Eddy Flo
MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Partai Demokrat memberikan dispensasi khusus kepada beberapa kadernya di daerah yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 menjadi preseden buruk bagi demokrasi.
Sejatinya, kata Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini, kebijakan yang telah diambil DPP Partai Demokrat mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno harus diikuti oleh segenap kader baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Kebijakan partai apapun itu harus sama dan solid ketika sudah mendukung. Jadi ini nanti preseden tidak baik bagi demokrasi," kata Ujang kepada merahputih.com, Senin (10/9).
Menurut Ujang, secara institusi partai berlambang Mercy itu memiliki hak untuk mendukung Prabowo atau Jokowi di Pilpres 2019. Namun, di sisi lain, para kader di daerah pun memiliki hak yang sama dalam menentukan arah dukungannya.
"Tapi persoalannya, jika politik terus begini akan jadi presiden tak baik dan akan ditiru partai lain," imbuh dia.
Untuk itu, Ujang menyarankan Demokrat mengambil sikap tegas seperti Partai Golkar. Pada Pilpres 2014 lalu, partai berlambang pohon beringin itu berani memecat kadernya karena membelot mendukung Jokowi-JK.
"Lebih baik (Demokrat) bersikap seperti Golkar. Jadi bertarung, memperjuangkan harga diri partai. Karena itulah pembelajaran terbaik bagi parpol dan bagi demokrasi," tegas Ujang Komarudin.
Sebagaimana diketahui, secara institusi Golkar mendukung pasangan Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014. Namun, ada beberapa kader yang terang-terangan mendukung Jokowi-JK yang akhirnya dipecat.
"Jadi golkar sudah lolos dari ujian tersebut. Nah sekarang Demokrat bingung dan dilema menghadapi itu," pungkas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membebaskan beberapa kadernya di daerah, untuk dukung Jokowi-Ma’ruf di persaingan Pilpres 2019. Sikap politik itu tentu berseberangan dengan keputusan Partai Demokrat yang mengusung Prabowo-Sandiaga untuk Pilpres 2019.
Keputusan tersebut diambil oleh SBY dan disepakati oleh Ketua Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsudin. Rapat itu digelar di sela perayaan hari lahir Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke-69 sekaligus hari jadi Partai Demokrat ke-17 di Kediaman SBY.
Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengistilahkan sikap politik tersebut sebagai bentuk “dispensasi khusus”. Ada empat DPD Demokrat yang diberi dispensasi khusus mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.
Menurut Ferdinand, dispensasi diberikan dengan mempertimbangkan efek elektoral. Pemberian dispensasi khsusus itu untuk memudahkan langkah para caleg di daerah, meraup suara untuk Demokrat.
"Karena kami juga sebagai partai tidak ingin partai kami ini jeblok di sana, karena memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi," ucap Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di Jakarta Selatan, Minggu (9/9) kemarin.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dampak Sanksi Iran dan Pengeboran AS, Harga Minyak Mentah Dunia Naik
