Dewie Yasin Limpo, Surat Palsu MK dan Politik Dinasti

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 21 Oktober 2015
Dewie Yasin Limpo, Surat Palsu MK dan Politik Dinasti

Politikus Partai Hanura Dewie Yasin Limpo (Foto: dewieyasinlimpo.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Berita tak sedap menimpa keluarga besar Yasin Limpo. Salah satu anggota keluarga mereka, Dewie Yasin Limpo tertangkap tangan oleh aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ya, Dewie Yasin Limpo adalah satu dari tujuh bersaudara klan Yasin Limpo yang selama puluhan tahun menguasai jagat politik lokal maupun menjadi wakil Sulawesi Selatan (Sulsel) di DPR. Dinasti politik Yasin Limpo amat kuat bercokol di Sulawesi Selatan.

Politikus Partai Hanura ini ditangkap KPK di Jakarta, Selasa (20/10) karena diduga menerima suap Rp1,5 miliar dalam rangka memuluskan proyek pembangkit listrik. Kebetulan selain menjabat Sekretaris Fraksi DPR Partai Hanura, ia juga didaulat sebagai anggota Komisi VII DPR yang membawahi bidang energi.

Dewie Yasin Limpo berhasil menjadi anggota DPR 2014-2019 dari Partai Hanura untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I setelah meraup 39.514 suara. Dapil Sulsel 1 meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ia sebelum aktif di Partai Hanura, pernah bergabung organisasi sayap Partai Golkar, Kosgoro. Dewie Yasin Limpo juga pernah menjadi caleg bagi Partai Bulan Bintang dan kemudian Partai Demokrasi Kebangsaan (2004) sebelum akhirnya bergabung dengan Partai Hanura.

Pada tahun 2011, nama Dewie Yasin Limpo sempat mencuat ketika tersangkut kasus surat palsu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penetapan kursi calon legislatif dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Saat itu, Dewie Yasin Limpo sebagai calon Hanura bersengketa dengan Mestariani Habie dari Gerindra. MK sudah menetapkan kursi DPR dari dapil Sulsel diberikan kepada Mestariani, tapi KPU malah memberikan kursi kepada Dewie.

Kasus ini menghebohkan perpolitikan nasional saat itu karena melibatkan Ketua MK Mahfud MD, mantan Komisioner KPU Andi Nurpati, mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi. Sampai-sampai Komisi II DPR membentuk Panja Mafia Pemilu. Namun, Dewie lolos dari jeratan hukum kasus pemalsuan surat MK ini. Vonis hukuman penjara hanya dijatuhkan kepada Juru Panggil MK Juru Panggil MK Masyhuri Hasan.


Dinasti Politik

Dewie Yasin Limpo lahir di Makassar, 8 November 1959 dari pasangan Muhammad Yasin Limpo dan Nurhayati Yasin Limpo. Adapun Ibu Dewie, Nurhayati Yasin Limpo pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009 dari Fraksi Golkar.

Adapun, saudara-saudara Dewie lainnya memiliki jabatan strategis di pemerintahan Sulawesi Selatan. Sang Abang, adalah Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo sejak 2007 setelah 2003 sempat menjadi Wakil Gubernur di era Amin Syam. Syahrul adalah figur birokrat tulen karena menata karier dari bawah sejak tahun 1980 sekaligus kader politikus Golkar tulen. Syahrul kini menjabat Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan. Sedangkan, sang adik Ichsan Yasin Limpo menjabat Bupati Gowa meneruskan jejak kekuasaan yang pernah diemban Syahrul pada 1994-2002.

Yang menarik adalah kakak tertua Dewie, Tenri Olle Yasin yang kini anggota DPRD Sulsel bakal bersaing dengan keponakannya sendiri Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo dalam Pilkada Gowa pada Desember 2015.

Sementara, saudara Dewie lainnya adalah Irman Yasin Limpo saat ini tengah menjabat sebagai Kepala BKPMD Sulsel. Sedangkan saudara terakhir yaitu Haris Yasin Limpo baru saja terpilih sebagai Direktur PDAM Kota Makassar.

BACA JUGA

  1. Bersama Uang Rp1,5 Miliar, KPK Tangkap Dewie Yasin Limpo
  2. KPK: Dewie Yasin Limpo Ditangkap Bersama Enam Orang
  3. Dewie Yasin Limpo, Politikus Hanura yang Ditangkap KPK
  4. Kerabat Petahana Bisa Ikut Pilkada, MK Legalkan Politik Dinasti?
  5. Legalkan Politik Dinasti, Analis: Putusan MK Menyedihkan

 

#Politik Dinasti #Kasus Suap #Politikus Hanura #Dewie Yasin Limpo
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
KPK membuka peluang mengembangkan penyidikan kasus suap perpajakan dengan mendalami PPh dan PPN, selain PBB yang kini ditangani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
KPK Kembangkan Penyidikan Suap Pajak, PPh dan PPN Ikut Disorot
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka Kasus Pemerasan Rp 2,6 Miliar
KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan desa. OTT KPK mengamankan uang Rp 2,6 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka Kasus Pemerasan Rp 2,6 Miliar
Indonesia
KPK Sita Miliaran Rupiah dalam OTT Bupati Pati Sudewo
KPK menyita uang miliaran rupiah dalam OTT terhadap Bupati Pati Sudewo. Kasus ini diduga terkait suap dan jual beli jabatan di pemerintahan desa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
KPK Sita Miliaran Rupiah dalam OTT Bupati Pati Sudewo
Indonesia
OTT KPK Bongkar Dugaan Suap Jabatan di Pati, Bupati Sudewo Diamankan
KPK menangkap 8 orang dalam OTT di Kabupaten Pati, termasuk Bupati Sudewo. Kasus ini diduga terkait suap jual beli jabatan perangkat desa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
OTT KPK Bongkar Dugaan Suap Jabatan di Pati, Bupati Sudewo Diamankan
Indonesia
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Didakwa Terima Gratifikasi Rp 3,36 Miliar dan Motor Ducati
Eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer, didakwa menerima gratifikasi Rp 3,36 miliar dan motor Ducati Scrambler.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Didakwa Terima Gratifikasi Rp 3,36 Miliar dan Motor Ducati
Indonesia
Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Diduga Terlibat Kasus Fee Proyek
Wali Kota Madiun, Maidi, terjaring OTT KPK, Senin (19/1). Ia diduga terlibat dalam kasus fee proyek dan dana CSR di Madiun.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Wali Kota Madiun Terjaring OTT KPK, Diduga Terlibat Kasus Fee Proyek
Indonesia
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK menduga Ketua DPP PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menerima aliran uang suap proyek ijon di Bekasi. Ia telah diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Bekasi.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
Indonesia
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
KPK memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Tujuh pejabat teknis juga diperiksa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Indonesia
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menegaskan dugaan suap pegawai pajak merupakan abuse of power dan mendukung penegakan hukum serta reformasi DJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi XI DPR Soroti Dugaan Suap Pegawai DJP, Dorong Reformasi Menyeluruh
Indonesia
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Penggeledahan kantor DJP Kemenkeu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Bagikan