Cinta Produk Dalam Negeri Jangan Hanya Jadi Slogan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Maret 2021
Cinta Produk Dalam Negeri Jangan Hanya Jadi Slogan

Ekspor mobil. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah agar konsisten mengedepankan dan membangun produk dalam negeri, bukan hanya sekedar slogan cinta produk dalam negeri.

Dalam kunjungannya ke PT Krakatau Steel di Royale Krakatau Hotel Convention Hall, Cilegon, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, dalam mengatakan sebagai negara besar harus memiliki visi untuk membangun industri bukan hanya sekedar mendorong investasi membangun pabrik atau menciptakan lapangan kerja.

Baca Juga:

Ganjar Pertanyakan Rencana Impor Beras saat Masuki Masa Panen

“Pabrik dan industri serupa tapi tidak sama. Pabrik memiliki pekerja, bangunan dan bahan baku yang kemudian diproses untuk menghasilkan barang sementara industri adalah hal yang kompleks termasuk pembangunan sumber daya manusia dan lingkungan,” kata Rachmat dalam keterangan persnya, Selasa (17/3).

Ia meminta kepada jajaran direksi PT Krakatau Steel untuk menerapkan industri strategis agar PT Krakatau Steel bisa terus bertahan, mampu mengurangi impor dan tidak mengalami kerugian.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong penggunaan produk-produk Indonesia dan juga bangga terhadap produksi dalam negeri. Namun sejalan dengan itu, perlu dilakukan juga peningkatan kualitas produk dengan harga yang kompetitif sehingga dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar negeri.

“Untuk menuju kepada sebuah loyalitas konsumen kita pada produk-produk dalam negeri memang ada syarat-syaratnya, kalau harganya kompetitif tentu saja, kalau kualitasnya baik tentu saja. Ini dari sisi produsen harus terus memperbaiki kualitasnya, memperbaiki packaging-nya, memperbaiki desainnya agar bisa mengikuti tren,” terangnya.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Ia meminta jajarannya untuk meningkatkan pemakaian produksi dalam negeri dan memerintahkan kementerian dan lembaga, serta BUMN (Badan Usaha Milik Negara), memperbesar TKDN (Tingkat Komponen dalam Negeri).

"Jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci, itu akan menaikkan sebuah permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil,” tegasnya.

Jokowi mengatakan, meskipun menggaungkan gerakan bangga buatan Indonesia, bahwa Indonesia menganut keterbukaan ekonomi.

“Saya tegaskan bahwa kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme itu justru merugikan, tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari perdagangan dunia,” ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Beras Impor Yang Menumpuk di Gudang Bulog

#Ekspor-Impor #Produk Lokal #Jokowi #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ketum Projo Budi Arie Komentari Polemik Utang Kereta Whoosh Sudutkan Jokowi, Singgung Proyeknya Berguna bagi Masyarakat
Mantan Menteri Koperasi ini menegaskan kebijakan membuat kereta cepat Whoosh sudah dilakukan dan proyek tersebut sudah berguna untuk masyarakat.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Ketum Projo Budi Arie Komentari Polemik Utang Kereta Whoosh Sudutkan Jokowi, Singgung Proyeknya Berguna bagi Masyarakat
Indonesia
Budi Arie Temui Jokowi di Solo, Sebut Cuma Kirim Undangan Kongres Projo
Budi Arie menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jumat (24/10). Ia mengatakan, hanya mengirim undangan hadir ke Kongres Projo.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Budi Arie Temui Jokowi di Solo, Sebut Cuma Kirim Undangan Kongres Projo
Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Bagikan