Datangi Bawaslu, Kubu Prabowo Ingin Pastikan Data Tambahan 31 Juta Warga Masuk DPT

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 11 Desember 2018
Datangi Bawaslu, Kubu Prabowo Ingin Pastikan Data Tambahan 31 Juta Warga Masuk DPT

Hinca Panjaitan (dua kanan) dan Priyo Budi (kanan) (MP Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah melakukan pertemuan dengan Komisioner KPU RI, Sekretaris Jenderal Partai Polilitk Koalisi Adil Makmur pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno langsung menindaklanjuti hasilnya ke Bawaslu RI.

Sekjen Partai Demokrat, Hinca Panjaitan mengatakan peran Bawaslu sangat penting untuk mengawasi proses perbaikan data dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Dalam beberapa hari ke depan ini KPU akan melalukan pleno menetapkan DPT menjadi DPT tetap karena hanya satu, dua dan selama ini enggak tetap terus. Masih ada waktu dan karena itu kami berdialog dengan Bawaslu," kata Hinca di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Hinca menekankan, koalisinya melakukan hal tersebut tidak lain agar Pemilu 2019 nanti berjalan dengan bersih, jujur dan adil. Pasalnya, pemilu akan menentukan siapa wakil rakyat dan Presiden yang akan membawa Indonesia lima tahun ke depan.

Sementara, lanjut dia, masih ada 31 juta warga yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

Pasangan Prabowo-Sandi
Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Foto: Twitter/@sandiuno

"Hal yang paling utama adalah bagaimana agar pemilu ini terutama pemilu semuanya merasakan nyaman riang dan gembira, terutama juga terakhir kali tentang 31 juta DPT yang diajukan oleh Kemendagri lewat Disdukcapil. Ujung dari semua itu, agar semuanya enak terlegitimasi baik KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun parpol peserta pemilu duduk bersama," paparnya.

Sementara, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, koalisinya tidak ingin Pemilu 2019 akan menimbulkan kecurangan yang membuat hasilnya banyak menimbulkan kekecewaan masyarakat. "Agar kita semua merasa aman, nyaman, tenang mempraktikkan sistem demokrasi kita yang menang kita hormati yang kalah juga menghormati yang menang," kata Priyo di tempat yang sama.

Priyo menegaskan, terkait 31 juta data penduduk yang belum masuk DPT adalah jumlah yang sangat serius. Untuk itu, koalisinya mendorong agar KPU juga serius untuk memasukkan jumlah tersebut ke dalam DPT selama perbaikan ini.

"Kenapa hal ini penting, karena 31 juta yang disodorkan kemendagri ini mengagetkan kita semua kami ingin memastikan bahwa penetapan DPT nanti yang kemungkinan akan dijadwalkan pada 16 Desember itu tidak membuka pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu," ungkap Priyo. (Pon)

#Prabowo-Sandiaga #Bawaslu RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi proyek Command Center.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Indonesia
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons demonstrasi masyarakat Papua yang menemukan dugaan pelanggaran oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Bawaslu: warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 08 Desember 2024
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Indonesia
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Bawaslu membeberkan hasil pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang berlangsung 27 November lalu.
Frengky Aruan - Selasa, 03 Desember 2024
Bawaslu Beberkan Sejumlah Masalah dan Temuan Pelanggaran ASN saat Pilkada
Indonesia
Legislator Demokrat Tolak Usulan KPU dan Bawaslu Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan, KPU dan Bawaslu di dalam konstitusi merupakan lembaga tetap dan berdiri sendiri.
Frengky Aruan - Senin, 25 November 2024
Legislator Demokrat Tolak Usulan KPU dan Bawaslu Diubah Jadi Lembaga Ad Hoc
Indonesia
Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Pilkada Kerap Diwarnai Penyebaran Hoaks
Dirinya pun menyebutkan lima provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 23 November 2024
Bawaslu Ingatkan Masa Tenang Pilkada Kerap Diwarnai Penyebaran Hoaks
Indonesia
Bawaslu Temukan 56 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa
Jumlah 56 kasus itu memang bukan yang paling tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 November 2024
Bawaslu Temukan 56 Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa
Indonesia
Pakar Hukum Harap Kewenangan Bawaslu Seperti KPK, Bisa Lakukan Penyadapan
Namun, kendala dalam aspek pembuktian membuat sanksi semacam itu jarang dijatuhkan oleh Bawaslu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 07 November 2024
Pakar Hukum Harap Kewenangan Bawaslu Seperti KPK, Bisa Lakukan Penyadapan
Bagikan