Kisahkan Kudatuli, Sejarawan Singgung Menlu AS, Sutiyoso Hingga SBY

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2020
Kisahkan Kudatuli, Sejarawan Singgung Menlu AS, Sutiyoso Hingga SBY

Asvi Warman Adam saat berbicara dalam diskusi virtual Forum Jas Merah bertema "Huru-Hara di Penghujung ORBA: Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996", di Jakarta, Senin (27/7) (iST)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peristiwa penyerangan kantor PDI yang dikenal sebagai peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) dikupas oleh Sejarawan Asvi Warman Adam.

Ternyata, kejadian itu melibatkan rangkaian kegiatan yang melibatkan rezim Orde Baru Soeharto, mantan Menlu AS Warren Christopher, hingga sejumlah pejabat militer saat itu. Termasuk Sutiyoso yang saat itu merupakan Pangdam Jaya dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Kepala Staf Komando Kodam Jaya.

Hal itu terungkap dalam penjelasan Asvi Warman Adam saat berbicara dalam diskusi virtual Forum Jas Merah bertema "Huru-Hara di Penghujung ORBA: Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996", di Jakarta, Senin (27/7).

Baca Juga:

Gibran dan Dhito Diprediksi Lawan Kotak Kosong, Ini Respons PDIP

Moderator Bonnie Triyana menjelaskan, narasi yang mayoritas disampaikan ke masyarakat adalah bahwa peristiwa 27 Juli 1996 adalah aksi kekerasan massa Pro-Soerjadi yang ingin merebut kantor DPP PDI yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Di mana Soerjadi 'disponsori' rezim Orba karena saat itu Megawati terpilih sebagai ketua umum partai. Jadi insiden itu adalah insiden perebutan kantor DPP PDI.

Asvi Warman Adam lalu menjelaskan bahwa sebenarnya sejak 2 Oktober 1965, Orba sebenarnya sudah melakukan represi. Misalnya pembredelan semua koran terkecuali koran terkait militer. Tindakan represif itu berlanjut terus sepanjang 30 tahun. Contoh di tahun 1980-an, ada 3 pemuda menjual buku karangan Pramoedya Ananta Toer dihukum lebih dari 5 tahun hanya karena menjual buku yang dinyatakan dilarang oleh Orba.

Nah dalam kasus PDI, terjadi kenaikan suara partai itu sejak 1987 hingga 1992, yang antara lain disebabkan masuknya putra putri Bung Karno ke partai. Yakni Megawati dan Guruh Soekarnoputra sejak 1987.

"Ini jelas mengkhawatirkan rezim berkuasa," imbuhnya.

PDI Perjuangan (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)
PDI Perjuangan (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Selain itu, ternyata ada aspek internasional melingkupi peristiwa tersebut. Sebab pada 23-25 Juli 1996, Menlu AS Warren Christopher datang ke Indonesia untuk hadir di pertemuan menteri-menteri luar negeri. Dan di kesempatan itu, Christopher sempat bertemu dengan Komnas HAM dan Menlu Rusia Primakov. Menurut penuturan Alm. Taufiq Kiemas, kata Asvi, sebenarnya pada 28 Juli 1996, Menlu Christopher akan bertemu dengan Megawati.

"Jadi sehari sebelum pertemuan itu terjadi peristiwa 27 Juli 1996. Jadi rezim Orba tak ingin terjadi pertemuan antara Megawati dengan Menlu AS yang memberi perhatian dengan masalah HAM ke Indonesia dan beberapa negara lain di dunia. Ini aspek penting juga, bahwa peristiwa itu terjadi sehari sebelum terjadi pertemuan antara Megawati dan Warren Christopher," bebernya.

Nah jika bertanya soal dalang peristiwa itu, Asvi mengisahkan tulisan wartawan senior Rosihan Anwar yang rumahnya tidak jauh dari kantor PDI. DI hari kejadian, kebetulan Rosihan berolahraga dan mendekat dengan Kapuspen ABRI saat itu, Amir Syarifuddin.

Dia mengaku mendengar langsung bagaimana Amir bicara dengan Sutiyoso lewat walkie talkie, “Yos, masuklah ke dalam. Ini hari sudah siang. Kita terlambat nanti.” Intinya, Rosihan mengungkap bahwa semua kejadian ini permainan Soeharto dengan ABRI-nya.

Selain itu, ada juga tulisan yang mengungkap adanya pertemuan pada 24 Juli 1996 di Markas Kodam Jaya dimana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempunyai peran. Salah satunya adalah buku oleh Peter Kasenda.

Baca Juga:

Hasto Ungkap Strategi PDIP Menangkan Pilkada 2020

"Ada pertemuan 24 Juli 1996 di Markas Kodam Jaya, dipimpin SBY dan disitu dibicarakan juga rencana mengambil alih kantor PDI ini. Jadi ada beberapa kemungkinan dalang atau aktor intelektual kejadian itu ditulis di media massa, tapi tak sampai ke pengadilan," urai Asvi.

Satu yang jelas, Asvi mengatakan bahwa peristiwa 27 Juli 1996 adalah awal perlawanan rakyat yang sistematis terhadap rezim Orba. Karena rakyat merasakan benar tekanan keras kepada masyarakat dan parpol. "Kejadian ini juga sekaligus awal kejatuhan Orba di 1998," kata Asvi. (Pon)

#PDIP #DPP PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan