Dasco Sebut AKD DPR Diumumkan 14 Oktober
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. (MP/Ponco)
MerahPutih.com - Jumlah komisi di DPR RI dipastikan akan bertambah dari 11 menjadi 13. Penambahan komisi itu imbas bertambahnya jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, alat kelengkapan dewan (AKD) akan diumumkan pada Senin 14 Oktober 2024 mendatang.
"Terkait AKD dan komisi nanti tanggal 14 (Oktober) kami akan umumkan," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).
Baca juga:
Ketua Harian DPP Gerindra ini berharap pembahasan AKD DPR akan rampung pada Jumat (11/10) besok.
"Sekarang lagi tahap finalisasi. Besok sudah selesai (pembahasan AKD)," imbuhnya.
Sebelumnya Ketua DPR Puan Maharani mengatakan AKD DPR akan ditetapkan sebelum kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran terbentuk.
Menurutnya, AKD baik komisi maupun badan, sebisa mungkin menyesuaikan pos-pos kementerian dan lembaga di pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, nanti.
"Secepatnya akan kami bahas sesuai dengan mekanismenya, setelah sudah ada berita bagaimana rencana presiden terpilih ke depan terkait dengan kabinet yang akan datang," kata Puan dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10).
Baca juga:
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, DPR akan menetapkan AKD sebelum pengumuman kabinet di mana Prabowo-Gibran akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.
"Insyaallah (AKD) akan diumumkan dan kami selesaikan sebelum kabinet yang akan datang diumumkan," imbuhnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis