Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 17 Juni 2022
Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cukup aktif melakukan komunikasi politik menyongsong Pilpres 2024.

Setelah menggagas koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam barisan Koalisi Semut Merah, kini Partai Demokrat juga berpotensi bergabung dalam koalisi ini.

Baca Juga:

PPP Klaim Koalisi Indonesia Bersatu Semakin Kuat Pasca Reshuffle Kabinet

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid atau yang karib disapa Gus Jazil mengatakan, bahwa komunikasi politik terus berjalan di antara partai politik (parpol). Sementara deklarasi koalisi akan dilakukan ketika sudah menemukan waktu yang tepat.

”Ini kan baru komunikasi, pacaran. Soal deklarasi, soal pengumuman, itu kan soal teknis saja, tidak ada yang terburu-buru. Tentu kalau kita mau deklarasi, ya nyari hari yang baik, nyari yang suasananya terang, enggak mendung-mendung begini,” ujar Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6).

Gus Jazil mengatakan, wacana koalisi ini perlu disampaikan agar publik mengetahui bahwa komunikasi politik antara partai-partai terus berjalan, termasuk antara PKB, PKS, dan Demokrat.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, PKB ingin membangun koalisi yang memang betul-betul diharapkan oleh rakyat dan yang memiliki peluang menang.

”Karena PKB ini setiap mendukung itu mesti menang. Nah untuk kali ini jangan sampai mitos ini hilang, kita hati-hati, jadi kita lihat kanan, lihat kiri,” tuturnya.

Apakah nantinya akan ada lagi parpol yang bakal diajak untuk berkoalisi, seperti Nasdem atau Gerindra yang hingga saat ini belum menentukan pasangan koalisi.

Baca Juga:

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

Gus Jazil mengatakan bahwa masing-masing parpol melakukan komunikasi karena saat ini hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang bisa mengusung calon sendiri sehingga koalisi menjadi keniscayaan.

”Kan tidak cukup tiketnya, jadi kalau disebut mungkin (koalisi), pasti mungkin karena tidak mungkin dia sendirian. bawa tiket sendirian, nggak bisa masuk, gimana? Buat apa tiketnya nanti kalau hangus,” ungkapnya.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun di antara parpol ini agar masing-masing bisa saling mengamankan dan memberikan keuntungan.

”Jadi tidak ada istilahnya duduk lagnsung bicara ‘oh pasangannya harus ini harus ini, harus segera putus’ enggak bisa karena tiket ini dipegang masing-masing,” ujarnya.

Mengenai deklarasi pasangan calon, Gus Jazil mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat. Dia memperkirakan deklarasi pasangan calon baru bisa dilakukan sekitar 6 bulan lagi.

”Kalau cuacanya bagus bisa lebih cepat. Menurut saya patokannya pidato kenegaraan Presiden, 16 Agustus karena nanti akan terlihat keadaan ekonomi Indonesia seperti apa. Disitu nanti akan disampaikan prospek ekonomi, dan itu ada kaitannya dengan elektoral masing-masing parpol,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pembentukan Koalisi Dini Mengubah Tren di Pilpres 2024

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres #Pilpres 2024 #PKB #Partai Demokrat #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan apresiasi atas kinerja penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Jazilul PKB Sebut Penyelenggaraan Haji 2026 Relatif Lebih Baik dan Tertib dengan Catatan, Kementerian Terkait Jangan Berpuas Diri
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Pengasuh ponpes di Pati ditangkap. Anggota DPR RI dari fraksi PKB, Eva Monalisa, memberikan apresiasi atas langkah cepat kepolisian.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Ponpes di Pati Ditangkap, DPR Minta Kasus Pemerkosaan Santriwati Diusut Tuntas
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Bagikan