Cak Imin Dorong Persebaran Dokter Tak Hanya Menumpuk di Kota Besar

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 10 Januari 2023
Cak Imin Dorong Persebaran Dokter Tak Hanya Menumpuk di Kota Besar

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. ANTARA/HO-Setjen DPR RI

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah segera melakukan pemerataan sebaran dokter sesuai rasio jumlah penduduk di masing-masing daerah, tak terkecuali sebaran dokter spesialis.

Menurut politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, sebaran dokter yang tidak proporsional menyebabkan penanganan pasien di berbagai fasilitas kesehatan tidak maksimal, bahkan kerap berujung pada tingginya angka pasien meninggal dunia.

Baca Juga:

Cak Imin Tanggapi Isu Warga Dilarang Ibadah Natal di Bogor

“Kembali saya ingatkan sebaran dokter jangan cuma di kota-kota besar saja, harus merata di seluruh Indonesia sesuai rasio jumlah penduduk. Saya kira kasus-kasus kematian pasien akibat lamban mendapatkan penangan medis tidak boleh lagi terjadi,” tutur Cak Imin di Jakarta, (9/1).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperbanyak beasiswa pendidikan calon dokter, tak terkecuali dokter spesialis.

“Negara seharusnya lebih banyak lagi menggelontorkan beasiswa pendidikan kedokteran. Memang ini bukan hal mudah, tapi saya kira bisa dilakukan agar sebaran dokter bisa lebih merata, lebih banyak lagi,” terang Cak Imin.

Baca Juga:

Punya Peran yang Hampir Sama, Cak Imin Usul Kementan Dilebur ke Kemendes

Selain Kemenkes, Cak Imin mengingatkan pemerintah daerah proaktif mengalokasikan beasiswa kedokteran bagi generasi muda yang berprestasi dan kurang mampu. Dengan begitu ia optimis masalah pemerataan dokter dapat teratasi.

“Pemda saya minta juga proaktif, misalnya dengan menyediakan beasiswa pendidikan kedokteran untuk siswa-siswa berprestasi dan kurang mampu. Jadi tidak bergantung pada pusat saja,” terang legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Merujuk pada data Kemenkes, jumlah dokter di Indonesia saat ini berjumlah 146.162 orang. Menurut Cak Imin, jumlah dokter ini masih jauh dari standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO).

“Kalau ikut standar WHO seharusnya Indonesia punya dokter minimal 270 ribu orang. Sedangkan sekarang baru ada 146 ribuan. Jadi selain jumlah dokter kita masih kurang, ditambah lagi sebarannya tidak merata,” ujarnya. (*)

Baca Juga:

Cak Imin Desak RUU PPRT Segera Disahkan

#Muhaimin Iskandar #Dokter Spesialis Gizi #DPR RI #Kemenkes
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 18 menit lalu
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat
Drainase diduga menjadi penyebab banjir di Bali. DPR RI pun memperingatkan, bahwa bencana bisa terulang jika tidak ada perbaikan.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
Unggahan dengan narasi Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat telah mendapatkan sekitar 73.600 tanda suka, 2.500-an komentar, dan dibagikan ulang 2.200-an ribu kali.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Meminta Maaf ke Rakyat Karena Tak Bisa Membubarkan DPR
Indonesia
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Rinciannya mencakup tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Tak Dihilangkan, Gaji dan Tunjangan Guru Justru Diperluas dalam Draf RUU Sisdiknas untuk Kualitas Pendidikan
Indonesia
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Lasarus berpesan kepada Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk membenahi standar keselamatan dan pengawasan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Kemenhub Diharap Bisa Maksimalkan Anggaran untuk Prioritaskan Aspek Keselamatan Hingga Sektor Pelayaran
Indonesia
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Anggota DPR Hindun Anisah mendesak pemerintah menyiapkan SKKNI dan strategi pelatihan yang jelas untuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) demi implementasi RUU PPRT
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Polemik RUU PPRT, DPR Soroti Ketidakjelasan Strategi Pemerintah dalam Menyiapkan Standar Kompetensi dan Pendidikan Bagi PRT
Indonesia
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Secara rinci, dalam RAPBN 2026, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026
Indonesia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Misbakhun merekomendasikan lima langkah strategis, termasuk subsidi tepat sasaran dan reformasi fiskal progresif
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik
Indonesia
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Hinca menekankan bahwa Triyono harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan jawabannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Bagikan