Di Hadapan Pansus Angket, Prof Romli Ungkap Dosa Masa Lalu KPK

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 11 Juli 2017
Di Hadapan Pansus Angket, Prof Romli Ungkap Dosa Masa Lalu KPK

Pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita dengan Pansus Angket KPK saat RDPU di Gedung DPR, Selasa (11/7). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita mengungkap "dosa" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus Angket KPK.

Romli menjelaskan, hal itu terlihat saat KPK menetapkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai tersangka rekening gendut bertepatan dengan dirinya yang diajukan sebagai calon kapolri.

Selain itu, Romli yang juga salah satu arsitek dari pembentukan KPK ini juga mencontohkan kasus yang menjerat mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.

Romli mengatakan, dirinya menceritakan hal itu karena diminta sebagai saksi ahli dalam persidangan praperadilan yang diajukan keduanya.

Romli menuturkan alasan dirinya bersedia menjadi saksi ahli dalam praperadilan yang diajukan BG. Katanya, hal itu lantaran dirinya kaget dengan dasar penetapan BG oleh KPK yang hanya lima lembar.

"Saya bilang kalau lima lembar ini main-main namanya. Saya saja Sisminbakum 300 halaman. Kelihatan kalau begini, perlu ada pelajaran buat KPK. Bahwa KPK tidak menggunakan cara-cara yang tidak semestinya sesuai dengan aturan-aturan KUHAP," ujarnya di hadapan Pansus Angket.

"Saya maju (saksi ahli) ternyata memang KPK tidak bisa membuktikan dan kalah," tegas Romli.

Dalam RDPU ini, Romli juga mengungkap hal yang sama terjadi saat dirinya diminta sebagai saksi ahli oleh Hadi Poernomo.

Menurut Romli, saat dirinya menanyakan kepada Hadi penyebab dirinya sebagai tersangka KPK, Hadi menyebut hubungannya dengan pimpinan KPK waktu itu kurang baik.

"Sehingga munculah cerita Hadi Purnomo bahwa ada ancaman-ancaman. Bahwa Hadi Purnomo itu juga punya masalah, sehingga ketika dia pensiun, lalu jadi tersangka," tandasnya.

"Itu lah saya cerita apa adanya. Saya bersedia jadi ahli dan ternyata memang bukti-buktinya hampir tidak ada, hanya katanya katanya saja," pungkas Romli. (Pon)

Baca juga berita terkait lainnya dalam artikel: Di Hadapan Pansus Angket, Romli Kritik OTT Ecek-Ecek

#Hak Angket #KPK #Romli Atmasasmita
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Selain Banten dan Kalsel, KPK Juga Lakukan OTT di Bekasi
Budi menjelaskan, pihaknya membekuk sekitar 10 orang dalam OTT di Bekasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Selain Banten dan Kalsel, KPK Juga Lakukan OTT di Bekasi
Indonesia
KPK Segel Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara
Penyegelan dilakukan tiga penyidik KPK terhadap dua akses pintu ruang kerja bupati. Aksi tersebut berlangsung singkat dan disaksikan petugas keamanan setempat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Segel Ruang Kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara
Indonesia
Selain di Banten, KPK Juga Tangkap Jaksa di Kalsel
Dalam OTT di Kalsel, KPK tidak hanya menangkap satu jaksa melainian tiga orang jaksa struktural
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Selain di Banten, KPK Juga Tangkap Jaksa di Kalsel
Indonesia
KPK Tangkap Jaksa di Banten, Sita Uang Rp 900 Juta
Adapun jaksa yang terjaring OTT ini diduga bertugas di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Tangkap Jaksa di Banten, Sita Uang Rp 900 Juta
Indonesia
OTT KPK di Tangerang, 2 Pengacara Ditangkap Terkait dengan Jaksa
Satu merupakan aparat penegak hukum (jaksa), dua merupakan penasihat hukum, dan enam lainnya merupakan pihak swasta.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
OTT KPK di Tangerang, 2 Pengacara Ditangkap Terkait dengan Jaksa
Indonesia
KPK Konfirmasi OTT di Tangerang, Lima Orang Ditangkap
Dalam operasi senyap tersebut, tim penyidik KPK menangkap lima orang yang sampai saat ini belum diungkap identitasnya.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Konfirmasi OTT di Tangerang, Lima Orang Ditangkap
Indonesia
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
KPK memeriksa tiga saksi dan menggandeng BPK untuk hitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan penyewaan mesin EDC senilai Rp 1,2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Desember 2025
KPK Gandeng BPK Hitung Kerugian Negara di Kasus Pengadaan EDC
Indonesia
Mantan Wamenkaer Immanuel Ebenezer Segera Disidang
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK hingga saat ini atau Rabu (17/12) masih merampungkan berkas perkara kasus tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Mantan Wamenkaer Immanuel Ebenezer Segera Disidang
Indonesia
Setelah Mantan Menag, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pengusaha dan Staf Khusus di Kasus Kuota Haji
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk melengkapi penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Setelah Mantan Menag, KPK Lanjutkan Pemeriksaan Pengusaha dan Staf Khusus di Kasus Kuota Haji
Indonesia
KPK Bongkar Diskresi Kuota Haji 2024 saat Periksa Eks Menag Yaqut
Kebijakan diskresi pembagian kuota haji tambahan yang dinilai menyimpang dari ketentuan undang-undang dan berdampak luas terhadap calon jemaah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
KPK Bongkar Diskresi Kuota Haji 2024 saat Periksa Eks Menag Yaqut
Bagikan