Datangi Bawaslu, Massa Desak Jokowi Dicoret dari Pilpres

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 10 Mei 2019
Datangi Bawaslu, Massa Desak Jokowi Dicoret dari Pilpres

Demo di depan Bawaslu. Foto: MP/Kanugrahan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ribuan massa mendatangi kantor Bawaslu RI di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).

Massa membawa serangkaian poster yang bertuliskan 'KPU Jangan Curang' hingga 'Audit Forensik IT KPU'. Massa juga membawa bendera Merah Putih. Ada juga yang membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid.

Demo di depan Bawaslu. Foto: MP/Kanugrahan
Demo di depan Bawaslu. Foto: MP/Kanugrahan

Kendaraan taktis polisi seperti Barracuda dan water canon juga siaga di pintu samping kantor Bawaslu (Jalan Wahid Hasyim). Petugas kepolisian juga menyisir bagian JPO. Kepolisian meminta agar JPO disterilkan dan tak ada yang boleh berada di atas JPO kecuali berkepentingan untuk naik bus TransJakarta.

Orator menyebut aksi untuk mengawal BPN Prabowo-Sandiaga melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2019 ini sebagai jihad konstitusional.

"Yang perlu kita ketahui siang hari ini aksi kita aksi damai. Makanya saya ingatkan hati-hati provokasi. Siap jaga kedamaian, siap untuk tak terprovokasi," teriak Habib Hanif Alatas di mobil komando di depan gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5).

Massa pendemo membawa poster dengan berbagai tuntutan. Sebagian massa juga mengibarkan bendera Merah Putih.

"Siap jihad konstitusional. Siap lawan kezaliman di bulan Ramadan. Merdeka...Merdeka," seru Habib Hanif Alatas.

Jokowi-Ma'ruf Amin. Foto: ANTARA

Habib Hanif Alatas mengatakan, kedatangan massa ke Bawaslu untuk mengawal BPN yang melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2019.

"Jadi jangan salah paham kita bukan sedang ingin menggulingkan pemerintah, tapi kita kawal presiden yang terindikasi (dugaan kecurangan) terstruktur, sistematif dan masif. Maka wajib untuk diproses karena ini merusak demokrasi kita merampas kedaulatan rakyat," ujarnya. (Knu)

#Bawaslu RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi proyek Command Center.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Indonesia
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons demonstrasi masyarakat Papua yang menemukan dugaan pelanggaran oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Bawaslu: warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 08 Desember 2024
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Indonesia
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Bawaslu membeberkan hasil pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berlangsung 27 November lalu.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Desember 2024
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Indonesia
Legislator Demokrat Tolak Usulan KPU dan Bawaslu Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan, KPU dan Bawaslu di dalam konstitusi merupakan lembaga tetap dan berdiri sendiri.
Frengky Aruan - Senin, 25 November 2024
Legislator Demokrat Tolak Usulan KPU dan Bawaslu Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc
Indonesia
Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Pilkada Kerap Diwarnai Penyebaran Hoaks
Dirinya pun menyebutkan lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 November 2024
Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Pilkada Kerap Diwarnai Penyebaran Hoaks
Indonesia
Bawaslu Temukan 56 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa
Jumlah 56 kasus itu memang bukan yang paling tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 November 2024
Bawaslu Temukan 56 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa
Indonesia
Pakar Hukum Harap Kewenangan Bawaslu Seperti KPK, Bisa Lakukan Penyadapan
Namun, kendala dalam aspek pembuktian membuat sanksi semacam itu jarang dijatuhkan oleh Bawaslu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 November 2024
Pakar Hukum Harap Kewenangan Bawaslu Seperti KPK, Bisa Lakukan Penyadapan
Bagikan