Daftar ke KPU Besok, Partai Buruh Optimistis Lolos Verifikasi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 11 Agustus 2022
Daftar ke KPU Besok, Partai Buruh Optimistis Lolos Verifikasi

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat ditemui di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15-6-2022). ANTARA/Walda Marison/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Buruh akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2024 ke KPU pada hari Jumat (12/8) siang.

Rencananya, Partai Buruh sekaligub bakal long march karnaval kelas pekerja saat pendaftaran. Direncanakan karnaval ini diikuti 10.000 kelas pekerja dari beragam latar belakang profesi.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal optimistis, partainya bakal lolos tahapan verifikasi persyaratan partai politik peserta Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:

Partai Besutan Amien Rais dan Said Iqbal Bersiap Daftar ke KPU

"Kami berkeyakinan akan lolos verifikasi KPU," ujar Said dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis (11/8), seperti dikutip Antara.

Said memerinci, Partai Buruh telah 100 persen memiliki kepengurusan di 34 provinsi, 86 persen atau 440 kepengurusan di kabupaten/kota, 63 persen atau 4.562 kepengurusan di kecamatan, dan 311.772 kartu tanda anggota (KTA) partai politik yang siap memenuhi verifikasi KPU.

Dengan persentase tersebut, kata Said, Partai Buruh yakin akan lolos tahapan verifikasi sebagai parpol peserta Pemilu 2024 oleh KPU yang penetapan akhirnya pada bulan Desember mendatang.

"Persyaratan KPU dalam verifikasinya, pertama harus ada 75 persen kabupaten/kota dalam satu provinsi, harus ada 100 persen provinsi keberadaan Partai Buruh, dan 50 persen dari jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota, serta keanggotaan di dalam setiap kabupaten/kota adalah memenuhi persyaratan 1.000 anggota atau 1/1.000 dari jumlah penduduk," ujarnya.

Baca Juga:

OSO Pimpin Langsung Pendaftaran Partai Hanura ke KPU

Said lantas berkata, "Bisa dipastikan tidak ada KTA ganda, bisa dipastikan tidak ada KTA yang tidak penuhi syarat."

Ia juga berkeyakinan dokumen persyaratan sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 yang akan Partai Buruh daftarkan pada hari Jumat (12/8) telah lengkap, sebagaimana unggahan dokumen pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

"Tentu yang tercatat di Sipol KPU tidak semua kami persiapkan untuk verifikasi. Oleh karena itu, kami menyusun kembali, mempersiapkan untuk verifikasi dengan memperhatikan persyaratan KPU," ucapnya.

Ia mengatakan bahwa tahapan verifikasi Partai Buruh adalah langkah kedua setelah langkah pertama melakukan konsolidasi gerakan atau kongres pada bulan Oktober 2021.

“Step ketiga, Partai Buruh tidak muluk-muluk targetnya parliamentary threshold lolos. Kami menggenjot suara sah nasional 4 persen ambang batas parlemen," kata Said. (*)

Baca Juga:

Maju di Pemilu 2024, Partai Republiku Targetkan 30 Persen Kursi DPR

#Partai Buruh #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Partai Buruh Said Iqbal Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Merah Putih
Posisi yang kemungkinan akan diemban Said Iqbal berkaitan dengan bidang yang selama ini menjadi fokus perjuangannya, yakni isu buruh dan tenaga kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Presiden Partai Buruh Said Iqbal Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Merah Putih
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ratusan Ribu Buruh Siap Turun di May Day 2026, Bawa 8 Tuntutan ke DPR
Ratusan ribu buruh siap turun di May Day 2026. Mereka akan membawa delapan tuntutan ke DPR.
Soffi Amira - Jumat, 17 April 2026
Ratusan Ribu Buruh Siap Turun di May Day 2026, Bawa 8 Tuntutan ke DPR
Bagikan