Punya Peran yang Hampir Sama, Cak Imin Usul Kementan Dilebur ke Kemendes

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 23 Desember 2022
Punya Peran yang Hampir Sama, Cak Imin Usul Kementan Dilebur ke Kemendes

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Pertanian (Kementan) diusulkan dilebur menjadi satu dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ttansmigrasi (Kemendes PDTT).

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat menyapa ribuan Relawan Bagus Muhaimin Jawa Barat di Agrowisata Tirta Kahuripan, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga:

Cak Imin Desak RUU PPRT Segera Disahkan

Awalnya pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyinggung kiprah dan peran penting Kemendesa selama ini. Menurut dia, Kemendes punya peran sentral dan tepat sebab menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia dari bawah.

"Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan Desa," kata Cak Imin dalam keterangannya, ditulis Jumat (23/12).

"Tahu nggak ketika krisis ekonomi, di atas gelempangan tidak mampu, justru yang di bawah yang bisa nahan. Kemarin saat pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan, dan itu Desa," imbuhnya.

Setelah mengurai peran penting Kemendes, Cak Imin lantas mengusulkan Kementan untuk dilebur menjadi satu dengan Kemendesa. Ia beralasan dua Kementerian ini punya peran hampir sama, dan jika disatukan bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan Desa.

"Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa. Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan Desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan Desa," tuturnya.

Ia menjelaskan ada dua sektor, yang harus mendapat perhatian perubahan mendasar melalui pembangunan dari bawah.

Baca Juga:

Cak Imin Akui Pemilu 2024 Bakal Ketat

"Pembangunan dari bawah apa itu? Desa!Pembangunan tidak dari atas tapi dari desa," katanya.

Yang kedua soal kelautan, ia menerangkan lautan Indonesia yang kaya selama puluhan tahun bahkan sejak zaman Bung Karno tidak tersentuh format politik nasional.

"Maka ketika reformasi semua isu kelautan dan desa terus menjadi perjuangan," ujarnya.

Pada awal reformasi, kata Cak Imin, salah satu buah perjuangannya berhasil membuat sebuah kementerian baru yang namanya Kementerian Kelautan.

"Karena Gus Dur Presiden dibuat keputusan presiden tentang Kementerian Kelautan, namun sebelum membuat Kementerian Desa Gus Dur jatuh," paparnya.

Meski begitu, lanjut Cak Imin, hal itu tidak mematahkan semangat untuk melanjutkan perjuangan. Ia menyatakan, Fraksi PKB di DPR getol memperjuangkan UU Desa, hingga kemudian lahir Kementerian Desa.

"Ini yang disebut gerakan politik. Kalau anda ingin mengubah nasib, ingin memperbaiki nasib, nasib masyarakat Desa, nasib umat, harus melalui gerakan politik," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Cak Imin Sebut Koalisi Pilpres Rawan Bubar, Kecuali PKB-Gerindra

#Kementan #Kemendes #Muhaimin Iskandar #PKB
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PKB Dukung Prabowo Gabung Board of Peace, Tegaskan Komitmen Bela Palestina
PKB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke Board of Peace.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Dukung Prabowo Gabung Board of Peace, Tegaskan Komitmen Bela Palestina
Indonesia
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Sebeumnya, Cak Imin berharap dengan kepengurusan baru ini bisa menjaga suara PKB.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
PKB Kenalkan Seluruh Pengurus Daerah ke Presiden Prabowo di Istana
Berita Foto
Raker Mentan dan Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Bahas Kesiapan Pangan Jelang Puasa Ramadhan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono (kiri), Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan) dan Wamen KKP Didit Herdiawan (kanan)
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Mentan dan Menteri KKP dengan Komisi IV DPR Bahas Kesiapan Pangan Jelang Puasa Ramadhan
Indonesia
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Komisi XI DPR mendukung reformasi pasar saham di tengah gejolak saat ini. Pemerintah harus menjalankan kebijakan soal ambang batas free float menjadi 15 persen.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
DPR Desak Reformasi Pasar Saham, Free Float 15 Persen Jadi Kunci Jaga Kepercayaan Investor
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Isu reshuffle kini makin menguat. PKB pun menyerahkan sepenuhnya ke Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat, PKB: Presiden Prabowo Pasti Punya Pertimbangan Matang
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
"Perombakan kabinet adalah kewenangan penuh Presiden. Presiden tentu memiliki pertimbangan yang sangat matang jika melakukan reshuffle kabinet,” ujar Daniel Johan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Tegaskan Dukung Keputusan Presiden
Indonesia
Pemerintah Siapkan 870 Hektare Buat Tanaman Perkebunan
Dari sisi ketahanan energi, program ini juga bertujuan untuk menghasilkan komoditas-komoditas yang mampu menjadi sumber energi untuk biofuel, seperti singkong, tebu, hingga kelapa sawit.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Januari 2026
Pemerintah Siapkan 870 Hektare Buat Tanaman Perkebunan
Indonesia
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
PKB menegaskan Polri harus tetap berada di bawah Presiden dan menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
PKB Tolak Reposisi Polri ke Kementerian: Ini Langkah Mundur Reformasi
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bagikan