Cak Imin Dorong Persebaran Dokter Tak Hanya Menumpuk di Kota Besar

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 10 Januari 2023
Cak Imin Dorong Persebaran Dokter Tak Hanya Menumpuk di Kota Besar

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. ANTARA/HO-Setjen DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah segera melakukan pemerataan sebaran dokter sesuai rasio jumlah penduduk di masing-masing daerah, tak terkecuali sebaran dokter spesialis.

Menurut politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, sebaran dokter yang tidak proporsional menyebabkan penanganan pasien di berbagai fasilitas kesehatan tidak maksimal, bahkan kerap berujung pada tingginya angka pasien meninggal dunia.

Baca Juga:

Cak Imin Tanggapi Isu Warga Dilarang Ibadah Natal di Bogor

“Kembali saya ingatkan sebaran dokter jangan cuma di kota-kota besar saja, harus merata di seluruh Indonesia sesuai rasio jumlah penduduk. Saya kira kasus-kasus kematian pasien akibat lamban mendapatkan penangan medis tidak boleh lagi terjadi,” tutur Cak Imin di Jakarta, (9/1).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperbanyak beasiswa pendidikan calon dokter, tak terkecuali dokter spesialis.

“Negara seharusnya lebih banyak lagi menggelontorkan beasiswa pendidikan kedokteran. Memang ini bukan hal mudah, tapi saya kira bisa dilakukan agar sebaran dokter bisa lebih merata, lebih banyak lagi,” terang Cak Imin.

Baca Juga:

Punya Peran yang Hampir Sama, Cak Imin Usul Kementan Dilebur ke Kemendes

Selain Kemenkes, Cak Imin mengingatkan pemerintah daerah proaktif mengalokasikan beasiswa kedokteran bagi generasi muda yang berprestasi dan kurang mampu. Dengan begitu ia optimis masalah pemerataan dokter dapat teratasi.

“Pemda saya minta juga proaktif, misalnya dengan menyediakan beasiswa pendidikan kedokteran untuk siswa-siswa berprestasi dan kurang mampu. Jadi tidak bergantung pada pusat saja,” terang legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Merujuk pada data Kemenkes, jumlah dokter di Indonesia saat ini berjumlah 146.162 orang. Menurut Cak Imin, jumlah dokter ini masih jauh dari standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO).

“Kalau ikut standar WHO seharusnya Indonesia punya dokter minimal 270 ribu orang. Sedangkan sekarang baru ada 146 ribuan. Jadi selain jumlah dokter kita masih kurang, ditambah lagi sebarannya tidak merata,” ujarnya. (*)

Baca Juga:

Cak Imin Desak RUU PPRT Segera Disahkan

#Muhaimin Iskandar #Dokter Spesialis Gizi #DPR RI #Kemenkes
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Pemerintah akan memutihkan tunggakan 23 juta peserta BPJS Kesehatan mulai akhir 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Indonesia
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) atau setidaknya ditolak secara keseluruhan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
DPR Jelaskan Alasan Uang Pengganti Tak Melanggar UUD 1945, Bisa Jadi Senjata Rahasia Jaksa Sita Aset Koruptor
Indonesia
Uya Kuya dan Adies Kadir Resmi Diaktifkan Lagi jadi Anggota DPR, Bagaimana Nasib Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio?
Putusan ini diambil setelah MKD DPR RI mempertimbangkan secara matang berbagai keterangan saksi dan ahli dalam sidang-sidang sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
Uya Kuya dan Adies Kadir Resmi Diaktifkan Lagi jadi Anggota DPR, Bagaimana Nasib Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Patrio?
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Indonesia
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini akan dimulai pada akhir 2025
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Indonesia
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Menko PM Cak Imin mengumumkan Program Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan untuk 23 juta peserta BPU mulai akhir 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Indonesia
Legislator PKB Usul BGN Jadikan 5 Negara ini Role Model MBG, bukan India
India berada di peringkat 102 dari 123 negara dengan kategori 'serius'.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Legislator PKB Usul BGN Jadikan 5 Negara ini Role Model MBG, bukan India
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Puan Maharani: Cermati Dulu Rekam Jejaknya
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal Soeharto yang diusulkan jadi pahlawan nasional. Ia pun meminta jangan terburu-buru dilakukan.
Soffi Amira - Selasa, 04 November 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Puan Maharani: Cermati Dulu Rekam Jejaknya
Indonesia
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Ada narasi yang disebarkan secara terstruktur dan sistematis di berbagai platform media sosial sejak pertengahan Agustus, jauh sebelum aksi unjuk rasa pecah.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
Ahli Ungkap Ada Penggiringan Opini Terstruktur di Aksi Demo DPR
Indonesia
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik
Lima anggota nonaktif DPR itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar.
Dwi Astarini - Senin, 03 November 2025
Sidang MKD DPR, Ahli Sebut Aksi Joget Anggota Dewan Picu Kemarahan Publik
Bagikan