Dianggap Coreng Citra Pemerintah, Pengamat Desak Andi Taufan Dicopot dari Stafsus
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens. (Foto: merahputih.com/Gomes)
MerahPutih.Com - Pengamat politik Boni Hargens menilai, pemerintah dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius yakni ulah staf khsus milenial Presiden Joki Widodo, Andi Taufan Garuda Putra yang mencatut nama negara untuk kepentingan perusahaanya.
Boni menambahkan, situasi yang kacau di internal istana akan menambah runyam keadaan.
Baca Juga:
Komisi III Sebut Stafsus Andi Taufan Offside, Jokowi Diminta Turun Tangan
Ia menyebut demi perbaikan kinerja dan penyelamatan citra pemerintah perlu ada tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang.
"Masalahnya serius karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan trust masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain," kata Boni dalam keteranganya, Rabu (15/4).
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini menilai pihak Istana perlu melakukan bersih-bersih karena dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius.
"Ini tentunya membuat reputasi dan legitimasi pemerintah tercoreng," tegasnya.
Ia mengatakan di tengah kompleksitas penanganan wabah virus corona atau COVID-19, pemerintah dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius.
"Situasi kita tidak mudah. Pemerintah sedang bekerja keras menjaga persepsi publik tetap positif dan saat yang sama harus menangani korban wabah," katanya.
Boni mengatakan tentunya situasi yang kacau di internal istana akan menambah runyam keadaan.
"Saya kira demi perbaikan kinerja dan penyelamatan citra pemerintah perlu ada tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang macam itu," kata Boni.
Masalahnya serius, lanjut Boni, karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain.
Pria asal NTT ini mengapresiasi kerja keras dan komitmen Presiden Joko Widodo yang banting tulang bekerja di tengah terpaan fitnah dan ancaman permainan politik dari para pecundang yang ingin mengail di air keruh.
"Kita dengar ada kelompok anarco yang ingin melakukan penjarahan di sejumlah kota besar, dan beruntung kepolisian telah bertindak cepat," katanya.
Baca Juga:
KPK Dorong Instansi dan Lembaga Transparan Kelola Dana Bantuan COVID-19
Kita juga lihat ada provokasi yang sistematis di media sosial untuk menyudutkan citra pemerintah, bahkan menyerang pribadi presiden. Semua ini dihadapi presiden dengan tenang.
"Jadi jangan lagi membebani presiden dengan manuver sepihak dari oknum lingkaran dalam istana yang justru merusak semua kerja keras pemerintah," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Rawat Optimisme Indonesia Cerah, Boni Hargens Gelar Doa Bersama Anak Yatim
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
Rencana TNI Jaga Gedung Kejaksaan Ditolak, Pengamat: Mereka Bukan Aparat Keamanan