Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jateng memastikan desa pada tahun ini akan mendapatkan dana bantuan keuangan (bankeu) dengan total Rp 1,2 triliun. Dana sebesar itu harus diawasi dan kades tidak perlu takut dipidanakan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan pihaknya memastikan memberikan perlindungan kepada kades di Jateng agar bisa menjalankan program pembangunan. “Tidak boleh kades sedikit-sedikit diganggu atau diancam dengan hukuman pidana. Dengan catatan, para kades itu bekerja sesuai aturan sebagaimana ketentuan dari para kepala daerah maupun perundang-undangan,” kata Luthfi dalam acara Sekolah Antikorupsi Kades di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (29/4).
Ia mengatakan pihaknya membuat terobosan sekolah untuk 7.810 kades dengan materi aturan hukum melalui Sekolah Antikorupsi. Sekolah untuk pembekalan ini menjadi yang pertama di Indonesia. “Kami mengefektifkan kembali fungsi tiga pilar di pemerintahan desa yang meliputi kades/lurah, Bhayangkara Pembina Keamanan, dan Bhabinkamtibmas
dan Babinsa,” ucap dia
Ia tidak ingin kades bekerja dalam ancaman pidana dalam menjalankan program. Atas dasar itu, sebanyak 7.810 desa bakal digelontor bantuan keuangan Rp 1,2 triliun di 2025 dengan syarat mereka harus paham kerja. “Jika pembangunan sesuai dengan visi misi Jateng, ini akan berdampak besar,” kata dia.
Baca juga:
Jateng Targetkan Panen 11,8 Juta Ton Padi pada 2025,Terbesar ke-2 Setelah Jawa Timur
Ia memastikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian akan memberikan pendampingan. "Kejaksaan dan kepolisian mengawal para kades dalam membangun. Agar tak ada oknum tak bertanggung jawab yang pembangunan," katanya.
Mantan Kapolda Jateng ini menyebut desa merupakan etalase negara dan desa merupakan ujung tombak pembangunan. Pembangunan di Jateng juga tidak bisa hanya dilakukan dari pemerintahan atas ke bawah, tetapi akan lebih efektif jika dimulai dari bawah ke atas.
“Melalui Sekolah Antikorupsi, saya meminta para kades bertanya sebanyak-banyaknya kepada narasumber. Kades harus tahu mana daging dan mana tulang atau mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
RSUD Solo Jadi Rujukan Pasien Dari Jatim, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Perbaikan Layanan
