Profil Agus Joko Pramono, Profesor BPK Calon Pimpinan KPK Terpilih

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 21 November 2024
Profil Agus Joko Pramono, Profesor BPK Calon Pimpinan KPK Terpilih

Agus Joko Pramono saat menjabat di BPK. Foto: Dok BPK RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono terpilih menjadi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam voting yang digelar Komisi III DPR hari ini, dia menempati posisi empat besar dengan perolehan 38 suara.

Meski menjadi petinggi di BPK, Agus ternyata memiliki karier panjang di dunia akademisi. Bahkan, pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, pada 1 Agustus 1972 itu menyandang gelar profesor.

Agus menyelesaikan pendidikan Diploma 3 dan 4 di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), lalu mengambil gelar Magister Akuntansi di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada 2009. Lulusan program kepemimpinan Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat itu lantas menyabet gelar Doktor dari Universitas Padjajaran pada 2015.

Baca juga:

Sepak Terjang Reserse Bintang 3 Calon Ketua KPK Baru Komjen Setyo Budiyanto

Lama berkecimpung di dunia pendidikan, Agus dikukuhkan sebagai Profesor dalam Ilmu Akuntansi sektor Publik dari Unversitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada November 2023.

Berhenti sebagai dosen pada 2011, Agus mulai meniti karier di BPK. Dia menjadi Tenaga Ahli Bidang BUMN/BUMD dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan pada BPK RI, hingga Agustus 2013. Agus kemudian menjadi Anggota III BPK RI menggantikan Taufiequrahman Ruki yang pensiun.

Pada periode selanjutnya 2014-2019, Agus terpilih sebagai Anggota II BPK RI. Kariernya melejit hingga dia menjadi Wakil Ketua BPK hingga pensiun pada Agustus 2023 lalu. Setelah itu, Agus menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.

Baca juga:

DPR Tetapkan 5 Capim KPK, Komjen Setyo Budiyanto Terpilih Jadi Ketua

Di luar BPK, Agus aktif dalam berbagai organisasi, termasuk sebagai anggota United Nations Independent Audit Advisory Committee (2020-2022) dan Board Member of Intosai Development Initiative (IDI) Norway (2020-2023).

Agus juga merupakan Wakil Ketua Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor (2019-2024) dan anggota Dewan Penasihat IAI (2018-2022). Dia pun terpilih sebagai Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2024-2029 pada Maret lalu.

Sejumlah penghargaan pernah diterimanya, termasuk anugerah Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden RI pada Oktober 2014. Agus juga pernah menerima penghargaan Distinguished Acheivement Award dari organisasi anti fraud terbesar di dunia, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), pada Juni 2020.

Baca juga:

5 Dewas KPK Pilihan Anggota DPR

Penghargaan ini diberikan kepada Agus atas dedikasinya dalam upaya pencegahan fraud dan penguatan transparansi di Indonesia, sekaligus semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pejabat publik yang berintegritas tinggi.

Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.

Kini, publik akan menanti sejumlah terobosan Agus dalam meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas dan mencegah terjadinya potensi korupsi di level penyelenggara negara. (Knu)

#Agus Joko Pramono #KPK #Capim KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
Faryd dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus pencucian uang Hasbi Hasan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
KPK Periksa Eks Pebalap Faryd Sungkar dalam Kasus Pencucian Uang Hasbi Hasan
Indonesia
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
MAKI menilai KPK lamban dalam mengusut dugaan korupsi proyek Whoosh. MAKI pun siap mengajukan gugatan praperadilan.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
KPK Lamban Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, MAKI Siap Ajukan Gugatan Praperadilan
Indonesia
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dilaporkan ke KPK atas dugaan kasus korupsi proyek Command Center.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Dilaporkan ke KPK, Diduga Korupsi Proyek Command Center
Indonesia
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Pelayanan publik di sektor pertanahan masih sering dikeluhkan masyarakat karena prosesnya yang lambat dan rawan pungutan liar. ?
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Nusron Wahid Ungkap Dua Masalah Utama di Kementerian ATR/BPN
Berita Foto
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kiri) tiba untuk melakukan audiensi pencegahan korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 22 Oktober 2025
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Sambangi KPK Bahas Pencegahan Korupsi Sektor Pertanahan
Indonesia
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Skor Monitoring Center for Prevention Maluku Utara tergolong masih rendah. Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, meminta arahan langsung ke KPK.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Skor MCP Malut Masih Rendah, Gubernur Sherly Tjoanda Minta Arahan KPK
Indonesia
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Sherly juga menyampaikan rencananya untuk mendiskusikan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
Gubernur Malut Sherly Tjoanda Konsultasi ke KPK Terkait Skor MCP dan Upaya Pencegahan Korupsi
Indonesia
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
KPK memastikan tidak bergantung dari informasi Mahfud MD dalam mengusut dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Jawab Tantangan Mahfud MD, KPK Bakal Proaktif Mandiri Usut Dugaan Korupsi Whoosh
Indonesia
Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina
KPK saat ini tengah mendalami skema bisnis yang melibatkan Riza Chalid dengan tersangka Chrisna Damayanto
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Oktober 2025
Bos Minyak Riza Chalid Mulai Dibidik KPK, Diduga Terlibat Skema Bisnis Katalis Pertamina
Indonesia
KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral
Pemerintah mengklaim telah resmi mencabut IUP empat perusahaan tambang di kawasan Raja Ampat pada 10 Juni 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
KPK Tidak Temukan SK Pencabutan 4 IUP Nikel Raja Ampat Yang Sempat Viral
Bagikan