Cak Imin Nilai Permasalah Haji Hanya Pengulangan dari Tahun-Tahun Sebelumnya

Ketua Timwas Haji DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar (DPR RI)
Merahputih.com - Ketua Timwas Haji DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkapkan bahwa hampir semua masalah yang ditemukan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk masalah transportasi, katering, dan tenda bagi jemaah.
Sehingga, ia mendesak agar semua temuan terkait penyelenggaraan haji tahun 2024 segera ditindaklanjuti lewat Panitia Khusus (Pansus) Haji.
"Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus (Pansus)," kata Cak Imin dalam keterangannya, Jumat (21/6).
Baca juga:
Penyelenggaraan Haji Tuai Sorotan, Menag Siap Tanggung Konsekuensi Politik
Menurutnya, Pansus tersebut nantinya akan membedah semua persoalan terkait penyelenggaraan haji dan mencari solusi agar masalah serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Selain masalah teknis, Gus Muhaimin juga menyoroti kebijakan kuota tambahan yang separuhnya diberikan kepada haji khusus. Kebijakan ini, menurutnya, mencederai rasa keadilan masyarakat yang telah menunggu lama untuk bisa berhaji dan dianggap melanggar undang-undang.
"Beberapa kasus itu pengulangan tiap tahun. Yang kemudian lenyap ketika evaluasi tidak ditindaklanjuti. Untuk itu kali ini kita tidak boleh abai," tegasnya.
Baca juga:
Menurut Gus Muhaimin, saat ini ada kecurigaan di masyarakat mengenai distribusi kuota visa yang dianggap tidak adil antara kebutuhan antrean haji reguler dan yang digunakan oleh travel-travel tertentu yang berbasis haji khusus. "Karena itu, ini harus ditelusuri oleh DPR melalui Pansus agar tidak terjadi pengulangan," kata Gus Muhaimin.
Gus Muhaimin berharap agar Pansus Haji bisa segera direalisasikan dan tidak menguap di tengah jalan, mengingat pentingnya pansus ini untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji di masa mendatang. "Pansus ini penting untuk perbaikan pelayanan dan penyelenggaraan haji berikutnya," pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik

DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya

Kepala SMPN 1 Prabumulih Batal Dicopot, Komisi II DPR Tegaskan jangan Ada lagi Kepala Daerah yang Arogan

12 Siswa Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung, Legislator Tekankan Pentingnya Keterlibatan Ahli Gizi

Momen Keakraban Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin saat Bertemu di DPR, Bahas Apa?

Komisi IV DPR Setujui Tambahan Anggaran Kementan Sebesar Rp145 Miliyar

Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM Mahkamah Agung

Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit

DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya

PKB Dorong Milenial dan Gen Z Terlibat Pengelolaan Koperasi Merah Putih
