Andika Pratama
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah menyepakati masa kampanye Pemilu 2024 dikurangi 30 hari menjadi 90 hari dari sebelumnya 120 hari. Keputusan ini langsung mendapatkan kritikan dari Partai Demokrat.
Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan efektivitas waktu kampanye selama tiga bulan. Ia mengungkapkan dengan waktu masa kampanye yang dikurangi satu bulan tersebut maka kesempatan bagi masyarakat untuk mendalami program calon pemimpin baru mereka akan terbatas.
Baca Juga
"Pemilu 2024 milik rakyat. Pesta demokrasi, ajang perwujudan kedaulatan rakyat, momentum bagi rakyat untuk menyalurkan harapan dan aspirasinya, dengan memilih pemimpin nasional yang baru." kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (31/5).
Menurutnya, Pemilu 2024 menjadi pertaruhan bagi demokrasi Indonesia, apakah akan melangkah maju, atau malah semakin merangkak mundur seperti beberapa tahun terakhir.
"Pemilu ini momentum yang sangat penting untuk bangsa dan negara. Apalagi pascapandemi, harapan rakyat, kondisi negeri ini bisa segera membaik. Bukan malah stagnan. Ada perubahan dan perbaikan yang diharapkan oleh rakyat," tegasnya.
Tahapan pemilu, lanjut Herzaky, menjadi krusial karena terkait memberikan ruang kepada rakyat agar benar-benar dapat mengenal dan mengetahui, seperti apa sosok calon pemimpin nasional ke depannya.
"Apa visi misi, gagasan besar para calon pemimpin nasional, dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperjuangkan perubahan demi masa depan yang lebih baik di negeri ini," ujarnya.
Baca Juga
Jelang Pemilu 2024, Polri Lakukan Operasi Pengamanan dari Mabes sampai Polres
Sehingga, ruang untuk berkampanye, menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besar, program kerja dari tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden seharusnya benar-benar dibuka lebar, bukannya malah semakin dibatasi.
"Karena itu, bukan perdebatan 120 atau 90 hari yang seharusnya dikedepankan. Melainkan, apakah waktunya cukup bagi rakyat untuk mengenal dan mendalami, tawaran-tawaran perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan negeri ini yang disampaikan oleh para calon pemimpin nasional ketika berkampanye," sambungnya.
Lebih lanjut, Zaky berharap kampanye menjadi ajang adu gagasan, adu program, adu solusi untuk pemulihan ekonomi dan perbaikan nasib rakyat.
"Bukan ajang melontarkan fitnah, hoaks, yang mempertajam polarisasi, dan mengekalkan keterbelahan antaranak bangsa," katanya.
Zaky berharap penentuan setiap aspek teknis Pemilu 2024 oleh KPU lebih mempertimbangkan substansi dan mengedepankan tujuan pelaksanaan pemilu, tak semata unsur kepraktisan atau upaya pengurangan anggaran belaka.
"Apalagi sekadar mengikuti maunya Pemerintah. Karena independensi, kemandirian KPU untuk pemilu berjalan dengan jujur dan adil, dilindungi oleh oleh undang-undang," pungkasnya. (*)
Baca Juga
Masa Kampanye Dipersingkat, KPU Harus Kerja Keras Distribusikan Logistik Pemilu 2024
