Demokrat Kritisi Kartu Prakerja Bukan Solusi Kesulitan Hidup Akibat Corona

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 09 Mei 2020
 Demokrat Kritisi Kartu Prakerja Bukan Solusi Kesulitan Hidup Akibat Corona

Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Willem Wandik kritik Kartu Prakerja (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Willem Wandik mendesak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membatalkan program kartu prakerja di masa pandemi Covid-19.

Desakan ini tidak terlepas dari polemik yang terjadi di masyarakat terkait dengan program yang ada.

Baca Juga:

Badai PHK dan Polemik Kartu Prakerja di Tengah Pandemi COVID-19

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini , masyarakat saat ini lebih membutuhkan bantuan sembako ataupun tunai ketimbang pelatihan kerja.

"Mereka kesulitan membeli kebutuhan pokok ataupun membayar cicilan kredit. Bantuan tunai akan sangat membantu mereka di masa pandemi ini," kata Wilem Wandik dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat,(8/5).

Politisi Demokrat Willem Wandik
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Willem Wandik (Foto: antaranews)

Wandik menilai, program kartu prakerja tidak efektif dilaksanakan di masa pandemi. Selain pelatihan kerja seharusnya ada interaksi langsung pelatih dan peserta, lulusan pelatihan belum tentu terserap dunia kerja karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini sedang turun akibat dampak pandemi.

Anggaran yang ada direalokasi dan refocusing menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yg mengalami PHK ataupun dirumahkan karena pandemi Covid-19.

"Kami desak Pak Airlangga segera batalkan program ini. Apalagi beredar informasi bahwa pelaksanaan program ini tidak menggunakan mekanisme tender dan diduga ada conflict of interest dalam prosesnya," jelas pria asal Papua ini.

"Anggaran kartu prakerja sangat besar, jangan sampai uang rakyat ini malah menguntungkan kepentingan kelompok tertentu," kata Wandik yang juga merupakan Ketua Umum DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ini.

Ia mengingatkan, dalam kampanye Presiden Jokowi, sejatinya program kartu prakerja merupakan usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Oleh karena itu, pelatihan kerja seharusnya dilakukan secara langsung (offline) oleh lembaga pelatihan dan Balai Latihan Kerja yang sudah terakreditasi dan dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi yang dapat digunakan oleh tenaga kerja sewaktu mendaftar ke perusahaan ataupun industri.

Wandik menilai, program kartu prakerja tidak efektif dilaksanakan di masa pandemi.

Selain pelatihan kerja seharusnya ada interaksi langsung pelatih dan peserta, lulusan pelatihan belum tentu terserap dunia kerja karena kondisi ekonomi Indonesia dan dunia saat ini sedang turun akibat dampak pandemi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp 20 triliun tidak akan dihabiskan semuanya untuk pelatihan online saja. Sebagian anggaran tetap disisihkan untuk melaksanakan pelatihan tatap muka yang akan dilakukan usai masa pandemi Covid-19.

Baca Juga:

Ini Kelompok yang Bakal Untung Besar Ketika Proyek Kartu Prakerja Berjalan

Sri menuturkan, esensi awal program Kartu Prakerja adalah meningkatkan kompetensi dan keterampilan melalui kombinasi pelatihan secara offline dengan online. Hanya saja, karena ada physical distancing untuk menekan tingkat penyebaran virus Covid-19, program baru bisa diberlakukan secara online.

Ketika pandemi sudah berkurang dan pemerintah menilai situasi telah kondusif, program Kartu Prakerja akan diadakan sesuai rencana awal.

"Kami masih reserve dana dari Rp 20 triliun untuk pelatihan yang harus dilakukan temu muka. Jadi, tidak semua anggaran ini habis dalam pelatihan online," kata Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5).(Knu)

Baca Juga:

Golkar Bela Pemerintah Terkait Program Kartu Prakerja

#Program Kartu Pra Kerja #Partai Demokrat #DPR RI #COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
AHY menyatakan Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
Berita Foto
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/12/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 13 November 2026
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Bagikan