Cawapres Jadi 'Harga Mati', Agung Laksono: Masa Kami Tak Dapat Apa-Apa

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 23 Maret 2018
Cawapres Jadi 'Harga Mati', Agung Laksono: Masa Kami Tak Dapat Apa-Apa

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono berada dalam mobil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/1). (ANTARA/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menegaskan penunjukan cawapres yang akan mendampingi Jokowi dari Golkar dapat dikatakan sebagai "harga mati" yang ditawarkan Golkar.

"Ya paling tidak seperti itu (cawapres harga mati Golkar)," ujar Agung Laksono di sela acara Rakernas Golkar di Jakarta, Jumat (23/3).

Agung mengatakan Golkar telah menyatakan dukungannya bagi Jokowi di Pilpres 2019 meskipun Jokowi bukan kader Golkar. Menurut dia, agar dukungan Golkar semakin kuat maka harus dipertimbangkan cawapres dari Golkar.

"Itu menjadi catatan kami. Tentu harus dilihat elektabilitas, track record, tidak pernah terlibat kasus dan dapat diterima berbagai kalangan, millenial, beragama," kata Agung Laksono dilansir Antara.

Agung mengatakan jika sosok cawapres Jokowi nantinya bukan lah sosok yang dikenal oleh Golkar, maka akan menimbulkan tanda tanya terhadap soliditas dukungan Golkar nantinya.

"Ini yang perlu dibahas parpol koalisi, supaya dalam koalisi jangan ada monopoli suatu partai, harus berbagi-bagi. Kalau enggak ya 'lo makan aja sendiri', jangan sampai begitu," kata Agung dilansir Antara.

Agung menilai Jokowi memiliki modal politik kuat, tingkat kepuasan masyarakat terhadapnya dan popularitasnya tinggi, tinggal meningkatkan elektabilitas.

Menurut dia, jika pada akhirnya cawapres Jokowi bukan lah kader Golkar maka jangan juga selanjutnya menyakiti hati Golkar.

"Kalau tidak seperti itu (cawapres dari Golkar), jangan juga kemudian menyakiti perasaan kami. Bisa profesional (cawapres dari unsur profesional) atau penambahan (kursi Golkar) di kabinet," kata Agung.

"Golkar dari awal dukung Jokowi, bukan "omdo (omong doang)", kami bentuk kelompok-kelompok masyarakat. Sehingga sekarang pak Jokowi sudah jauh lebih baik dari 2014, wajar dong kalau dapat posisi, masa kami tidak dapat apa-apa," tambah dia.

Menurut Agung hal ini merupakan konsekuensi logis dari dukungan yang diberikan Golkar. (*)

#Partai Golkar #Agung Laksono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Indonesia
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Keluarga korban segera membawa Nus Kei ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT untuk mendapatkan pertolongan medis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 April 2026
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Indonesia
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Golkar meminta pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Pemilu. Hal itu dikarenakan Pemilu 2029 segera mendekati tahapan awal.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Golkar Minta RUU Pemilu Segera Dibahas, Tahapan Awal Sudah Dekat
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Partai Golkar angkat bicara soal isu reshuflle kabinet. Menurut Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji mengatakan, bahwa hal itu merupakan wewenang Presiden.
Soffi Amira - Kamis, 16 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Golkar: Tunggu Keputusan Prabowo
Indonesia
Tingkatkan Kursi Golkar di DPR RI, Bahlil Lahadalia Pilih Jalur Caleg Papua Pemilu 2029
Orientasi Partai Golkar ke depan akan menitikberatkan pada hasil kerja nyata dan loyalitas para anggotanya
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 Februari 2026
Tingkatkan Kursi Golkar di DPR RI, Bahlil Lahadalia Pilih Jalur Caleg Papua Pemilu 2029
Indonesia
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menanggapi usulan Partai Golkar soal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, PKB: Ide Lama Cak Imin
Indonesia
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terjaring OTT KPK pada Rabu (10/12). Golkar pun menghormati proses hukum yang berlaku.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terjaring OTT KPK, Golkar Hormati Proses Hukum
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional, menyoroti jasa program transmigrasi yang membentuk kebinekaan dan persatuan di Papua Selatan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua
Bagikan