Andika Pratama
MerahPutih.com - Sejumlah buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) DKI Jakarta menggeruduk kantor Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (26/10).
Kedatangan elemen buruh dari penjuru Ibu Kota itu menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 10 persen atau sekitar Rp 5 juta.
Baca Juga
"10 persen bukan angka yang tinggi," ucap salah satu orator di atas mobil komando di depan kantor Anies.
Ia menegaskan, hantaman pandemi COVID-19 tak menjadi alasan Pemerintah DKI ataupun perusahaan untuk menambah nilai UMP para pekerja.
Sebab menurutnya wabah corona baru berjalan 2 tahun, sementara perusahaan sudah meraup untuk sebelum pandemi dengan memanfaatkan tenaga buruh.
"Perusahaan-perusahaan sudah berdiri dua puluh tahun yang lalu, kalau sampai membandingkn saat ini perusahaan merugi, serta mengorbankan nasib rakyat kecil," tegasnya.
"Ironis, hari ini kemarah kita semua. Hari ini adalah kemarahan kaum buruh, hari ini kemarahan kita bersama rakyat kecil," sambungnya.
Ia pun memohon kepada pimpinan Jakarta untuk mendengarkan tuntuan FSPMI, dengan menaikan UPH tahun depan sebesar 10 persen.
Menurut dia, UMP tahun tahun ini senilai Rp 4,4 juta belum mampun untuk memenuhi kebutuhan para buruh di Jakarta. Terlebih biaya hidup di kota metropolitan cukup tinggi.
FSPMI juga mengungkapkan, jika upah yang diterima saat ini belum dapat membeli rumah yang layak di Jakarta. Terlebih mereka yang ingin memenuhi kebutuhan sandang seperti rumah dan kendaraan harus kredit.
"Kami ingin, 'hey' Gubernur DKI Jakarta tunjukan jika kamu peduli terhadap nasib kita. Itu baru perjuangan pemerintah," paparnya.
Tuntutan lainnya yaitu berlakukan upah minimum sektoral (UMSK) 2021, mencabut Undang-undang (UU) Ombibus law dan PKB tanpa omnibus law. (Asp)
Baca Juga
