Cak Imin Dorong Persebaran Dokter Tak Hanya Menumpuk di Kota Besar

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 10 Januari 2023
Cak Imin Dorong Persebaran Dokter Tak Hanya Menumpuk di Kota Besar

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. ANTARA/HO-Setjen DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah segera melakukan pemerataan sebaran dokter sesuai rasio jumlah penduduk di masing-masing daerah, tak terkecuali sebaran dokter spesialis.

Menurut politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, sebaran dokter yang tidak proporsional menyebabkan penanganan pasien di berbagai fasilitas kesehatan tidak maksimal, bahkan kerap berujung pada tingginya angka pasien meninggal dunia.

Baca Juga:

Cak Imin Tanggapi Isu Warga Dilarang Ibadah Natal di Bogor

“Kembali saya ingatkan sebaran dokter jangan cuma di kota-kota besar saja, harus merata di seluruh Indonesia sesuai rasio jumlah penduduk. Saya kira kasus-kasus kematian pasien akibat lamban mendapatkan penangan medis tidak boleh lagi terjadi,” tutur Cak Imin di Jakarta, (9/1).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperbanyak beasiswa pendidikan calon dokter, tak terkecuali dokter spesialis.

“Negara seharusnya lebih banyak lagi menggelontorkan beasiswa pendidikan kedokteran. Memang ini bukan hal mudah, tapi saya kira bisa dilakukan agar sebaran dokter bisa lebih merata, lebih banyak lagi,” terang Cak Imin.

Baca Juga:

Punya Peran yang Hampir Sama, Cak Imin Usul Kementan Dilebur ke Kemendes

Selain Kemenkes, Cak Imin mengingatkan pemerintah daerah proaktif mengalokasikan beasiswa kedokteran bagi generasi muda yang berprestasi dan kurang mampu. Dengan begitu ia optimis masalah pemerataan dokter dapat teratasi.

“Pemda saya minta juga proaktif, misalnya dengan menyediakan beasiswa pendidikan kedokteran untuk siswa-siswa berprestasi dan kurang mampu. Jadi tidak bergantung pada pusat saja,” terang legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Merujuk pada data Kemenkes, jumlah dokter di Indonesia saat ini berjumlah 146.162 orang. Menurut Cak Imin, jumlah dokter ini masih jauh dari standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO).

“Kalau ikut standar WHO seharusnya Indonesia punya dokter minimal 270 ribu orang. Sedangkan sekarang baru ada 146 ribuan. Jadi selain jumlah dokter kita masih kurang, ditambah lagi sebarannya tidak merata,” ujarnya. (*)

Baca Juga:

Cak Imin Desak RUU PPRT Segera Disahkan

#Muhaimin Iskandar #Dokter Spesialis Gizi #DPR RI #Kemenkes
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Cak Imin menerima draft RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang terdiri atas 18 serikat buruh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 10 Agustus 2026
18 Serikat Buruh Sambangi Cak Imin, Bawa Draft UU Baru untuk Lindungi Pekerja
Berita
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Presiden Prabowo mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI ke DPR. Ini profil dan proses penetapan Gubernur BI definitif.
ImanK - Senin, 10 Agustus 2026
Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI ke DPR
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Sekolah merupakan ruang belajar yang harus bebas dari segala bentuk ancaman.
Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Temuan Ratusan Senjata di Sekolah, DPR RI Khawatirkan Keselamatan Pelajar
Indonesia
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
"Saya rasa semua profesi yang melayani masyarakat, terutama nakes, enggak boleh ada yang nirempati seperti itu," ujar Budi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
Indonesia
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Ancaman fenomena iklim seperti El Nino yang memicu kekeringan ekstrem harus direspons pemerintah melalui sistem kesiapsiagaan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
60 Hektare Bromo Hangus, Legislator Desak Kemenhut Perkuat Mitigasi Karhutla
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Komisi V juga mendesak investigasi menyeluruh agar penyebab kebakaran kapal rute Surabaya-Makassar itu dapat diungkap secara tuntas.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Insiden KMP Mutiara Sentosa 2, Komisi V DPR akan Panggil Kemenhub, KNKT, dan Pelindo
Indonesia
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Mendorong penyusunan regulasi yang mencakup perlindungan privasi, penggunaan identitas, perlindungan anak, hingga tanggung jawab atas dampak publikasi.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
DPR Minta Kreator Konten Tanpa Etika Ditindak Tegas
Bagikan