Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Kominfo mengidentifikasi ada sebanyak 211 instansi yang terdampak dari insiden serangan siber PDNS 2.
Pada Selasa (25/6), teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas dari insiden PDNS 2. Namun pada Rabu (26/6) tercatat sudah ada 44 instansi yang melakukan pemulihan data sementara sisanya masih dalam proses.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informartika Nezar Patria menyebutkan saat ini sebanyak 44 instansi yang melakukan migrasi data ke layanan lainnya untuk memulihkan layanan publik sebagai imbas dari terjadinya serangan siber di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
"Kami sudah identifikasi itu ada sekitar 44 instansi yang dalam proses, itu dia bisa langsung naik karena dia punya backup cukup baik. Sisanya sekitar 238 instansi itu masih dalam monitoring," kata Nezar di Jakarta, Rabu.
Baca juga:
Nezar menyebutkan, pemerintah berupaya maksimal agar pemulihan pada sebanyak 238 instansi lainnya bisa cepat diselesaikan sehingga masyarakat bisa kembali merasakan layanan publik yang optimal.
Pemerintah Indonesia, tegas ia, tidak akan mengikuti permintaan dari pemilik ransomware Brain Cipher yang merupakan turunan Lockbit 3.0 untuk memulihkan layanan ini.
"Kami tidak akan melakukan yang opsi bayar tebusan itu," tegas Nezar.
Ia menegaskan, agar layanan publik bisa kembali pulih, Pemerintah memilih untuk melakukan migrasi data lewat pencadangan ke layanan-layanan cloud lainnya.
Baca juga:
Pada proses migrasi data ini, Pemerintah melakukan penyisiran pada data-data yang akan dicadangkan agar tidak disusupi oleh ransomware yang menjadi penyebab PDNS 2 mengalami gangguan.
"Hal itu pula yang menyebabkan proses pemulihan pada beberapa layanan publik terkesan memakan waktu yang tidak sedikit. Migrasi itu kami harus pastikan di tempat mendarat yang baru itu juga clean," katanya. (*)
