Profil Agus Joko Pramono, Profesor BPK Calon Pimpinan KPK Terpilih

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 21 November 2024
Profil Agus Joko Pramono, Profesor BPK Calon Pimpinan KPK Terpilih

Agus Joko Pramono saat menjabat di BPK. Foto: Dok BPK RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono terpilih menjadi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam voting yang digelar Komisi III DPR hari ini, dia menempati posisi empat besar dengan perolehan 38 suara.

Meski menjadi petinggi di BPK, Agus ternyata memiliki karier panjang di dunia akademisi. Bahkan, pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, pada 1 Agustus 1972 itu menyandang gelar profesor.

Agus menyelesaikan pendidikan Diploma 3 dan 4 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), lalu mengambil gelar Magister Akuntansi di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 2009. Lulusan program kepemimpinan Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat itu lantas menyabet gelar Doktor dari Universitas Padjajaran pada 2015.

Baca juga:

Sepak Terjang Reserse Bintang 3 Calon Ketua KPK Baru Komjen Setyo Budiyanto

Lama berkecimpung di dunia pendidikan, Agus dikukuhkan sebagai Profesor dalam Ilmu Akuntansi sektor Publik dari Unversitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada November 2023.

Berhenti sebagai dosen pada 2011, Agus mulai meniti karier di BPK. Dia menjadi Tenaga Ahli Bidang BUMN/BUMD dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada BPK RI, hingga Agustus 2013. Agus kemudian menjadi Anggota III BPK RI menggantikan Taufiequrahman Ruki yang pensiun.

Pada periode selanjutnya 2014-2019, Agus terpilih sebagai Anggota II BPK RI. Kariernya melejit hingga dia menjadi Wakil Ketua BPK hingga pensiun pada Agustus 2023 lalu. Setelah itu, Agus menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.

Baca juga:

DPR Tetapkan 5 Capim KPK, Komjen Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua

Di luar BPK, Agus aktif dalam berbagai organisasi, termasuk sebagai anggota United Nations Independent Audit Advisory Committee (2020-2022) dan Board Member of Intosai Development Initiative (IDI) Norway (2020-2023).

Agus juga merupakan Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor (2019-2024) dan anggota Dewan Penasihat IAI (2018-2022). Dia pun terpilih sebagai Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2024-2029 pada Maret lalu.

Sejumlah penghargaan pernah diterimanya, termasuk anugerah Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden RI pada Oktober 2014. Agus juga pernah menerima penghargaan Distinguished Acheivement Award dari organisasi anti fraud terbesar di dunia, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), pada Juni 2020.

Baca juga:

5 Dewas KPK Pilihan Anggota DPR

Penghargaan ini diberikan kepada Agus atas dedikasinya dalam upaya pencegahan fraud dan penguatan transparansi di Indonesia, sekaligus semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pejabat publik yang berintegritas tinggi.

Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.

Kini, publik akan menanti sejumlah terobosan Agus dalam meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas dan mencegah terjadinya potensi korupsi di level penyelenggara negara. (Knu)

#Agus Joko Pramono #KPK #Capim KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Hentikan Kasus Korupsi MBG karena Dibekingi Pejabat
KPK dilaporkan menghentikan kasus korupsi MBG karena dibekingi pejabat. Lalu, apakah informasi ini bisa dibenarkan?
Soffi Amira - Sabtu, 27 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: KPK Hentikan Kasus Korupsi MBG karena Dibekingi Pejabat
Indonesia
KPK Dalami Dugaan 'Uang Pelicin' di Loket Imigrasi Bali, Nilainya Capai Jutaan Rupiah
KPK menduga praktik pungli dilakukan secara langsung di loket pelayanan imigrasi.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
KPK Dalami Dugaan 'Uang Pelicin' di Loket Imigrasi Bali, Nilainya Capai Jutaan Rupiah
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Ma'ruf Cahyono dalam Kasus Gratifikasi MPR
KPK memeriksa perdana Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi di MPR. Penyidik mendalami penghasilan resmi dan dugaan penerimaan uang Rp 1,7 M.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 Juni 2026
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Ma'ruf Cahyono dalam Kasus Gratifikasi MPR
Indonesia
KPK Minta RS Polri Percepat Penanganan Medis Gus Yaqut agar Proses Hukum Berlanjut
KPK meminta RS Polri segera melakukan tindakan medis terhadap Yaqut Cholil Qoumas, agar proses hukum dugaan korupsi kuota haji dapat kembali berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 Juni 2026
KPK Minta RS Polri Percepat Penanganan Medis Gus Yaqut agar Proses Hukum Berlanjut
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Setoran Ilegal di Imigrasi Bali, Biro Jasa Wajib Bayar agar KITAS Diproses
KPK membongkar adanya dugaan pungli di Imigrasi Bali. Biro Jasa kabarnya wajib menyetorkan uang agar KITAS dipermudah.
Soffi Amira - Jumat, 26 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Setoran Ilegal di Imigrasi Bali, Biro Jasa Wajib Bayar agar KITAS Diproses
Berita Foto
KPK Periksa Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono sebagai Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Tersangka kasus dugaan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa Ma'ruf Cahyono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Periksa Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono sebagai Tersangka Kasus Dugaan Gratifikasi
Indonesia
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
KPK menemukan petunjuk dugaan intervensi BPK pusat dalam kasus suap audit Pemkab Muara Enim. Hasil audit yang semula WDP diduga berubah menjadi WTP.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
KPK Ungkap Peran Pemilik Maktour dalam Kasus Kuota Haji 2024, Diduga Inisiasi Skema 50:50
KPK mengungkap dugaan peran pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur, dalam perubahan skema kuota haji tambahan 2024 dari 92:8 menjadi 50:50.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Ungkap Peran Pemilik Maktour dalam Kasus Kuota Haji 2024, Diduga Inisiasi Skema 50:50
Berita
KPK Dalami Peran Hilman Latief dalam Pembagian Kuota Haji Tambahan 20 Ribu Jemaah
KPK mendalami peran Hilman Latief dalam pembagia kuota haji tambahan. Sebab, ada tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Dalami Peran Hilman Latief dalam Pembagian Kuota Haji Tambahan 20 Ribu Jemaah
Indonesia
Kasus Korupsi BRI dan Telkom Naik Penyidikan, KPK Sudah Kantongi Sejumlah Nama
KPK sudah mengantongi sejumlah nama dalam kasus korupsi BRI dan Telkom. Kasus ini juga sudah naik ke penyidikan.
Soffi Amira - Kamis, 25 Juni 2026
Kasus Korupsi BRI dan Telkom Naik Penyidikan, KPK Sudah Kantongi Sejumlah Nama
Bagikan