Diingatkan Megawati, PDIP Segera Bangun Monumen Kudatuli

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 27 Juli 2021
Diingatkan Megawati, PDIP Segera Bangun Monumen Kudatuli

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga Tragedi Kudatuli. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Memperingati Peristiwa 27 Juli 1996 yang kerap disebut sebagai Tragedi Kudatuli, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga.

Lokasinya adalah di kantor pusat partai di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Selasa (27/7), lokasi yang sama di mana kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) diserang pada 25 tahun lalu.

Tampak sejumlah elite PDIP hadir langsung dalam acara ini. Selain Hasto, hadir Wasekjen Sadarestuwati, dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, dan Ribka Tjiptaning.

Baca Juga:

Politikus PDIP Desak Komnas HAM Berani Ungkap Dalang Kudatuli

Hadir juga sejumlah perwakilan keluarga korban peristiwa Kudatuli, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124. Semuanya memanjatkan doa, lalu menaburkan bunga di halaman depan gedung tersebut.

Hasto mengatakan, pada era Orde Baru, demokrasi betul-betul dikendalikan serta dikontrol oleh kekuatan elite yang menindas dan membungkam suara-suara rakyat. Di lokasi kantor PDI saat itu, mimbar demokrasi akhirnya didirikan sebagai respons hak kedaulatan rakyat.

  Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga Tragedi Kudatuli. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga Tragedi Kudatuli. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)


Peristiwa Kudatuli tidak bisa terlepas dari upaya rezim Orde Baru mengintervensi terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI saat itu. Kantor partai sebagai simbol kedaulatan lalu diserang secara paksa dan menimbulkan banyak korban.

"Perjuangan kita belum selesai, termasuk di dalam menuntut kebenaran hukum atas peristiwa tersebut," tegas Hasto.

Kata Hasto, PDIP tidak akan pernah bosan datang ke Komnas HAM, mengingatkan perlunya pengadilan koneksitas agar mereka yang terlibat diadili. Seperti aktor-aktor politik sebagai penyusun skenario yang mencoba mematikan suara rakyat dengan menimbulkan korban jiwa di kantor DPP PDI saat itu.

"Ketika menaburkan bunga ini tentunya semangat kita bukan hanya untuk mendoakan arwah para korban, tetapi juga agar keadilan ditegakkan, keadilan yang sebenar-benarnya di mata hukum dan politik," kata Hasto.

Selain itu, Hasto menyampaikan pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Bahwa penting untuk membangun sebuah batu monumen untuk memperingati peristiwa itu.

"Tadi pagi saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri terhadap acara tabur bunga ini, beliau juga mengingatkan bahwa penting bagi kita di tempat ini untuk membangun monumen 27 Juli," kata Hasto.

Baca Juga:

Sejarawan Kritisi Guru Sejarah Masih Ajarkan Narasi Kudatuli Versi Penguasa Orba

Karena itu, pihaknya akan segera meminta berbagai masukan agar Monumen 27 Juli bisa diwujudkan. Semangatnya adalah bagaimana monumen itu bisa menunjukkan suatu gelora semangat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang tidak pernah bisa dibungkam oleh kekuasaan yang otoriter.

"Dan dengan adanya monumen itu, kita juga mengingatkan agar hal tersebut tidak boleh terjadi kembali," ujar Hasto.

"Kita doakan para korban peristiwa Kudatuli tersebut. Kita doakan bahwa pengorbanan mereka tidak sia-sia, karena kekuatan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu terbukti mampu menumbangkan kekuasaan otoriter Soeharto," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kisahkan Kudatuli, Sejarawan Singgung Menlu AS, Sutiyoso Hingga SBY

#PDIP #Hasto Kristiyanto #Megawati Soekarnoputri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Kekayaan biodiversitas laut Indonesia, dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Bagikan