Dianggap Kaburkan Persoalan Pendidikan, Gerindra Kritik Wacana Penghapusan UN


Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra Ali Zamroni (Foto: antaranews)
MerahPutih.Com - Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) mendapat kritik keras dari Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra, Ali Zamroni.
Menurut Ali Zamroni wacana penghapusan UN mengaburkan banyak persoalan bidang pendidikan yang harus diatasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.
Baca Juga:
Penghapusan UN Dinilai Tidak Jelas, Pengamat: Tidak Perlu Ada Pelajaran Matematika, IPA dan IPS
"Masih banyak permasalahan pendidikan yang harus Mendikbud kejar dan prioritaskan. Contohnya soal kesejahteraan guru, nasib guru honorer, akses pendidikan, mutu kualitas pendidikan yang merata dan lain sebagainya," kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/11).

Lebih lanjut, ia menilai UN jangan dijadikan "hantu pendidikan" yang luar biasa karena isu menghapus ujian nasional yang difokuskan Kemendikbud seakan menjadi hal yang ditunggu-tunggu atau prestasi jempolan Menteri Nadiem Makariem.
Politisi Gerindra ini mengatakan kalau hanya ingin menghapus UN tentunya mudah namun berikan beberapa kajian alternatif, misalkan uji kompetensi siswa di berbagai bidang.
"Siswa berprestasi di bidang olahraga tolok ukurnya bagaimana, berprestasi di bidang matematika tolok ukurnya seperti apa. Menjadikan isu penghapusan UN menjadi pokok urusan yang dikejar merupakan sesuatu hal yang ingin main praktis saja," ujarnya.
Ali Zamroni yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten itu, juga menyoroti upaya Menteri Nadiem menghadirkan pendidikan yang murah dan berkualitas.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sebagaimana dilansir Antara mengatakan sedang mengkaji penghapusan Ujian Nasional namun belum dijelaskan lebih rinci hasil tersebut.
Baca Juga:
Dia meminta masyarakat menunggu hasil kajian yang sedang dilakukan Kemendikbud.
Nadiem Makarim mengatakan Kemendikbud saat ini sedang berupaya menciptakan kesinambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri, salah satu caranya deregulasi dan debirokratisasi.(*)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Nadiem Makarim Jadi Tersangka Kasus Korupsi Laptop, Kejari Periksa Sekolah di Solo

Arahan Prabowo untuk Anggota DPR Fraksi Gerindra: Harus Mawas Diri dan Jaga Ucapan serta Perilaku

Legislator Gerindra Malam Ini Kumpul di Kertanegara, Akses Jalan Depan Rumah Prabowo Ditutup untuk Umum

Jam Tangan hingga Sertifikat Tanah Sudah Dikembalikan, Ahmad Sahroni Janji tak Bawa ke Jalur Hukum

Nadiem Makarim jadi Tersangka, Bukti Gurita Korupsi sudah ‘Mencengkeram’ Sistem Pendidikan di Indonesia

JPPI Sebut Korupsi Pengadaan Laptop di Kemendikbudristek Bukti Bobroknya Sistem Pendidikan Indonesia

Kejagung Harus Buktikan 3 Hal Krusial untuk Lengkapi Unsur Dakwaan terhadap Nadiem Makarim, Menurut Pakar Hukum

Mengenal Lebih Dalam Chromebook, Laptop yang Pengadaannya Membuat Nadiem Makarim Ditetapkan sebagai Tersangka dan Dipenjara

Bela Kliennya, Hotman Paris: Nadiem Tidak Terima Uang Korupsi Satu Sen Pun

Kejagung Masih Dalami Penikmat Duit Korupsi Chromebook yang Seret Nadiem Makarim
