Cinta Produk Dalam Negeri Jangan Hanya Jadi Slogan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Maret 2021
Cinta Produk Dalam Negeri Jangan Hanya Jadi Slogan

Ekspor mobil. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah agar konsisten mengedepankan dan membangun produk dalam negeri, bukan hanya sekedar slogan cinta produk dalam negeri.

Dalam kunjungannya ke PT Krakatau Steel di Royale Krakatau Hotel Convention Hall, Cilegon, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, dalam mengatakan sebagai negara besar harus memiliki visi untuk membangun industri bukan hanya sekedar mendorong investasi membangun pabrik atau menciptakan lapangan kerja.

Baca Juga:

Ganjar Pertanyakan Rencana Impor Beras saat Masuki Masa Panen

“Pabrik dan industri serupa tapi tidak sama. Pabrik memiliki pekerja, bangunan dan bahan baku yang kemudian diproses untuk menghasilkan barang sementara industri adalah hal yang kompleks termasuk pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan,” kata Rachmat dalam keterangan persnya, Selasa (17/3).

Ia meminta kepada jajaran direksi PT Krakatau Steel untuk menerapkan industri strategis agar PT Krakatau Steel bisa terus bertahan, mampu mengurangi impor dan tidak mengalami kerugian.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong penggunaan produk-produk Indonesia dan juga bangga terhadap produksi dalam negeri. Namun sejalan dengan itu, perlu dilakukan juga peningkatan kualitas produk dengan harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri.

“Untuk menuju kepada sebuah loyalitas konsumen kita pada produk-produk dalam negeri memang ada syarat-syaratnya, kalau harganya kompetitif tentu saja, kalau kualitasnya baik tentu saja. Ini dari sisi produsen harus terus memperbaiki kualitasnya, memperbaiki packaging-nya, memperbaiki desainnya agar bisa mengikuti tren,” terangnya.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Ia meminta jajarannya untuk meningkatkan pemakaian produksi dalam negeri dan memerintahkan kementerian dan lembaga, serta BUMN (Badan Usaha Milik Negara), memperbesar TKDN (Tingkat Komponen dalam Negeri).

"Jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil,” tegasnya.

Jokowi mengatakan, meskipun menggaungkan gerakan bangga buatan Indonesia, bahwa Indonesia menganut keterbukaan ekonomi.

“Saya tegaskan bahwa kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme itu justru merugikan, tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari perdagangan dunia,” ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Beras Impor Yang Menumpuk di Gudang Bulog

#Ekspor-Impor #Produk Lokal #Jokowi #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Dito Ariotedjo ikut mendampingi Jokowi bertemu PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud membahas lobi penambahan kuota haji Indonesia tahun 2024.
Wisnu Cipto - Jumat, 23 Januari 2026
Hadir Bawa Badan, Eks Menpora Dito Siap Diperiksa KPK soal Dampingi Jokowi Lobi Haji
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Bagikan