Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Dianggap Coreng Citra Pemerintah, Pengamat Desak Andi Taufan Dicopot dari Stafsus

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 15 April 2020
 Dianggap Coreng Citra Pemerintah, Pengamat Desak Andi Taufan Dicopot dari Stafsus

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. (Foto: merahputih.com/Gomes)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Boni Hargens menilai, pemerintah dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius yakni ulah staf khsus milenial Presiden Joki Widodo, Andi Taufan Garuda Putra yang mencatut nama negara untuk kepentingan perusahaanya.

Boni menambahkan, situasi yang kacau di internal istana akan menambah runyam keadaan.

Baca Juga:

Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan

Ia menyebut demi perbaikan kinerja dan penyelamatan citra pemerintah perlu ada tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang.

Pengamat politik Boni Hargens desak Andi Taufan dicopot dari stafsus
Pengamat Politik Boni Hargens (MP/Bartolomeus Papu)

"Masalahnya serius karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan trust masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain," kata Boni dalam keteranganya, Rabu (15/4).

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menilai pihak Istana perlu melakukan bersih-bersih karena dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius.

"Ini tentunya membuat reputasi dan legitimasi pemerintah tercoreng," tegasnya.

Ia mengatakan di tengah kompleksitas penanganan wabah virus corona atau COVID-19, pemerintah dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius.

"Situasi kita tidak mudah. Pemerintah sedang bekerja keras menjaga persepsi publik tetap positif dan saat yang sama harus menangani korban wabah," katanya.

Boni mengatakan tentunya situasi yang kacau di internal istana akan menambah runyam keadaan.

"Saya kira demi perbaikan kinerja dan penyelamatan citra pemerintah perlu ada tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang macam itu," kata Boni.

Masalahnya serius, lanjut Boni, karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain.

Pria asal NTT ini mengapresiasi kerja keras dan komitmen Presiden Joko Widodo yang banting tulang bekerja di tengah terpaan fitnah dan ancaman permainan politik dari para pecundang yang ingin mengail di air keruh.

"Kita dengar ada kelompok anarco yang ingin melakukan penjarahan di sejumlah kota besar, dan beruntung kepolisian telah bertindak cepat," katanya.

Baca Juga:

KPK Dorong Instansi dan Lembaga Transparan Kelola Dana Bantuan COVID-19

Kita juga lihat ada provokasi yang sistematis di media sosial untuk menyudutkan citra pemerintah, bahkan menyerang pribadi presiden. Semua ini dihadapi presiden dengan tenang.

"Jadi jangan lagi membebani presiden dengan manuver sepihak dari oknum lingkaran dalam istana yang justru merusak semua kerja keras pemerintah," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Gugus Tugas Produksi APD Berbahan Lokal Sertifikasi WHO

#Boni Hargens #Pengamat Politik #Staf Khusus #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Bagikan