Seperti di Wuhan, Penularan Berhenti jika PPKM Darurat Berlaku Ketat
Pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Irvan Afriandi. (Foto: MP/Humas Bandung)
MerahPutih.com - Sebaran virus corona di Kota Bandung dinilai sudah kritis. Kebijakan yang dijalankan harus ketat, termasuk PPKM Darurat yang digulirkan Presiden Joko Widodo.
Pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Irvan Afriandi mengatakan, pengetatan yang perlu diambil Kota Bandung berupa menghentikan sementara aktivitas sosialisasi masyarakat.
“Maka dengan tidak ada interaksi ini, sehingga virus tidak berpindah," kata Irvan saat memberikan keterangan pers secara virtual, Kamis (1/7).
Baca Juga:
Ia menjelaskan, virus hanya akan berada pada orang yang sakit. Maka perlu penghentian aktivitas dilakukan dalam kurun waktu dua pekan dengan mengadopsi prosedur penanganan seperti lockdown.
Perhitungannya karena secara rata-rata orang yang terinfeksi virus sekitar 85 persen akan sembuh tanpa perawatan rumah sakit, akan membaik selama 2 minggu.
“Kalau semua kompak dalam 2 minggu habis, ya sudah selesai. Itu yang dilakukan oleh negara-negara lain. Seperti di New Zeland atau bahkan di Wuhan, China sekalipun. Yaitu dengan dites, di-tracing, lalu ditutup dan setelah itu dijaga pintunya,” jelasnya.
Khusus di Kota Bandung, Irvan mengakui, situasinya sudah kritis. Sehingga memerlukan intervensi penanganan yang lebih agresif. Bahkan tidak menutup kemungkinan lebih dari aturan pemerintah pusat.
“Saya menilai hal yang digariskan pemerintah pusat itu kebijakan minimum. Saya kira setidak-tidaknya mengikuti ketentuan minimal yang diatur PPKM Darurat. Kalau dari aturan itu dipandang tidak memadai untuk situasi di Kota Bandung, Pemkot Bandung bisa mengambil lebih dari itu. Artinya mengambil lebih ketat,” bebernya.
Apabila langkah ini diambil untuk penanganan di Kota Bandung, Irvan mengingatkan, semua pihak harus memahami bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilannya baru bisa terekam dalam kurun waktu dua bulan berikutnya.
Dengan catatan selama dua pekan PPKM Darurat semua aktivitas seluruh penghuni di Kota Bandung dihentikan.
“Karena pola yang sekarang jauh lebih dahsyat dibanding ketika Januari lalu. Jadi kalau dua minggu off, manfaat atau efeknya baru akan terlihat sebulan yang akan datang," jelasnya.
"Kalau itu bisa dikelola, sebulan berikutnya maka akan makin turun karena interaksi tidak terjadi,” terang Irvan.
Baca Juga:
Kunci kesuksesan untuk PPKM Darurat tersebut juga tetap bergantung pada implementasi di lapangan.
“Kita sering bermasalah ketika kebijakannya bagus, tapi implementasinya di lapangan yang repot. Kemudian ini harus dilakukan secara masif dan merata," tuturnya.
"Kalau di Kota Bandung dilaksanakan, itu harus diikuti oleh Kabupaten Bandung atau daerah lainnya yang berbatasan dengan Kota Bandung. Agar tidak ada aktivitas sama sekali. Jadi memang sulit. Idealnya itu satu pulau,” katanya. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Kasus ISPA di Jakarta Naik Gara-Gara Cuaca, Warga Diminta Langsung ke Faskes Jika Ada Gejala
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa
178 Orang Positif COVID-19 di RI, Jemaah Haji Pulang Batuk Pilek Wajib Cek ke Faskes Terdekat
Semua Pasien COVID-19 di Jakarta Dinyatakan Sembuh, Tren Kasus Juga Terus Menurun Drastis
Jakarta Tetap Waspada: Mengungkap Rahasia Pengendalian COVID-19 di Ibu Kota Mei 2025
KPK Minta Tolong BRI Bantu Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19
KPK Periksa 4 Orang Terkait Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19, Ada Staf BRI
COVID-19 Melonjak, Ini Yang Dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin