Frengky Aruan
MerahPutih.com - Maraknya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri belakangan ini, terutama industri tekstil jadi perhatian serius. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menilai, kondisi itu dapat meningkatkan jumlah pengangguran yang berujung bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia.
“Kondisi ini berbahaya kalau tidak diantisipasi dengan baik. Penggangguran bisa ikutan meningkat, sampai pada dampak kemiskinan nantinya," kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu (6/7).
Dia menuturkan, gelombang PHK terjadi bisa jadi akibat semakin lesunya aktivitas bisnis di dalam negeri, hingga melemahnya daya beli masyarakat yang tercermin dari munculnya deflasi.
Ia mendorong pemerintah untuk fokus melaksanakan industrialisasi sekaligus menganalisis dan memetakan kondisi tiap sektor industri. Khususnya industri yang kini melambat atau belum pulih sepenuhnya setelah terdampak pandemi COVID-19.
Baca juga:
Ada Demo Buruh Menolak PHK di Industri Tekstil, Pengendara Diminta Hindari Kawasan Monas
"Pemetaan dan kajian mendalam saya kira penting dilakukan. Industrialisasi digalakkan lagi, sembari mengkaji strategi khusus dan realistis melindungi industri," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009-2014 ini.
Ketua Umum PKB ini juga meminta pemerintah untuk mendukung industri agar bisa berkembang dan memproduksi barang sesuai dengan selera pasar, harga bersaing, dan kualitas baik. Bagaimanapun persaingan bisnis semakin kompetitif.
“Di sinilah peran industri juga harus menyesuaikan diri agar bisa tetap bersaing kualitasnya," ungkap Muhaimin yang juga mantan Cawapres di Pemilu 2024 ini.
Dia berharap pemerintah mampu mengurangi barang impor, mulai dari melakukan evaluasi terkait regulasi kegiatan impor, pengawasan impor, sampai mewajibkan pemerintahan.
“Ini untuk memprioritaskan penggunaan produk lokal," pungkasnya.
Baca juga:
Ancaman Nyata PHK di Industri Kurir dan Logistik, Ribuan Buruh Gelar Unjuk Rasa Rabu (3/7)
Menurut catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), selama Januari-Mei 2024, sebanyak 20-30 pabrik berhenti beroperasi dengan mem-PHK pekerja hingga mencapai 10.800 orang.
Angka tersebut melanjutkan PHK sepanjang 2023 yang tercatat mencapai 7.200 pekerja di sentra industri TPT di wilayah Bandung dan Surakarta. (Knu)
