Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Tim hukum Prabowo-Sandi tetap bersikukuh permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau vote registration yang tidak beres bisa jadi dasar Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan hasil Pilpres 2019. Terutama adanya temuan sekitar 27 juta pemilih bermasalah dalam pemilu 2019 lalu.
"Itu registration vote tidak logis gitu itu dasar membatalkan pemilu. Secara teori kepemiluan, kalau registration voters itu tidak bagus ada bermasalah maka itu dasar mengulang pemilu. Jadi kita minta, ini enggak benar," kata Anggota Tim Hukum, Denny Indrayana, dalam diskusi bertajuk 'Nalar Konstitusi Progresif Vs Nalar Kalkulator' di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).
BACA JUGA: Ahli Hukum 01 Sebut Dalil yang Digunakan BPN Prabowo-Sandi Kurang Pas
Denny mengungkapkan, salah satu saksi ahli dalam sidang MK beberapa waktu lalu, Jaswar Koto, menemukan adanya 27 juta DPT yang bermasalah. Data tersebut dikumpulkan dan dicek ulang, lalu dikirimkan ke MK sebanyak 2 truk.
"Di situ bisa kelihatan ada NIK ganda, ada rekayasa di kecamatan, ada NIK di bawah umur itu jumlahnya 27 juta. Dan kita bisa simulasi kan anda bisa comot di wilayah mana sepanjang 27 juta itu, ada umurnya baru 1 tahun masa ada di DPT mau milih. Ada juga yang baru lahir tahun 2027. Yang begini-begini jumlahnya 27 juta," ungkapnya.
BACA JUGA: Ditantang Datangkan SBY, Begini Jawaban BW
Menurut Denny, KPU tak bisa membantah hal itu dalam persidangan di MK. Sebab, jumlah dari DPT pun berubah-ubah. Teranyar, ada perubahan DPT pada 21 Mei lalu, padahal pemilu sendiri sudah dilaksanakan pada 17 April.
"KPU enggak bisa bantah itu. Karena emang DPT-nya berubah-ubah. Dan paling tidak bisa dibantah adalah 21 Mei ada lagi perubahan DPT. Kita bayangkan, kita 17 April Pilpres ada DPT, dan sebulan lebih kemudian KPU kembali menetapkan DPT. Pencoblosannya udah lewat bung," paparnya.
Denny mengingatkan temuan-temuan ini bisa jadi salah satu pertimbangan dari MK. Sehingga tak hanya mengikuti dalil 01 yang merujuk pada UU pemilu nomor 7 tahun 2017 yang menyebut sengketa di MK adalah sengketa selisih suara.
"Itu ada di MK (bukti). Sekarang MK-nya gimana. Menjaga sebagai Mahkamah konstitusi atau menjadi Mahkamah Kalkulator," pungkas Denny. (Pon)
