Calon Pengganti Idham Azis Enggak Punya 6 Kriteria Ini? Jangan Harap Jadi Kapolri
Jenderal Idham Azis dan Presiden Jokowi (ANTARA/Desca Lidya Natalia)
Merahputih.com - Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyebut ada enam kriteria yang harus dimiliki calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis yang masuki masa pensiun tahun depan.
Menurut Didik, tantangan yang dihadapi Kepolisian saat ini adalah masih kurang maksimalnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Baca Juga:
Jokowi Bisa Perpanjang Masa Kerja Idham Azis, Calon Kapolri Baru Gigit Jari
Sebab itu, Polri harus terus melakukan pengawasan ke dalam yang cukup intens, meningkatkan kinerja, dan penguatan kelembagaan.
"Serta profesionalisme para anggotanya dalam menjawab tantangan perubahan yang sedemikian cepat, Polri harus terus mereformasi diri menjadi lebih baik," ujar Didik kepada wartawan, Senin (6/7).
Politikus Demokrat itu pun menyebut calon Kapolri ke depan, minimal mempunyai enam kriteria dalam menjawab tantangan ke depan.
Pertama, Kapolri haruslah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia.
Kedua, Kapolri harus mempunyai komitmen yang utuh dalam melakukan reformasi secara berkelanjutan di institusi Polri, termasuk melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat.
"Memastikan posisi Polri sebagai sahabat masyarakat menjadi mutlak agar trust publik terhadap Polri bisa terbangun dengan baik," ucap Didik.
Ketiga, calon Kapolri harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antar lembaga, utamanya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN) dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Keempat, Kapolri yang baru mesti merepresentasikan sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, baik memelihara keamanan dan ketertiban, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, serta utamanya menegakkan hukum.
"Memegang teguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis harus menjadi komitmen Kapolri kedepan," paparnya.
"Kelima, Kapolri ke depan harus memiliki akseptabilitas yan kuat dari internal kepolisian. Itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik," sambung Didik.
Baca Juga
Keenam, dalam konteks politik dan demokrasi, kata Didik, Kapolri ke depan harus mampu memposisikan Polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia.
"Kapolri harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis," kata Didik. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Kerahkan Personil Dari Mabes, Percepat Penanganan Banjir Sumatra