Cak Imin Dorong Persebaran Dokter Tak Hanya Menumpuk di Kota Besar

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 10 Januari 2023
Cak Imin Dorong Persebaran Dokter Tak Hanya Menumpuk di Kota Besar

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. ANTARA/HO-Setjen DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah segera melakukan pemerataan sebaran dokter sesuai rasio jumlah penduduk di masing-masing daerah, tak terkecuali sebaran dokter spesialis.

Menurut politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, sebaran dokter yang tidak proporsional menyebabkan penanganan pasien di berbagai fasilitas kesehatan tidak maksimal, bahkan kerap berujung pada tingginya angka pasien meninggal dunia.

Baca Juga:

Cak Imin Tanggapi Isu Warga Dilarang Ibadah Natal di Bogor

“Kembali saya ingatkan sebaran dokter jangan cuma di kota-kota besar saja, harus merata di seluruh Indonesia sesuai rasio jumlah penduduk. Saya kira kasus-kasus kematian pasien akibat lamban mendapatkan penangan medis tidak boleh lagi terjadi,” tutur Cak Imin di Jakarta, (9/1).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperbanyak beasiswa pendidikan calon dokter, tak terkecuali dokter spesialis.

“Negara seharusnya lebih banyak lagi menggelontorkan beasiswa pendidikan kedokteran. Memang ini bukan hal mudah, tapi saya kira bisa dilakukan agar sebaran dokter bisa lebih merata, lebih banyak lagi,” terang Cak Imin.

Baca Juga:

Punya Peran yang Hampir Sama, Cak Imin Usul Kementan Dilebur ke Kemendes

Selain Kemenkes, Cak Imin mengingatkan pemerintah daerah proaktif mengalokasikan beasiswa kedokteran bagi generasi muda yang berprestasi dan kurang mampu. Dengan begitu ia optimis masalah pemerataan dokter dapat teratasi.

“Pemda saya minta juga proaktif, misalnya dengan menyediakan beasiswa pendidikan kedokteran untuk siswa-siswa berprestasi dan kurang mampu. Jadi tidak bergantung pada pusat saja,” terang legislator dapil Jawa Timur VIII itu.

Merujuk pada data Kemenkes, jumlah dokter di Indonesia saat ini berjumlah 146.162 orang. Menurut Cak Imin, jumlah dokter ini masih jauh dari standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO).

“Kalau ikut standar WHO seharusnya Indonesia punya dokter minimal 270 ribu orang. Sedangkan sekarang baru ada 146 ribuan. Jadi selain jumlah dokter kita masih kurang, ditambah lagi sebarannya tidak merata,” ujarnya. (*)

Baca Juga:

Cak Imin Desak RUU PPRT Segera Disahkan

#Muhaimin Iskandar #Dokter Spesialis Gizi #DPR RI #Kemenkes
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Disdik Sulsel) mengungkap latar belakang di balik mundurnya ratusan kepala sekolah dari jabatannya secara massal.
Frengky Aruan - Senin, 15 Juni 2026
Ratusan Kepala Sekolah Mundur Usai Temuan BPK, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BOS
Indonesia
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Seluruh pihak harus mendukung penuh kesepakatan penghentian perang tersebut demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Iran-Amerika Sepakat Akhiri Perang, Komisi I DPR: Israel jangan Rusak Perjanjian Damai
Indonesia
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang harus dibangun dengan perencanaan matang agar mampu menjadi sarana pendidikan yang aman dan nyaman bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Legislator Ingatkan Proyek Sekolah Rakyat Harus Perhatikan Keselamatan Anak
Indonesia
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Komcad bukanlah aparat yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
Komisi I DPR Nilai Pengerahan Komcad saat Demo Mahasiswa Berpotensi Picu Konflik Horizontal
Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Bagikan