Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Partai Demokrat mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim terdapat 110 juta pengguna media sosial yang membahas wacana penundaan Pemilu 2024.
Tak hanya itu, ratusan juta pengguna media sosial yang terekam dalam bìg data itu juga diklaim Luhut aktif membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. Untuk itu, Demokrat meminta Luhut menghentikan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Baca Juga
Luhut Klaim Pemilih Demokrat, Gerindra dan PDIP Dukung Pemilu Ditunda
"Jangan menjerumuskan Presiden Jokowi dengan wacana yang inkonstitusional dan berpotensi membuatnya menjadi 'Malin Kundang' reformasi," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, kepada wartawan Sabtu (12/3).
Argumentasi big data yang disampaikan Luhut ini, kata Kamhar, juga pernah dipresentasikan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, yang kemudian direspons kritik oleh praktisi media sosial dari Drone Emprit.
Baca Juga
PKB Sebut Wacana Penundaan Pemilu Urusan Politik Bukan Luhut
Menurut dia, Ismail Fahmi selaku Founder dari Drone Emprit pernah mempertanyakan kebenaran analisis big data yang disampaikan Luhut tersebut. Kata Kamhar, argumentasi itu mentah dengan data di lapangan berdasarkan survei nasional lebih banyak yang menolak wacana penundaan pemilu.
"Jadi sebaiknya Pak LBP tak usah mengulang-ulang menyanyikan lagu lama yang sumbang," sesal petinggi Demokrat yang bertugas memenangkan partainya dalam pemilu mendatang itu.
Baca Juga
Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over
Kamhar menyarankan Luhut belajar dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bisa secara tegas menolak wacana perpanjangan periodesasi jabatan presiden di kala survei kepuasan publik mencapai 72 persen di periode kedua pemerintahannya.
"Kekuasaan memang cenderung menggoda, karenanya diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya agar husnul khotimah, tak terjebak pada jebakan kekuasaan yang ingin terus melanggengkan kekuasaan," tutur dia.
Jika Presiden Jokowi ingin husnul khotimah di akhir periode keduanya ini, Kamhar menyarankan Jokowi membebaskan diri dari pengaruh orang-orang di sekitarnya yang berfikiran nakal dengan ingin mengangkangi konstitusi.
Termasuk, lanjut Kamhar, pikiran-pikiran nakal untuk mendorong amandemen konstitusi agar penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden atau periodesasi presiden memiliki landasan konstitusional. "Ini yang berbahaya, karena sejatinya yang dilayani adalah syahwat kekuasaan bukan aspirasi rakyat," tutup anak buah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu. (Pon)
Baca Juga
Luhut Tegaskan Jokowi Tidak Ada Urusan dengan Wacana Penundaan Pemilu
