Daftar ke KPU Besok, Partai Buruh Optimistis Lolos Verifikasi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 11 Agustus 2022
Daftar ke KPU Besok, Partai Buruh Optimistis Lolos Verifikasi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15-6-2022). ANTARA/Walda Marison/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Buruh akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU pada hari Jumat (12/8) siang.

Rencananya, Partai Buruh sekaligub bakal long march karnaval kelas pekerja saat pendaftaran. Direncanakan karnaval ini diikuti 10.000 kelas pekerja dari beragam latar belakang profesi.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal optimistis, partainya bakal lolos tahapan verifikasi persyaratan partai politik peserta Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:

Partai Besutan Amien Rais dan Said Iqbal Bersiap Daftar ke KPU

"Kami berkeyakinan akan lolos verifikasi KPU," ujar Said dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis (11/8), seperti dikutip Antara.

Said memerinci, Partai Buruh telah 100 persen memiliki kepengurusan di 34 provinsi, 86 persen atau 440 kepengurusan di kabupaten/kota, 63 persen atau 4.562 kepengurusan di kecamatan, dan 311.772 kartu tanda anggota (KTA) partai politik yang siap memenuhi verifikasi KPU.

Dengan persentase tersebut, kata Said, Partai Buruh yakin akan lolos tahapan verifikasi sebagai parpol peserta Pemilu 2024 oleh KPU yang penetapan akhirnya pada bulan Desember mendatang.

"Persyaratan KPU dalam verifikasinya, pertama harus ada 75 persen kabupaten/kota dalam satu provinsi, harus ada 100 persen provinsi keberadaan Partai Buruh, dan 50 persen dari jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota, serta keanggotaan di dalam setiap kabupaten/kota adalah memenuhi persyaratan 1.000 anggota atau 1/1.000 dari jumlah penduduk," ujarnya.

Baca Juga:

OSO Pimpin Langsung Pendaftaran Partai Hanura ke KPU

Said lantas berkata, "Bisa dipastikan tidak ada KTA ganda, bisa dipastikan tidak ada KTA yang tidak penuhi syarat."

Ia juga berkeyakinan dokumen persyaratan sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 yang akan Partai Buruh daftarkan pada hari Jumat (12/8) telah lengkap, sebagaimana unggahan dokumen pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

"Tentu yang tercatat di Sipol KPU tidak semua kami persiapkan untuk verifikasi. Oleh karena itu, kami menyusun kembali, mempersiapkan untuk verifikasi dengan memperhatikan persyaratan KPU," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa tahapan verifikasi Partai Buruh adalah langkah kedua setelah langkah pertama melakukan konsolidasi gerakan atau kongres pada bulan Oktober 2021.

“Step ketiga, Partai Buruh tidak muluk-muluk targetnya parliamentary threshold lolos. Kami menggenjot suara sah nasional 4 persen ambang batas parlemen," kata Said. (*)

Baca Juga:

Maju di Pemilu 2024, Partai Republiku Targetkan 30 Persen Kursi DPR

#Partai Buruh #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Bantah Isu Demo Besar Buruh Agustus 2026, Said Iqbal: Tidak Ada Rencana Aksi
Said Iqbal memastikan buruh KSPI dan Partai Buruh tidak akan menggelar aksi besar Agustus-September 2026. Namun, empat tuntutan ketenagakerjaan tetap diperjuangkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
Bantah Isu Demo Besar Buruh Agustus 2026, Said Iqbal: Tidak Ada Rencana Aksi
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Bagikan