Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 17 Juni 2022
Demokrat Berpotensi Gabung Koalisi PKB–PKS

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cukup aktif melakukan komunikasi politik menyongsong Pilpres 2024.

Setelah menggagas koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam barisan Koalisi Semut Merah, kini Partai Demokrat juga berpotensi bergabung dalam koalisi ini.

Baca Juga:

PPP Klaim Koalisi Indonesia Bersatu Semakin Kuat Pasca Reshuffle Kabinet

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid atau yang karib disapa Gus Jazil mengatakan, bahwa komunikasi politik terus berjalan di antara partai politik (parpol). Sementara deklarasi koalisi akan dilakukan ketika sudah menemukan waktu yang tepat.

”Ini kan baru komunikasi, pacaran. Soal deklarasi, soal pengumuman, itu kan soal teknis saja, tidak ada yang terburu-buru. Tentu kalau kita mau deklarasi, ya nyari hari yang baik, nyari yang suasananya terang, enggak mendung-mendung begini,” ujar Gus Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6).

Gus Jazil mengatakan, wacana koalisi ini perlu disampaikan agar publik mengetahui bahwa komunikasi politik antara partai-partai terus berjalan, termasuk antara PKB, PKS, dan Demokrat.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, PKB ingin membangun koalisi yang memang betul-betul diharapkan oleh rakyat dan yang memiliki peluang menang.

”Karena PKB ini setiap mendukung itu mesti menang. Nah untuk kali ini jangan sampai mitos ini hilang, kita hati-hati, jadi kita lihat kanan, lihat kiri,” tuturnya.

Apakah nantinya akan ada lagi parpol yang bakal diajak untuk berkoalisi, seperti Nasdem atau Gerindra yang hingga saat ini belum menentukan pasangan koalisi.

Baca Juga:

Begini Respons NasDem Diajak Gabung Koalisi Semut Merah Besutan PKB-PKS

Gus Jazil mengatakan bahwa masing-masing parpol melakukan komunikasi karena saat ini hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang bisa mengusung calon sendiri sehingga koalisi menjadi keniscayaan.

”Kan tidak cukup tiketnya, jadi kalau disebut mungkin (koalisi), pasti mungkin karena tidak mungkin dia sendirian. bawa tiket sendirian, nggak bisa masuk, gimana? Buat apa tiketnya nanti kalau hangus,” ungkapnya.

Menurutnya, komunikasi yang dibangun di antara parpol ini agar masing-masing bisa saling mengamankan dan memberikan keuntungan.

”Jadi tidak ada istilahnya duduk lagnsung bicara ‘oh pasangannya harus ini harus ini, harus segera putus’ enggak bisa karena tiket ini dipegang masing-masing,” ujarnya.

Mengenai deklarasi pasangan calon, Gus Jazil mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu cepat. Dia memperkirakan deklarasi pasangan calon baru bisa dilakukan sekitar 6 bulan lagi.

”Kalau cuacanya bagus bisa lebih cepat. Menurut saya patokannya pidato kenegaraan Presiden, 16 Agustus karena nanti akan terlihat keadaan ekonomi Indonesia seperti apa. Disitu nanti akan disampaikan prospek ekonomi, dan itu ada kaitannya dengan elektoral masing-masing parpol,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pembentukan Koalisi Dini Mengubah Tren di Pilpres 2024

#Pemilu #Pemilu 2024 #Pilpres #Pilpres 2024 #PKB #Partai Demokrat #PKS
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
PKB dengan seluruh badan otonomnya harus menjadi kekuatan mandiri, berdiri di atas kaki sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DKP-DKW Panji Bangsa Resmi Dilantik, Cak Imin Tekankan Keberanian dan Loyalitas
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Koperasi harus kembali kepada khitahnya yakni menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. ?
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Indonesia
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Para perangkat desa menuntut kejelasan status kepegawaian yang hingga kini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Cerita Perangkat Desa Tidak Ada Kejelasan Status Pegawai, Gaji Hanya Rp 700 Ribu Sampai Ditund-Tunda
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan