Demokrat Klaim Kesamaan Visi Misi Jadi Pertimbangan Utama Berkoalisi

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 11 Juli 2022
Demokrat Klaim Kesamaan Visi Misi Jadi Pertimbangan Utama Berkoalisi

Politisi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Jelang Pemilihan Umum 2024, peta koalisi partai politik masih cair.

Politisi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menegaskan bahwa sampai saat ini partainya belum menetapkan rekan koalisi untuk Pemilu 2024.

Baca Juga:

Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi

Demokrat masih fokus berkomunikasi dengan semua partai politik yang berhak mengajukan atau mengusung presiden.

"Semua kami datangi. Kami berusaha terus," kata Hinca kepada wartawan, Selasa (11/7).

Hinca menerangkan, meski intens dengan PKS dan NasDem, Demokrat tidak ingin terburu-buru dalam menentukan pilihan partai yang akan diajak berkoalisi. Sebab, penyelenggaraan Pilpres 2024 masih lama.

"Masih panjang. Kepada siapa saja terbuka. Siapa saja yang penting cocok dulu," ujarnya.

Komunikasi politik yang dijalin Demokrat dengan partai-partai lain, dinilai Hanca tidak memprioritaskan urusan pencapresan. Hal terpenting yang dibahas dalam proses pendekatan parpol dalam membentuk koalisi bagi Demokrat adalah dengan menyatukan visi dan misi terlebih dahulu.

Baca Juga:

Partai Demokrat Bantah Sodorkan AHY Jadi Capres atau Cawapres Sebagai Syarat Koalisi

Ia juga mengatakan bahwa internal mereka belum menentukan siapa sosok calon presiden atau calon wakil presiden dari partai, termasuk sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum.

"Secara resmi kan Demokrat tidak pernah mengatakan mau capres atau cawapres, kecuali para simpatisan-simpatisan," kata Hinca.

Hinca mengatakan hal terkait capres atau cawapres bukan menjadi prioritas. Pasalnya, hal yang menjadi fokus utama untuk dikedepankan ialah kesamaan visi dan misi antara Demokrat dengan partai lain. Kesamaan itu yang nantinya dibutuhkan untuk penjajakan koalisi menghadapi Pilpres 2024.

Senada, Kepala Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah jika partainya dalam setiap penjajakan koalisi dengan partai lain selalu menyodorkan nama ketua umumnya sebagai capres maupun cawapres.

Menurutnya, Demokrat dalam setiap penjajakan kerap mencoba membangun kesamaan visi misi hingga chemistry. Soal capres-cawapres yang akan diusung, Demokrat mengaku menyerahkan sesuai kesepakatan.

"Kemudian kita sepakat capres dan cawapres kita tentukan nantilah kita menghargai setiap proses di masing-masing partai mungkin ada yang sudah menentukan di kami belum," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Digoyang Demokrat, PAN Pastikan KIB Masih Solid

#Partai Demokrat #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Bagikan