Diingatkan Megawati, PDIP Segera Bangun Monumen Kudatuli

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 27 Juli 2021
Diingatkan Megawati, PDIP Segera Bangun Monumen Kudatuli

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga Tragedi Kudatuli. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Memperingati Peristiwa 27 Juli 1996 yang kerap disebut sebagai Tragedi Kudatuli, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga.

Lokasinya adalah di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Selasa (27/7), lokasi yang sama di mana kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diserang pada 25 tahun lalu.

Tampak sejumlah elite PDIP hadir langsung dalam acara ini. Selain Hasto, hadir Wasekjen Sadarestuwati, dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, dan Ribka Tjiptaning.

Baca Juga:

Politikus PDIP Desak Komnas HAM Berani Ungkap Dalang Kudatuli

Hadir juga sejumlah perwakilan keluarga korban peristiwa Kudatuli, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124. Semuanya memanjatkan doa, lalu menaburkan bunga di halaman depan gedung tersebut.

Hasto mengatakan, pada era Orde Baru, demokrasi betul-betul dikendalikan serta dikontrol oleh kekuatan elite yang menindas dan membungkam suara-suara rakyat. Di lokasi kantor PDI saat itu, mimbar demokrasi akhirnya didirikan sebagai respons hak kedaulatan rakyat.

  Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga Tragedi Kudatuli. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga Tragedi Kudatuli. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)


Peristiwa Kudatuli tidak bisa terlepas dari upaya rezim Orde Baru mengintervensi terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI saat itu. Kantor partai sebagai simbol kedaulatan lalu diserang secara paksa dan menimbulkan banyak korban.

"Perjuangan kita belum selesai, termasuk di dalam menuntut kebenaran hukum atas peristiwa tersebut," tegas Hasto.

Kata Hasto, PDIP tidak akan pernah bosan datang ke Komnas HAM, mengingatkan perlunya pengadilan koneksitas agar mereka yang terlibat diadili. Seperti aktor-aktor politik sebagai penyusun skenario yang mencoba mematikan suara rakyat dengan menimbulkan korban jiwa di kantor DPP PDI saat itu.

"Ketika menaburkan bunga ini tentunya semangat kita bukan hanya untuk mendoakan arwah para korban, tetapi juga agar keadilan ditegakkan, keadilan yang sebenar-benarnya di mata hukum dan politik," kata Hasto.

Selain itu, Hasto menyampaikan pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Bahwa penting untuk membangun sebuah batu monumen untuk memperingati peristiwa itu.

"Tadi pagi saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri terhadap acara tabur bunga ini, beliau juga mengingatkan bahwa penting bagi kita di tempat ini untuk membangun monumen 27 Juli," kata Hasto.

Baca Juga:

Sejarawan Kritisi Guru Sejarah Masih Ajarkan Narasi Kudatuli Versi Penguasa Orba

Karena itu, pihaknya akan segera meminta berbagai masukan agar Monumen 27 Juli bisa diwujudkan. Semangatnya adalah bagaimana monumen itu bisa menunjukkan suatu gelora semangat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang tidak pernah bisa dibungkam oleh kekuasaan yang otoriter.

"Dan dengan adanya monumen itu, kita juga mengingatkan agar hal tersebut tidak boleh terjadi kembali," ujar Hasto.

"Kita doakan para korban peristiwa Kudatuli tersebut. Kita doakan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena kekuatan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu terbukti mampu menumbangkan kekuasaan otoriter Soeharto," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kisahkan Kudatuli, Sejarawan Singgung Menlu AS, Sutiyoso Hingga SBY

#PDIP #Hasto Kristiyanto #Megawati Soekarnoputri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Presiden Prabowo Bertemu Megawati Bahas Politik, Said Abdullah: Murni Silaturahmi
Pertemuan kedua tokoh tersebut berlangsung dalam suasana duka setelah wafatnya Guruh Soekarnoputera, adik Megawati.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Presiden Prabowo Bertemu Megawati Bahas Politik, Said Abdullah: Murni Silaturahmi
Indonesia
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Kabar duka menyelimuti Tanah Air atas meninggalnya Guruh Soekarnoputra. Simak momen haru saat Megawati hadir langsung ke TPU Karet Bivak dan kenangan terakhir sang maestro seni.
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Megawati Langsung Terbang dari Manado Hadiri Pemakaman Haru Guruh Soekarnoputra
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan