Delegasi Parlemen Indonesia Terus Mendesak Penghentian Peperangan di Gaza

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 27 Oktober 2023
Delegasi Parlemen Indonesia Terus Mendesak Penghentian Peperangan di Gaza

Arsip - Human Initiative salurkan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza Palestina (ANTARA/Foto: istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta menyampaikan, hingga hari ke-19, belum tampak tanda-tanda peperangan di Palestina berakhir.

Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat menjadi delegasi Indonesia pada sidang Inter Parliamentary Union (IPU), di Angola.

Baca Juga:

Menlu Retno Mengikuti 3 Pertemuan di PBB Bahas Kondisi Gaza

Permasalahan ini menjadi perhatian dunia internasional saat sidang tahunan Parlemen Dunia ke-147 yang digelar di Luanda, Angola, 23-27 Oktober 2023. Sidang IPU ini diikuti oleh 120 negara lebih.

“Kami menyaksikan di Palestina telah terjadi kejahatan perang terhadap kemanusiaan, pada serangan militer yang membabi buta khususnya di Gaza, telah membunuh ribuan warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak dan orang tua. Di samping serangan itu juga menghancurkan rumah-rumah, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, juga memutus jaringan listrik, akses air dan energi. Di sinilah pentingnya para anggota parlemen untuk sadar dengan kondisi di Palestina agar lebih objektif dan adil,” papar Sukamta.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengidentifikasi situasi global terkini, bahwa masih ada beberapa negara yang masih memiliki perilaku neo kolonialisme dan melakukan pendudukan terhadap negara lain.

Menurut Sukamta, tindakan dan perilaku ini mirip dengan masa perbudakan yang terjadi di Afrika, kolonialisme di Asia Afrika dan Amerika Latin. Dia pun menyayangkan pihak yang memberi dukungan kepada Israel dengan alasan membela diri.

“Sudah sangat jelas siapa yang menduduki (okupasi) dan siapa yang terpaksa mengungsi, mereka (Palestina) juga punya hak yang sama untuk membela diri. Di sini saya menekankan bahwa pendudukan dan neo kolonialisme harus diberantas, karena ini melawan kemanusiaan, hak asasi dan seluruh makna keadilan, sebagaimana juga ditegaskan dalam konstitusi Indonesia,” tegasnya.

Baca Juga:

Listrik Rumah Sakit di Gaza Mulai Padam, Termasuk RS Indonesia

Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa pada sidang IPU tersebut, delegasi RI mengusulkan agar penghentian perang di Gaza, Palestina, masuk menjadi resolusi sidang, yaitu penghentian segera peperangan dan pembunuhan terhadap anak-anak dan wanita di Gaza.

Usulan delegasi RI ini sebenarnya disetujui oleh Mayoritas parlemen dunia yang hadir, tapi karena hasil voting tidak mencapai 2/3 kuorum, maka resolusi tersebut tidak bisa diadopsi. Meskipun demikian, pihaknya akan terus berusaha menghentikan peperangan di gaza.

“Nanti akan coba kita suarakan kembali,” ujar legislator dari Yogyakarta ini. (*)

Baca Juga:

Warga Jalur Gaza Butuhkan 100 Truk Bantuan Setiap Hari

#PKS #Sukamta #DPR RI #Palestina #Israel #Gaza #Jalur Gaza
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Wacana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo menuai kritik DPR. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat asli.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Kritik Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo, Minta Habitat Dilindungi
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Bagikan