Demokrat Klaim Kesamaan Visi Misi Jadi Pertimbangan Utama Berkoalisi

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 11 Juli 2022
Demokrat Klaim Kesamaan Visi Misi Jadi Pertimbangan Utama Berkoalisi

Politisi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Jelang Pemilihan Umum 2024, peta koalisi partai politik masih cair.

Politisi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menegaskan bahwa sampai saat ini partainya belum menetapkan rekan koalisi untuk Pemilu 2024.

Baca Juga:

Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi

Demokrat masih fokus berkomunikasi dengan semua partai politik yang berhak mengajukan atau mengusung presiden.

"Semua kami datangi. Kami berusaha terus," kata Hinca kepada wartawan, Selasa (11/7).

Hinca menerangkan, meski intens dengan PKS dan NasDem, Demokrat tidak ingin terburu-buru dalam menentukan pilihan partai yang akan diajak berkoalisi. Sebab, penyelenggaraan Pilpres 2024 masih lama.

"Masih panjang. Kepada siapa saja terbuka. Siapa saja yang penting cocok dulu," ujarnya.

Komunikasi politik yang dijalin Demokrat dengan partai-partai lain, dinilai Hanca tidak memprioritaskan urusan pencapresan. Hal terpenting yang dibahas dalam proses pendekatan parpol dalam membentuk koalisi bagi Demokrat adalah dengan menyatukan visi dan misi terlebih dahulu.

Baca Juga:

Partai Demokrat Bantah Sodorkan AHY Jadi Capres atau Cawapres Sebagai Syarat Koalisi

Ia juga mengatakan bahwa internal mereka belum menentukan siapa sosok calon presiden atau calon wakil presiden dari partai, termasuk sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum.

"Secara resmi kan Demokrat tidak pernah mengatakan mau capres atau cawapres, kecuali para simpatisan-simpatisan," kata Hinca.

Hinca mengatakan hal terkait capres atau cawapres bukan menjadi prioritas. Pasalnya, hal yang menjadi fokus utama untuk dikedepankan ialah kesamaan visi dan misi antara Demokrat dengan partai lain. Kesamaan itu yang nantinya dibutuhkan untuk penjajakan koalisi menghadapi Pilpres 2024.

Senada, Kepala Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah jika partainya dalam setiap penjajakan koalisi dengan partai lain selalu menyodorkan nama ketua umumnya sebagai capres maupun cawapres.

Menurutnya, Demokrat dalam setiap penjajakan kerap mencoba membangun kesamaan visi misi hingga chemistry. Soal capres-cawapres yang akan diusung, Demokrat mengaku menyerahkan sesuai kesepakatan.

"Kemudian kita sepakat capres dan cawapres kita tentukan nantilah kita menghargai setiap proses di masing-masing partai mungkin ada yang sudah menentukan di kami belum," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Digoyang Demokrat, PAN Pastikan KIB Masih Solid

#Partai Demokrat #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan