Andika Pratama
MerahPutih.com - Aktivis Iwan Piliang mengaku tidak terkejut dengan dugaan keterlibatan Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly dalam skandal korupsi e- KTP. Iwan Piliang mengungkapkan hal tersebut dalam akun Twitternya.
Penulis dan director di sosial media ini menilai baru di kepemimpinan Yasona Laoly telalu banyak permasalahan hukum dan sangat berpengaruh langsung terhadap peradaban.
Iwan mencontohkan sejumlah kebijakan Yasona seperti keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas kemudian disahkan serta keberadaan kolom penganut Kepercayaan kini diakui sebagai agama, boleh dituliskan di kolom agama di KTP telah menjanggal umat.
"Padahal perihal ini sebelumnya berpremis jernih, masuk ranah kebudayaan. MUI telah mengkritisi perihal ini. Menteri Hukum sulit untuk dikatakan tak terlibat di dalamnya," ujar Iwan dalam keteranganya, Selasa (21/11).
Iwan menduga hal ini akan membuat buruknya performa Presiden Joko Widodo di mata umat Muslim. Hal itu bisa dibuktikan dengan analisa Evello, bahwa pada 17 Oktober-15 November 2017 pemberitaan tentang Presiden Jokowi, hanya 18 % sentimen positif, 7% sentiment negatif dan 75% netral.
"Walaupun angka negatif rendah, kondisi netral ini cenderung dominan beralih ke negatif," ucap Iwan
Iwan melanjutkan, jika diverifikasi kondisi penjara di tanah air. Beberapa tempat diduga menjadi sarang pengendalian transaki narkoba, hingga kini belum bisa dikatakan steril.
Perhatian terhadap kondisi Rutan, baik manajemen dan pengelolaan sesuai penegakan keadilan, lanjut Iwan, kian jauh panggang dari api. Hal ini semakin menambah pertanyaan coreng-moreng hukum dan keadilan di negara ini di saat Yasona Laoly menteri.
"Bila mengacu bahwa wewenang memilih menteri prerogatif presiden, sejatinyalah dari paparan di atas sulit bagi warga memiliki kepercayaan jika pilihan penjawa gawang hukum figur demikian," ungkap eks relawan Jokowi ini.
"Jika sosok menteri itu usulan dari partai, presiden tinggal memasang nama, maka saya rasa di dalam partai PDIP masih banyak kadernya mumpuni di bidang hukum dan kredibel," sambung Iwan.
"Bukankah untuk membersihkan lantai kotor mustahil dengan sapu kotor? Hingga di sini kembali ke Presiden Jokowi, apakah ia rela kian tergerus untuk kepentingan 2019," tutup Iwan. (Pon)
