Dianggap Kaburkan Persoalan Pendidikan, Gerindra Kritik Wacana Penghapusan UN

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 30 November 2019
Dianggap Kaburkan Persoalan Pendidikan, Gerindra Kritik Wacana Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Fraksi Gerindra Ali Zamroni (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) mendapat kritik keras dari Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra, Ali Zamroni.

Menurut Ali Zamroni wacana penghapusan UN mengaburkan banyak persoalan bidang pendidikan yang harus diatasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.

Baca Juga:

Penghapusan UN Dinilai Tidak Jelas, Pengamat: Tidak Perlu Ada Pelajaran Matematika, IPA dan IPS

"Masih banyak permasalahan pendidikan yang harus Mendikbud kejar dan prioritaskan. Contohnya soal kesejahteraan guru, nasib guru honorer, akses pendidikan, mutu kualitas pendidikan yang merata dan lain sebagainya," kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/11).

Mendikbud Nadiem Makarim berencana hapus UN
Mendikbud Nadiem Makarim berencana hapus UN (Foto: antaranews)

Lebih lanjut, ia menilai UN jangan dijadikan "hantu pendidikan" yang luar biasa karena isu menghapus ujian nasional yang difokuskan Kemendikbud seakan menjadi hal yang ditunggu-tunggu atau prestasi jempolan Menteri Nadiem Makariem.

Politisi Gerindra ini mengatakan kalau hanya ingin menghapus UN tentunya mudah namun berikan beberapa kajian alternatif, misalkan uji kompetensi siswa di berbagai bidang.

"Siswa berprestasi di bidang olahraga tolok ukurnya bagaimana, berprestasi di bidang matematika tolok ukurnya seperti apa. Menjadikan isu penghapusan UN menjadi pokok urusan yang dikejar merupakan sesuatu hal yang ingin main praktis saja," ujarnya.

Ali Zamroni yang juga Wakil Ketua DPD Gerindra Provinsi Banten itu, juga menyoroti upaya Menteri Nadiem menghadirkan pendidikan yang murah dan berkualitas.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim sebagaimana dilansir Antara mengatakan sedang mengkaji penghapusan Ujian Nasional namun belum dijelaskan lebih rinci hasil tersebut.

Baca Juga:

Penjelasan Sandiaga Terkait Ide Penghapusan Ujian Nasional

Dia meminta masyarakat menunggu hasil kajian yang sedang dilakukan Kemendikbud.

Nadiem Makarim mengatakan Kemendikbud saat ini sedang berupaya menciptakan kesinambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri, salah satu caranya deregulasi dan debirokratisasi.(*)

Baca Juga:

Pengamat Dukung Rencana Sandi Hapus UN, Tapi

#Ujian Nasional #Nadiem Makarim #Partai Gerindra #Anggota DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Habibur Rochman Bantah Terlibat Pemblokiran Rekening Aktivis Pati
Habibur Rochman membantah keras meminta kepolisian memblokir rekening koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok.
Yusuf Abdillah - Rabu, 26 Agustus 2026
Habibur Rochman Bantah Terlibat Pemblokiran Rekening Aktivis Pati
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Indonesia
Nadiem Makarim Ajukan Banding atas Vonis Kasus Chromebook, Minta Putusan Tipikor Dibatalkan
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang perdana banding atas putusan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Nadiem Makarim Ajukan Banding atas Vonis Kasus Chromebook, Minta Putusan Tipikor Dibatalkan
Indonesia
KY Temukan Dugaan langgaran kode etik Hakim di Sidang Nadiem dan Andrie Yunus
Terkait kapan waktu pemanggilan para pihak, Abhan menyebut belum bisa dipastikan karena tergantung dari kesediaan para pihak untuk hadir.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
KY Temukan Dugaan langgaran kode etik Hakim di Sidang Nadiem dan Andrie Yunus
Indonesia
Nadiem Ajukan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 809,59 Miliar
Dalam kasus itu, Nadiem terbukti menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara senilai Rp 1,56 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
Nadiem Ajukan Banding Atas Vonis 10 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 809,59 Miliar
Indonesia
Ramai Dibincangkan Skenario Perlindungan Hukum Bagi Nadiem, Dasco Bilang Begini
Pantauan di akun Instagram Dasco menunjukkan unggahan bergambar rangkaian bunga bertuliskan "Happy Birthday" disertai keterangan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Ramai Dibincangkan Skenario Perlindungan Hukum Bagi Nadiem, Dasco Bilang Begini
Indonesia
4 Hakim Pengadil Nadiem Makarim di Perkara Chromebook Diadukan ke KY, Hakim Andi Saputra Tidak Ikut Dilaporkan
Kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan empat hakim perkara dugaan korupsi Chromebook ke Komisi Yudisial. Ini alasan lengkap yang disampaikan tim pembela.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Juli 2026
4 Hakim Pengadil Nadiem Makarim di Perkara Chromebook Diadukan ke KY, Hakim Andi Saputra Tidak Ikut Dilaporkan
Indonesia
Jaksa Tidak Terima Vonis 10 Tahun Bui Nadiem Makarim, Status Tahanan Rumah Masuk Memori Banding
Kejaksaan Agung resmi mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara terhadap Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook. Pertimbangan banding termasuk status penahanan rumah.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Juli 2026
Jaksa Tidak Terima Vonis 10 Tahun Bui Nadiem Makarim, Status Tahanan Rumah Masuk Memori Banding
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Asal Usul Nadiem Harus Bayar Uang Pengganti Rp 809,59 Miliar Kasus Chromebook
Hakim Ketua menegaskan rantai kausal dari kebijakan korupsi Nadiem hingga aliran dana sebesar Rp809,59 miliar ke ekosistem korporasinya dapat dilacak dengan jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Asal Usul Nadiem Harus Bayar Uang Pengganti Rp 809,59 Miliar Kasus Chromebook
Bagikan