Demokrat Klaim Kesamaan Visi Misi Jadi Pertimbangan Utama Berkoalisi

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 11 Juli 2022
Demokrat Klaim Kesamaan Visi Misi Jadi Pertimbangan Utama Berkoalisi

Politisi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Jelang Pemilihan Umum 2024, peta koalisi partai politik masih cair.

Politisi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menegaskan bahwa sampai saat ini partainya belum menetapkan rekan koalisi untuk Pemilu 2024.

Baca Juga:

Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi

Demokrat masih fokus berkomunikasi dengan semua partai politik yang berhak mengajukan atau mengusung presiden.

"Semua kami datangi. Kami berusaha terus," kata Hinca kepada wartawan, Selasa (11/7).

Hinca menerangkan, meski intens dengan PKS dan NasDem, Demokrat tidak ingin terburu-buru dalam menentukan pilihan partai yang akan diajak berkoalisi. Sebab, penyelenggaraan Pilpres 2024 masih lama.

"Masih panjang. Kepada siapa saja terbuka. Siapa saja yang penting cocok dulu," ujarnya.

Komunikasi politik yang dijalin Demokrat dengan partai-partai lain, dinilai Hanca tidak memprioritaskan urusan pencapresan. Hal terpenting yang dibahas dalam proses pendekatan parpol dalam membentuk koalisi bagi Demokrat adalah dengan menyatukan visi dan misi terlebih dahulu.

Baca Juga:

Partai Demokrat Bantah Sodorkan AHY Jadi Capres atau Cawapres Sebagai Syarat Koalisi

Ia juga mengatakan bahwa internal mereka belum menentukan siapa sosok calon presiden atau calon wakil presiden dari partai, termasuk sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketua umum.

"Secara resmi kan Demokrat tidak pernah mengatakan mau capres atau cawapres, kecuali para simpatisan-simpatisan," kata Hinca.

Hinca mengatakan hal terkait capres atau cawapres bukan menjadi prioritas. Pasalnya, hal yang menjadi fokus utama untuk dikedepankan ialah kesamaan visi dan misi antara Demokrat dengan partai lain. Kesamaan itu yang nantinya dibutuhkan untuk penjajakan koalisi menghadapi Pilpres 2024.

Senada, Kepala Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah jika partainya dalam setiap penjajakan koalisi dengan partai lain selalu menyodorkan nama ketua umumnya sebagai capres maupun cawapres.

Menurutnya, Demokrat dalam setiap penjajakan kerap mencoba membangun kesamaan visi misi hingga chemistry. Soal capres-cawapres yang akan diusung, Demokrat mengaku menyerahkan sesuai kesepakatan.

"Kemudian kita sepakat capres dan cawapres kita tentukan nantilah kita menghargai setiap proses di masing-masing partai mungkin ada yang sudah menentukan di kami belum," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Digoyang Demokrat, PAN Pastikan KIB Masih Solid

#Partai Demokrat #Koalisi Pilpres #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Bagikan