Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 17 Juni 2022
Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cukup aktif melakukan komunikasi politik menyongsong Pilpres 2024.

Setelah menggagas koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam barisan Koalisi Semut Merah, kini Partai Demokrat juga berpotensi bergabung dalam koalisi ini.

Baca Juga:

PPP Klaim Koalisi Indonesia Bersatu Semakin Kuat Pasca Reshuffle Kabinet

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid atau yang karib disapa Gus Jazil mengatakan, bahwa komunikasi politik terus berjalan di antara partai politik (parpol). Sementara deklarasi koalisi akan dilakukan ketika sudah menemukan waktu yang tepat.

”Ini kan baru komunikasi, pacaran. Soal deklarasi, soal pengumuman, itu kan soal teknis saja, tidak ada yang terburu-buru. Tentu kalau kita mau deklarasi, ya nyari hari yang baik, nyari yang suasananya terang, enggak mendung-mendung begini,” ujar Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6).

Gus Jazil mengatakan, wacana koalisi ini perlu disampaikan agar publik mengetahui bahwa komunikasi politik antara partai-partai terus berjalan, termasuk antara PKB, PKS, dan Demokrat.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, PKB ingin membangun koalisi yang memang betul-betul diharapkan oleh rakyat dan yang memiliki peluang menang.

”Karena PKB ini setiap mendukung itu mesti menang. Nah untuk kali ini jangan sampai mitos ini hilang, kita hati-hati, jadi kita lihat kanan, lihat kiri,” tuturnya.

Apakah nantinya akan ada lagi parpol yang bakal diajak untuk berkoalisi, seperti Nasdem atau Gerindra yang hingga saat ini belum menentukan pasangan koalisi.

Baca Juga:

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

Gus Jazil mengatakan bahwa masing-masing parpol melakukan komunikasi karena saat ini hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang bisa mengusung calon sendiri sehingga koalisi menjadi keniscayaan.

”Kan tidak cukup tiketnya, jadi kalau disebut mungkin (koalisi), pasti mungkin karena tidak mungkin dia sendirian. bawa tiket sendirian, nggak bisa masuk, gimana? Buat apa tiketnya nanti kalau hangus,” ungkapnya.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun di antara parpol ini agar masing-masing bisa saling mengamankan dan memberikan keuntungan.

”Jadi tidak ada istilahnya duduk lagnsung bicara ‘oh pasangannya harus ini harus ini, harus segera putus’ enggak bisa karena tiket ini dipegang masing-masing,” ujarnya.

Mengenai deklarasi pasangan calon, Gus Jazil mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat. Dia memperkirakan deklarasi pasangan calon baru bisa dilakukan sekitar 6 bulan lagi.

”Kalau cuacanya bagus bisa lebih cepat. Menurut saya patokannya pidato kenegaraan Presiden, 16 Agustus karena nanti akan terlihat keadaan ekonomi Indonesia seperti apa. Disitu nanti akan disampaikan prospek ekonomi, dan itu ada kaitannya dengan elektoral masing-masing parpol,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pembentukan Koalisi Dini Mengubah Tren di Pilpres 2024

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres #Pilpres 2024 #PKB #Partai Demokrat #PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Gus Jazilul Fawaid meminta Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum pembenahan internal Polri, memperkuat profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Gus Jazil: Hari Bhayangkara ke-80 Harus Jadi Momentum Pembenahan Internal Polri
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Bagikan