Di Hadapan Pansus Angket, Prof Romli Ungkap Dosa Masa Lalu KPK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 11 Juli 2017
Di Hadapan Pansus Angket, Prof Romli Ungkap Dosa Masa Lalu KPK

Pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita dengan Pansus Angket KPK saat RDPU di Gedung DPR, Selasa (11/7). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita mengungkap "dosa" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Angket KPK.

Romli menjelaskan, hal itu terlihat saat KPK menetapkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gendut bertepatan dengan dirinya yang diajukan sebagai calon kapolri.

Selain itu, Romli yang juga salah satu arsitek dari pembentukan KPK ini juga mencontohkan kasus yang menjerat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.

Romli mengatakan, dirinya menceritakan hal itu karena diminta sebagai saksi ahli dalam persidangan praperadilan yang diajukan keduanya.

Romli menuturkan alasan dirinya bersedia menjadi saksi ahli dalam praperadilan yang diajukan BG. Katanya, hal itu lantaran dirinya kaget dengan dasar penetapan BG oleh KPK yang hanya lima lembar.

"Saya bilang kalau lima lembar ini main-main namanya. Saya saja Sisminbakum 300 halaman. Kelihatan kalau begini, perlu ada pelajaran buat KPK. Bahwa KPK tidak menggunakan cara-cara yang tidak semestinya sesuai dengan aturan-aturan KUHAP," ujarnya di hadapan Pansus Angket.

"Saya maju (saksi ahli) ternyata memang KPK tidak bisa membuktikan dan kalah," tegas Romli.

Dalam RDPU ini, Romli juga mengungkap hal yang sama terjadi saat dirinya diminta sebagai saksi ahli oleh Hadi Poernomo.

Menurut Romli, saat dirinya menanyakan kepada Hadi penyebab dirinya sebagai tersangka KPK, Hadi menyebut hubungannya dengan pimpinan KPK waktu itu kurang baik.

"Sehingga munculah cerita Hadi Purnomo bahwa ada ancaman-ancaman. Bahwa Hadi Purnomo itu juga punya masalah, sehingga ketika dia pensiun, lalu jadi tersangka," tandasnya.

"Itu lah saya cerita apa adanya. Saya bersedia jadi ahli dan ternyata memang bukti-buktinya hampir tidak ada, hanya katanya katanya saja," pungkas Romli. (Pon)

Baca juga berita terkait lainnya dalam artikel: Di Hadapan Pansus Angket, Romli Kritik OTT Ecek-Ecek

#Hak Angket #KPK #Romli Atmasasmita
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Waketum PSI Ogah Komentari Penyitaan Uang Rp3,5 M dari Ahmad Ali oleh KPK, tak Mau Urusi Elite
Menegaskan kasus tersebut berjalan sebelum Ahmad Ali masuk PSI.
Dwi Astarini - Sabtu, 12 September 2026
Waketum PSI Ogah Komentari Penyitaan Uang Rp3,5 M dari Ahmad Ali oleh KPK, tak Mau Urusi Elite
Indonesia
KPK Akui Pernah Segel Ruang Kerja Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, Begini Kelanjutannya!
Pembongkaran misteri segel KPK yang hilang di ruang Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama. Simak pengakuan mengejutkan KPK dan daftar 8 tersangka korupsi!
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
KPK Akui Pernah Segel Ruang Kerja Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama, Begini Kelanjutannya!
Indonesia
KPK Periksa Ahmad Ali, Dalami Jasa Pengamanan dan Aliran Uang Batu Bara di Kukar
KPK mendalami keterangan Ahmad Ali terkait jasa pengamanan dan dugaan aliran uang dalam perkara gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
KPK Periksa Ahmad Ali, Dalami Jasa Pengamanan dan Aliran Uang Batu Bara di Kukar
Indonesia
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
KPK mendorong RUU Perampasan Aset mengatur harta pejabat yang tidak dilaporkan dalam LHKPN dapat dirampas melalui mekanisme NCB.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 09 September 2026
KPK Dorong RUU Perampasan Aset Atur Harta Pejabat yang Tak Dilaporkan di LHKPN
Indonesia
Eks Wamen Silmy Karim Gugat Praperadilan Penyitaan Asetnya, Total Rp 150 Miliar dari Mobil Sport, Moge, Hingga Valas
Kasus bermula dari OTT KPK pada 2–3 Juni 2026 yang menangkap 18 orang, termasuk Silmy yang kemudian menyerahkan diri.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Eks Wamen Silmy Karim Gugat Praperadilan Penyitaan Asetnya, Total Rp 150 Miliar dari Mobil Sport, Moge, Hingga Valas
Indonesia
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Penurunan terjadi pada dua instrumen yang digunakan KPK untuk memetakan risiko korupsi, yakni Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Indonesia
KPK Telaah Kesaksian Gus Alex soal Permintaan Uang 24 Anggota Panja Komisi VIII DPR
KPK menelaah kesaksian Gus Alex soal permintaan uang dari 24 anggota Panja Komisi VIII DPR saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
KPK Telaah Kesaksian Gus Alex soal Permintaan Uang 24 Anggota Panja Komisi VIII DPR
Indonesia
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Komisi III DPR RI menyetujui tambahan anggaran KPK sebesar Rp774,31 miliar. Dengan tambahan ini, pagu anggaran KPK 2027 naik menjadi Rp2,22 triliun untuk mendukung pemberantasan korupsi
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
DPR Setuju Anggaran KPK 2027 Tambah Rp 774,31 Miliar Jadi Rp 2,22 Triliun
Indonesia
Kebakaran Terjadi di Basement Gedung KPK, Api Berhasil Dipadamkan
Basement gedung KPK mengalami kebakaran, Sabtu (29/8). Sebanyak 14 petugas pemadam dikerahkan ke lokasi.
Soffi Amira - Sabtu, 29 Agustus 2026
Kebakaran Terjadi di Basement Gedung KPK, Api Berhasil Dipadamkan
Indonesia
Hakim Tolak Eksepsi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Majelis hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. 

Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Hakim Tolak Eksepsi Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas
Bagikan