Cak Imin Minta Warga Jangan Senang Dulu Sejumlah Daerah Turun Level

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Minggu, 29 Agustus 2021
Cak Imin Minta Warga Jangan Senang Dulu Sejumlah Daerah Turun Level

Ruang isolasi pasien COVID-19. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Masyarakat diminta tetap mewaspadai bahaya COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat meski sejumlah indikator menunjukkan penyebarannya mengalami penurunan yang signifikan hingga turun level di beberapa provinsi.

“Jangan senang-senang dulu, apalagi mengabaikan prokes (protokol kesehatan). Jangan kumpul-kumpul dulu sebelum pandemi dinyatakan hilang dan berubah menjadi endemik sebaiknya kita jaga prokes,” kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dikutip dari laman resmi PKB, Sabtu (28/8).

Baca Juga:

Persiapkan Kebutuhan Pokok Ini Sebelum PPKM Darurat

Pernyataan itu dilontarkan keputusan Pemerintah memperpanjang PPKM hingga 30 Agustus 2021 sekaligus memutuskan beberapa daerah diturunkan dari level 4 ke level 3, antara lain aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya.

Di sisi lain, daerah yang menerapkan PPKM level 2 bertambah dari 2 kabupaten/kota menjadi 10 kabupaten/kota. Di luar Jawa-Bali, daerah yang ditetapkan level 4 berkurang dari 132 kabupaten/kota menjadi 104 kabupaten/kota.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. (Foto: Antara)

Sementara itu, daerah di luar Jawa-Bali yang menerapkan PPKM level 3 menjadi 234 kabupaten/kota. Sedangkan, daerah PPKM level 2 dari 39 kabupaten/kota bertambah menjadi 48 kabupaten/kota.

Meski sejumlah daerah turun level semakin banyak, namun Gus Muhaimin meminta seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah serta aparat untuk tidak lengah. Penerapan PPKM level juga harus dilaksanakan ketat.

Baca Juga:

Seperti di Wuhan, Penularan Berhenti jika PPKM Darurat Berlaku Ketat

Gus Muhaimin mengingatkan COVID-19 yang kembali mengalami kenaikan di sejumlah negara setelah merasa melonggarkan protokol kesehatan (prokes). Dia ingin contoh kasus tersebut dijadikan pelajaran di Indonesia.

“Contoh, kemarin kita lihat Amerika Serikat sempat melonggarkan buka masker, semua negara ingin menirunya. Tapi apa yang terjadi sekarang, Amerika Serikat justru mencatat kasus paling tinggi, sampai 200 ribu orang per hari,” tandas Muhaimin. (Pon)

#PKB #PPKM #Level PPKM #PPKM Darurat #PPKM Level 1-4 #Perpanjangan PPKM Darurat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Bagikan