Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 10 Juli 2022
Demokrat Bantah Rumor AHY Jadi Cawapres sebagai Syarat Koalisi

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat tiba di rumah Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Jumat (24/6/2022). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat angkat suara soal kabar tentang syarat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus diusung sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024. Khususnya kepada parpol-parpol yang hendak berkoalisi dengan mereka.

"Demokrat menegaskan pernyataan itu sama sekali tidak benar," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Minggu (10/7).

Herzaky mengatakan, pertemuan yang digelar AHY dengan ketum parpol lain sejauh ini untuk mengedepankan pembahasan visi dan misi, platform koalisi, serta mencari chemistry.

Baca Juga:

Partai Demokrat Bantah Sodorkan AHY Jadi Capres atau Cawapres Sebagai Syarat Koalisi

Selain itu, Herzaky mengklaim pembicaraan antara AHY dan ketum parpol hanya soal perbaikan nasib rakyat.

"Membahas isu-isu kebangsaan dan kerakyatan terkini, dan apa solusi yang bisa ditawarkan oleh partai politik dengan melakukan sinergi dan kolaborasi," imbuhnya.

Koordinator juru bicara Demokrat itu menegaskan belum ada pembahasan terkait pencalonan capres dan cawapres saat AHY menjajaki komunikasi dengan parpol lain. Yang ada, sama-sama menyepakati, pembahasan mengenai capres dan cawapres dilakukan setelah koalisi terbentuk.

"Dan, pilihan capres-cawapres salah satunya berdasarkan kemungkinan untuk dipilih rakyat atau menang di Pilpres 2024," ujar dia.

Herzaky mengatakan, Demokrat akan mendalami pembahasan soal usungan capres dan cawapres saat nantinya koalisi sudah terbentuk.

Menurutnya, saat ini pihaknya berfokus pada pembentukan koalisi dahulu.

Baca Juga:

Digoyang Demokrat, PAN Pastikan KIB Masih Solid

Demokrat akan mendalami dan pelajari betul nantinya ketika pilihan capres dan cawapres ini sudah waktunya dibahas di koalisi. Ini yang menjadi salah satu prinsip dasar Ketum Partai Demokrat AHY dalam proses pembentukan koalisi.

"Koalisi dulu, baru bahas kriteria, dan setelahnya nama-nama bakal capres dan cawapres yang memenuhi kriteria," kata Herzaky.

Herzaky menyebut, pihaknya sangat menghargai kemandirian dan mekanisme setiap parpol dalam menentukan capres dan cawapres yang bakal diusung.

Kemudian, ujarnya, usulan figur yang bakal dicalonkan itu nantinya akan dibahas kembali di koalisi untuk mencapai kesepakatan.

"Tentu aspirasi dari tiap partai ini bakal dibahas di dalam koalisi ketika sudah terbentuk nantinya untuk didapatkan kesepakatan capres dan cawapres yang bakal diusung," imbuh dia. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat Ajak Golkar Koalisi di Pilpres 2024

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Partai Demokrat melakukan kegiatan sosial dengan penyaluran sembako di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (12/4).
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Partai Demokrat Salurkan Bantuan untuk Kelompok Prasejahtera di Momen Paskah, Diharapkan Meringankan Beban di Tengah Gejolak Kebutuhan
Indonesia
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
AHY menegaskan modernisasi kota harus tetap berakar pada identitas lokal saat berdialog dengan generasi Z di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Maret 2026
Bicara dengan Gen Z di Jakarta, AHY Tekankan Kota Global Harus Berakar pada Identitas Lokal
Berita Foto
AHY Beri Penghargaan ke Deddy Corbuzier dalam Perayaan Imlek Nasional 2026
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berikan penghargaan kepada Stafsus Menhan Bidang Komunikasi dan Publik, Deddy Corbuzier saat Perayaan Imlek.
Didik Setiawan - Kamis, 19 Februari 2026
AHY Beri Penghargaan ke Deddy Corbuzier dalam Perayaan Imlek Nasional 2026
Berita Foto
Atraksi Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek Nasional 2026 Partai Demokrat di Jakarta
Atraksi barongsai meriahkan perayaan Imlek Nasional Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 Februari 2026
Atraksi Barongsai Meriahkan Perayaan Imlek Nasional 2026 Partai Demokrat di Jakarta
Berita Foto
Motivator Merry Riana Bareng Komunitas Tionghoa Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat
Motivator sekaligus penulis buku Merry Riana menyampaikan sambutan saat Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat di Jakarta, Senin (9/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 09 Februari 2026
Motivator Merry Riana Bareng Komunitas Tionghoa Resmi Bergabung dengan Partai Demokrat
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Bagikan