (2/10).

Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)
Pengamat politik Wempy Hadir (Foto: Dok Pribadi)

Meski begitu, Wempy yakin, kelima pimpinan DPR akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah.

"Soal apakah mereka kritis atau tidak, kalau kita melihat rekam jejak mereka, tentu mereka akan tetap kritis atas berbagai kebijakan pemerintah," sebut Wempy.

Ia mencontohkan beberapa kader PDIP sering mengkritisi pemerintahan Joko Widodo terutama dalam hal mengentaskam kemiskinan dan penegakan hukum.

"Kita tahu bahwa PDIP merupakan salah satu partai yang pernah tinggal diam untuk melakukan kritik bahkan terhadap kadernya sendiri yang sedang berkuasa," terang Wempy.

Baca Juga:

Megawati Tak Salami Surya Paloh, Ini Nasihat Anggota DPR Termuda

Secara khusus, Direktur Indo Polling Network ini menyoroti posisi wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang satu-satunya berasal dari koalisi luar pemetintah, Gedindra.

Wempy melihat, Sufmi yang diprediksi bakal paling kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Mengingat sikap Gerindra selama ini yang sering berseberangan.

"Dia tetap kritis dalam menyuarakan kepentingan partainya," jelas Wempy.

Menurut Wempy, hal ini penting mengingat tak baik jika semua pimpinan memiliki pandangan yang mendukung pemerintah.

"Apalagi kepemimpinan DPR kan kolektif kolegial. Artinya setiap pimpinan DPR mempunyai peluang untuk mendukung satu sama lain dalam meyukseskan berbagai agenda yang sudah ditetapkan bersama," jelas ayah dua orang anak ini.

Puan Maharani saat memberikan keterangan di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Senayan, (Selasa (1/10) siang. (Foto: MP/Kanu)
Puan Maharani saat memberikan keterangan di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Senayan, (Selasa (1/10) siang. (Foto: MP/Kanu)

Sebelumnya, Puan Maharani resmi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2019-2024. Anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga cucu sang proklamator Ir. Sukarno ini merupakan Ketua DPR perempuan pertama dalam sejarah Indonesia.

Penetapan sekaligus pelantikan Puan Maharani sebagai orang nomor satu di parlemen dilakukan pada Selasa (1/1) dalam rapat paripurna ke-2 DPR RI di Jakarta.

Puan yang merupakan politikus PDIP, pemenang Pileg 2019 ditetapkan bersama empat orang lain yang akan mengisi posisi Wakil Ketua DPR. Mereka adalah: Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Azis Syamsuddin (Golkar), Rahmat Gobel (Nasdem), dan Muhaimin Iskandar (PKB).

Usai dilantik, Puan berjanji akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Dia juga menegaskan DPR di bawah kepemimpinannya tidak akan anti-kritik, dan akan selalu terbuka terhadap setiap aspirasi dan masukan dari masyarakat. (Knu)

Baca Juga:

Jabat Ketua DPR, Total Kekayaan Puan Tembus Sepertiga Triliun Rupiah

#DPR #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Pekerja membersihkan Patung Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno di Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Juli 2026
Restorasi Patung Soekarno Kompleks Parlemen Jelang Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo
Indonesia
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
DPR mendukung program manasik kesehatan haji 2027, namun mengingatkan agar tidak sekadar formalitas. Program harus komprehensif untuk menekan angka kedaruratan medis dan kematian jemaah.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
DPR: Pengetatan Syarat Kesehatan Haji 2027 Jangan Hanya di Atas Kertas
Indonesia
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
DPR RI meminta MUI menyerahkan draf RUU Pidana LGBT agar dapat dikaji sesuai mekanisme legislasi. Usulan ini akan dipelajari Badan Legislasi DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
Indonesia
DPR Masukan 15 RUU Tentang Kabupaten/Kota di Masa Persidangan V 2025–2026
Penyusunan RUU telah melalui tahapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta kalangan akademisi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Masukan 15 RUU Tentang Kabupaten/Kota di Masa Persidangan V 2025–2026
Indonesia
DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Keamanan Siber, Tampa SDM Mumpini Hanya Akan Jadi Catatan di Atas Kertas
Masing-masing fraksi di Komisi I DPR akan menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Keamanan Siber, Tampa SDM Mumpini Hanya Akan Jadi Catatan di Atas Kertas
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Indonesia
Tanggapi Seskab Teddy, DPR Minta Target Proyek Jembatan 2027 Ditambah 2 Kali Lipat Jadi 10.000
Komisi V DPR minta target 2027 ditingkatkan jadi 10.000 rpoyek jembatan demi akses dan keselamatan masyarakat pelosok.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 Juni 2026
Tanggapi Seskab Teddy, DPR Minta Target Proyek Jembatan 2027 Ditambah 2 Kali Lipat Jadi 10.000
Indonesia
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
sejauh ini dari sekitar 1.900 pesantren di Aceh, hanya 87 pesantren mendapatkan biaya operasional dengan jumlah berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Juni 2026
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
Berita Foto
Raker Mendukbangga BKKBN dengan Komisi IX DPR bahas Darurat Stunting
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 24 Juni 2026
Raker Mendukbangga BKKBN dengan Komisi IX DPR bahas Darurat Stunting
Berita Foto
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Konferensi pers terkait potongan komisi untuk layanan ojek online (ojol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Bagikan