Capim KPK Pertaruhkan Citra Presiden Jokowi

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai siapa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 akan menentukan citra Presiden Joko Widodo. Menurut Ray, Jokowi dianggap pionir dalam konteks pemberantasan korupsi.

"Kalau KPK jatuh, dukungan masyarakat kepada Jokowi juga akan turun di tengah parpol," ujar Ray kepada wartawan di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Minggu (1/9)

Baca Juga

10 Nama Capim KPK Diserahkan ke Presiden Jokowi Besok

Ray mengatakan, masa-masa saat ini menjadi berat bagi Jokowi karena ada beberapa isu yang menimpanya. Mulai dari isu rasial, politik identitas, hingga masalah Papua yang saat ini sedang bergulir.

Adapun, 20 orang capim KPK baru saja menyelesaikan seleksi wawancara dan uji publik pada 26-29 Agustus 2019. Rencananya, Pansel Capim KPK akan mengirimkan 10 orang yang lolos seleksi tersebut pada 2 September 2019 ini kepada Presiden Jokowi

Ray mengatakan pemberantasan korupsi tidak selalu menjadi tugas KPK, tetapi dapat disinergikan dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan dan Polri.

Baca Juga

Fadli Zon Minta Jokowi Dengarkan Aspirasi Koalisi Kawal Capim KPK

"Kekeliruan cara pandang yang seperti ini boleh jadi kalau itu juga menghinggapi cara pandang pansel yang sekarang akan berakibat semua kebutuhan pengelolaan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi beralih ke KPK, pada saat yang bersamaan mengabaikan fungsi-fungsi aparat penegak hukum yang lain dalam rangka tugas ini," kata Ray.

Sementara, peneliti Formappi Lucius Karus berharap Presiden Jokowi segera mengambil langkah dengan banjirnya kritik bagi pansel capim KPK tersebut. Apalagi, lanjut Lucius, pansel itu dibentuk Jokowi.

"Presiden harus melakukan sesuatu. Karena kalau lewat dari presiden proses selanjutnya semakin tidak terkontrol ketika nama-nama ini sudah dibawa ke DPR ya. Kita berharap betul kepada presiden untuk memastikan kita tidak sedang memastikan komisioner-komisioner KPK yang akan membuat KPK itu menjadi fotokopinya polisi dan jaksa. Hanya presiden," jelas Lucius.

Baca Juga

Capim KPK Sebut Orang Lebih Takut Miskin Ketimbang Mati

"Kalau itu tidak bisa dijamin oleh Presiden Joko Widodo, maka memang tugas selanjutnya dari publik semakin besar," kata Lucius. (Knu)