Alwan Ridha Ramdani
TAHUN 2020 menjadi tahun yang getir bagi warga negara belahan dunia, termasuk Indonesia. Hantaman COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 yang tidak ada henti, membuat pertumbuhan ekonomi anjlok.
Anjloknya pertumbuhan ekonomi ini, membuat jutaan warga negara kehilangan penghasilan atau terkena pemutusan hubungan kerja. Tercatat, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019.
Terdapat 29,12 juta orang (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (2,56 juta orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,76 juta orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (1,77 juta orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (24,03 juta orang).
Baca Juga:
Pemerintah Siapkan Skenario Pemulihan Ekonomi Sampai 2021
Turunnya penghasilan warga, berimbas pada total penduduk miskin. Diproyeksikan bakal meningkat dari 24,79 juta orang menjadi 28,7 juta orang. Bahkan, bisa melebihi jika pemerintah tidak melakukan intervensi dengan berbagai program bantuan.
Virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok ini pertama kali melaporkan ada virus corona pada akhir Desember 2019. Jelang akhir tahun 2020 ini, virus telah berkembang dengan ditemukanya varian baru di Inggri.
Kondisi ini, membuat masyarakat kembali dirundung ketakutan. Dan berbagai negara harus melakukan penutupan negara atau karantina menyeluruh dan menghentikan penerbangan dari inggris demi tidak tertular virus varian baru.
Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif COVI-19 di Indonesia. Atau tiga bulan setelah virus merebak di Tiongkok dan berbagai negara. Respons pemerintah kala itu dinilai sangat telat.
Terhitung sejak 12 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan virus corona sebagai pandemi global. Kegetiran langsung dirasakan warga tak kala pemerintah melakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di Jakarta, yang imbasnya juga berdampak pada seluruh tanah air.
Kerja dari rumah diterapkan, tapi seketika warga yang menggantungkan hidup dari sektor informal, hiburan, pariwisata, langsung terhamtam efek ekonomi dari pandemi COVID-19. Walaupun pemerintah pusat dan Pemprov DKI memberikan bantuan sosial berupa bahan pokok Rp600 ribu di awal pandemi dan Rp300 ribu di tiga bulan jelang akhir tahun.
Ekonomi pada masa pembatasan ini anlok, pada kuartal II 2020 ekonomi munus 5,3 persen. Lalu, di kuartal III 2020 juga mengalami minus 3,4 persen walaupun ada perbaikan di kuartal sebelumnya. Tapi secara sah, Indonesia masuk resesi menyusul berbagai negara lainnya yang mengalami hal serupa akibat pembatasan aktivitas untuk menangangi pageblug corona.
Penyakit mematikan itu terus mengintai sampai akhir tahun 2020 ini. Langkah vaksinasi saat ini diyakini sebagai salah satu cara agar aktivitas ekonomi kembali bergerak dan masyarakat kembali memiliki penghasilan.
Kasus COVID-19 di Indonesia belum akan berakhir dan terus bertambah. Tercatat, hingga Sabtu (26/12), total kasus 685.639 orang. Jumlah pasien sembuh tercatat 576.693 orang. Kemudian total kematian akibat corona di Indonesia tercatat 20.994 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.
Di Jakarta sendiri jumlah kasus konfirmasi secara total sampai hari ini sebanyak 173.929 kasus. Total kasus meninggal dunia 3.182 orang. Sedangkan dinyatakan telah sembuh sebanyak 156.798 orang.
Sampai saat ini pemerintah terus menggencarkan pembatasan aktivitas warga dalam menekan kasus corona yang maskin harus terus meningkat dengan pola gas dan injak rem dengan menyatukan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Kebijakan rem dan gas ini, mendapatkan berbagai dukungan dan kritikan dari publik. Pemerintah dinilai hanya mementingkan pemulihan ekonomi, tampa penanganan secara serius soal kesehatan. Kesehatan warga yang pulih, bakal mendorong pemulihan.
Namun, pemerintah dinilai tidak tegas dalam melakukan pembatasan warga bepergian dari zona merah, kuning atau hijau dengan berubahnya berbagai aturan sejak pandemi ini berlangsung, sehingga penyebaran makin masif sampai ke kampung-kampung.
Pemerintah mengaku telah membuat skenario pemulihan ekonomi hingga 2021. Dalam skenario ini bagian penanganan kesehatan dampak COVID-19 tetap dilakukan bersamaan dengan program pemulihan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, saat masalah kesehatan tertangani, maka ekonomi akan kembali. Tetapi, masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap COVID-19.
Berbagai upaya dilakukan agar pandemi tidak semakin membebani ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan sosial terus dilakukan hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022.
"Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah dilakukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal," kata Airlangga. (Asp)
Baca Juga:
Anggaran Pemulihan Ekonomi 2021 Bikin Defisit APBN Tambah Lebar
