Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Bawaslu RI mencatat ditemukan sebanyak 56 kasus dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa di Pilgub Jateng 2024. Hal tersebut menunjukkan terjadinya tingkat kerawanan di Pilgub Jateng 2024.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengatakan isu netralitas kepala desa menguat di Jawa Tengah. Kemudian juga ada sekitar 55-56 kasus dugaan pelanggaran tentang netralitas kepala desa yang sekarang sedang ditangani oleh Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota.
“Jumlah 56 kasus itu memang bukan yang paling tinggi, tapi itu termasuk tinggi secara nasional," ujar Rahmat, Minggu (10/11).
Baca juga:
Dikatakannya, perlu diadakannya sosialisasi pengawasan partisipatif itu untuk melakukan mitigasi adanya indikasi meningkatnya dugaan pelanggaran netralitas. Kegiatan itu menyasar para kepala desa di wilayah Jawa Tengah.
“Ini sesuai dengan apa yang dibahas di rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR, KPU, DKPP, dan Bawaslu RI yang salah satunya adalah mengidentifikasi adanya penguatan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, perangkat desa, dan ASN," kata dia.
Terkait 56 kasus dugaan pelanggaran sudah ada yang ditindaklanjuti hingga rekomendasi pelanggaran hukum lainnya. Terkait rekomendasi ke pelanggaran hukum sudah disampaikan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca juga:
Hari Pemilihan Pilkada Serentak 2024 Diusulkan Jadi Libur Nasional
“Jumlahnya ada 37 kasus, yang sudah ada ketetapan hukum. Sisanya dalam proses. Ada yang diberhentikan juga karena tidak cukup alat bukti atau tidak terbukti dalam penelusuran ataupun usaha penanganan dugaan oleh Bawaslu,” papar dia.
Dia menambahkan dalam kesempatan itu, para kepala desa di wilayah Jawa Tengah mendeklarasikan diri untuk netral dalam Pilkada 2024 tersebut. (Ismail/Jawa Tengah).
