Cucu Soeharto Optimistis Partai Karya Republik Ikut Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 14 Agustus 2022
Cucu Soeharto Optimistis Partai Karya Republik Ikut Pemilu 2024

Ketua Umum Partai Karya Republik (Pakar) Ari Haryo Wibowo Harjojudanto ketika menyampaikan keterangan kepada wartawan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (14/8). ANTARA/Putu Indah S

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Karya Republik (Pakar) resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024.

Ketua Umum Pakar Ari Haryo Wibowo Harjojudanto atau Ari Sigit optimistis partainya bisa lolos verifikasi dan ikut Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga

10 Parpol Belum Lengkapi Dokumen Pendaftaran Pemilu 2024

"Insyaallah kalau Allah menghendaki dan seizin Allah, dan semua dipermudah oleh Allah, insyaallah lolos," ucap Ari kepada wartawan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Minggu (14/8)

Ketua Umum Partai Karya Republik (Pakar) Ari Haryo Wibowo Harjojudanto di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Minggu (14/8/2022). Foto: Twitter/@KPU_ID

Ari yang merupakan cucu Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto ini menjelaskan bahwa Pakar berkomitmen pada nasionalis dan agamis. Ke depannya, tutur Ari, apa yang bagus dari program Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, maupun orde sekarang pasti akan diteruskan.

"Kami ingin memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, mengutamakan kepentingan rakyat, mengutamakan pendapatan per kapita dengan meningkatkan itu, dan mengurangi utang negara," jelasnya

Ketika disinggung mengenai target, Ari mengatakan bahwa target Pakar saat ini adalah lolos untuk Pemilu 2024 dan mencapai "parliamentary threshold".

"'Parliamentary threshold', insyaallah bisa kita capai,” ucap Ari.

Baca Juga

Cegah Pencatutan oleh Parpol, KPU Minta Masyarakat Cek Nama di Sipol

Untuk mewujudkan target tersebut, Pakar menargetkan pemilih dengan basis agamis, nasionalis, dan milenial. "Karena kami punya program untuk pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya bagi 'fresh graduate'," tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya Pakar sudah pernah mendaftar pada 2013 dan menjadi nomor dua terlengkap. Akan tetapi, setelah melalui verifikasi faktual, Pakar dinyatakan tidak lolos.

"Ada hal-hal yang tidak bisa kami sebutkan kenapa tidak lolos, ya,: ucapnya.

Terdapat 10 partai yang akan mendaftar ke KPU pada hari terakhir pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024, Minggu (14/8).

Adapun kesepuluh partai tersebut, yakni Partai Pemersatu Bangsa, Partai Karya Republik, Partai Pandu Bangsa, Partai Bhinneka Indonesia, Partai Masyumi, Partai Perkasa (Partai Pergerakan Kebangkitan Desa), Partai Damai Kasih Bangsa, Partai Republik Satu, Partai Kedaulatan, dan Partai Rakyat. (*)

Baca Juga

Besok, Ada 6 Parpol yang Bakal Daftar Peserta Pemilu 2024

#Partai Politik #Komisi Pemilihan Umum #KPU #Tahapan Pemilu #Jadwal Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Bagikan